Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Langkah Inovatif, Dan Dinamis

Latar Belakang

Empat Pilar MEA yaitu 1. Pasar dan basis produksi tunggal; 2. Kawasan ekonomi berdaya saing tinggi; 3. Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan; dan 4. Kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi global.

Keempat pilar termuat dalam dokumen Blueprint yang disepakati dalam Pertemuan ke-38 ASEAN Economic Ministers Meeting (AEM) di Kuala Lumpur pada Agustus 2006.

Pada tahun 2015, negara anggota ASEAN telah menyetujui Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025. Cetak Biru MEA 2025 akan terbangun di atas Cetak Biru MEA 2015 yang terdiri dari lima karakteristik yang saling terkait dan saling menguatkan, yaitu:

a)      Ekonomi yang terpadu dan terintegrasi penuh;

b)     ASEAN yang berdaya saing, inovatif, dan dinamis;

c)      Peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral;

d)     ASEAN yang tangguh, inklusif, serta berorientasi dan berpusat pada masyarakat; dan

e)      ASEAN yang global.

MEA 2015 bertujuan meningkatkan kesejahteraan ASEAN yang memiliki karakteristik sebagai pasar dan basis produksi tunggal, kawasan ASEAN yang lebih dinamis dan berdaya saing, memiliki pembangunan yang setara, serta mempercepat keterpaduan ekonomi di kawasan ASEAN dan dengan kawasan di luar ASEAN.

Untuk mengimplementasikan Blueprint MEA 2015, ditentukan scorecard yang berisikan deliverables yaitu:

·         611 langkah aksi kategori Full Scorecard

·         506 langkah aksi kategori Focused Base

Per 31 Desember 2017, tercatat 72 dari 118 prioritas (61%) implementasi MEA di tahun 2017 telah berhasil diimplementasikan. Dari 46 prioritas yang belum diimplementasi, 12 di antaranya telah diimplementasi oleh beberapa negara anggota ASEAN. Adapun Indonesia sejauh ini telah mengimplementasikan 85 dari 118 prioritas tersebut.

MEA 2025 merupakan kelanjutan dari MEA 2015, dan bertujuan untuk membuat ekonomi ASEAN semakin terintegrasi dan kohesif; berdaya saing dan dinamis; peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral; tangguh, inklusif, berorientasi serta berpusat pada masyarakat; serta ASEAN yang global.

Cakupan kerja sama ekonomi ASEAN : Kerja sama ekonomi ASEAN mencakup bidang perindustrian, perdagangan, investasi, jasa dan transportasi, telekomunikasi, pariwisata, serta keuangan. Selain itu, kerja sama ini mencakup bidang pertanian dan kehutanan, energi dan mineral, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Dapat kita lihat profil perekonomian ASEAN sebagai berikut:

a.      Negara ASEAN kaya akan komoditas sumber daya alam berupa energi, mineral dan tanaman pangan;

b.   Jumlah penduduk ASEAN yang besar, yaitu 632 Juta Jiwa (2015), mayoritas adalah usia produktif;

c.   Pertumbuhan ekonomi negara ASEAN relatif tinggi, rata-rata 5% - 6% per tahun. Untuk mendorong kesetaraan pembangunan antarnegara anggota (narrowing the development gap), ASEAN memiliki Initiative for ASEAN Integration (IAI) atau Inisiatif Integrasi ASEAN (IIA). IIA bertujuan menciptakan pembangunan merata antara ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand) dengan CLMV (Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam).

Pelaksanaan Initiative for ASEAN Integration: Initiative for ASEAN Integration dilaksanakan dalam bentuk, proyek pelatihan peningkatan kapasitas, bantuan pembangunan lembaga, saran kebijakan, dan studi kelayakan.

Pendanaan proyek Initiative for ASEAN Integration: Pelaksanaan proyek pada umumnya mendapat pendanaan dari ASEAN-6, mitra wicara, atau lembaga internasional dalam rangka IIA serta secara bilateral.

Proyek-proyek Initiative for ASEAN Integration: Pada awalnya proyek Initiative for ASEAN Integration dilaksanakan di bidang ekonomi seperti, pembangunan infrastruktur, SDM, peningkatan kapasitas integrasi kawasan, energi, iklim investasi, pariwisata, pengentasan masyarakat miskin, dan peningkatan kualitas hidup. Dalam perkembangannya, proyek IIA diperluas mencakup bidang politik-keamanan dan sosial budaya.

Di samping itu, atas usulan Indonesia, ASEAN telah menyetujui ASEAN Framework on Equitable Economic Development (AFEED) atau Kerangka Kerja ASEAN mengenai Pembangunan Ekonomi yang Setara. Kerangka kerja tersebut mengedepankan upaya, antara lain, pengurangan kesenjangan pembangunan, penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan sosial, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan partisipasi yang lebih luas dalam proses integrasi ASEAN.

Isu-Isu yang dibahas di Pilar Ekonomi ASEAN

1.    Perdagangan ASEAN

a.    Perdagangan Barang ASEAN

Liberalisasi perdagangan ASEAN dimulai sejak terbentuknya ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada tahun 1992. Untuk memfasilitasi perdagangan yang lebih lancar, disahkan ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) pada Februari 2009. ASEAN secara keseluruhan telah mengeliminasi 96,01% pos tarif.

Negosiasi perdagangan barang ASEAN dilakukan dalam Coordinating Committee on ATIGA (CCA). CCA membahas isu-isu terkait praktik perdagangan barang oleh tiap negara anggota ASEAN dan kesesuaiannya dengan ATIGA, seperti isu transposisi tarif, non-tariff measures (NTMs), dan rules of origin(ROO).

AEC 2025 Trade Facilitation Strategic ActionPlan (ATF-SAP) telah diadopsi pada 31st AFTA Council Meeting di bulan September 2017, dengan tujuan untuk merealisasikan target dari mandat AEM yaitu pengurangan biaya transaksi perdagangan sebesar 10% di tahun 2020, dan menggandakan jumlah perdagangan intra-ASEAN antara tahun 2017 dan 2025.

Untuk memfasilitasi perdagangan di kawasan, ASEAN telah meluncurkan ASEAN Solutions for Investments, Services, and Trade (ASSIST) yang dapat digunakan secara langsung oleh pelaku usaha untuk menyampaikan keluhan atas Non-Tariff Barriers (NTB) maupun kendala lain yang dihadapi ketika melakukan hubungan bisnis dengan AMS lainnya.

ASEAN juga memiliki ASEAN Trade Repository (ATR) yang mengkompilasi National Trade Repository masing-masing AMS. ATR ini berisikan kebijakan dan regulasi AMS terkait perdagangan barang. ASEAN juga telah meluncurkan Tariff Finder yang merupakan mekanisme online untuk mendapatkan informasi terkait preferensi tarif yang masuk dalam skema ATIGA maupun ASEAN+1 Free Trade Agreement (FTA).

Untuk ASEAN Single Window, sejak 1 Januari 2018, 5 (lima) negara AMS yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam telah melaksanakan Live Operation e-Form D. Diharapkan agar AMS lain yang belum bergabung dapat mempercepat penyelesaian proses internalnya agar dapat segera bergabung sehingga ASEAN dapat segera mengimplementasikannya secara penuh.

Strategic Action Plan (SAP) Trade in Goods (TIG) mengandung outcome untuk meliberalisasi tarif yang belum 0%, berdampak pada produk minuman beralkohol yang masih Indonesia taruh dalam General Exclusion List(GEL) dan produk beras dan gula dalam Highly Sensitive List (HSL). Terdapat keinginan para negara anggota ASEAN untuk review ATIGA guna mengakomodasi MEA 2025.

b.    Perdagangan Jasa ASEAN

Dalam upaya meningkatkan kerja sama ekonomi melalui liberalisasi perdagangan di bidang jasa, negara-negara ASEAN telah menyepakati dan mengesahkan ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) pada tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand. Sejak disepakatinya AFAS pada tahun 1995, liberalisasi jasa dilakukan melalui negosiasi ditingkat Coordinating Committee on Services (CCS) dalam bentuk paket.

Saat ini perundingan perdagangan jasa telah memasuki ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) Package 10. Sementara itu, khusus untuk jasa keuangan dan transportasi udara negosiasinya dilakukan di tingkat Menteri terkait lainnya (Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan). Perundingan liberalisasi jasa keuangan sedang menegosiasikan AFAS 8 sementara jasa transportasi sudah menandatangani AFAS ke-10.Perundingan liberalisasi perdagangan jasa ASEAN digunakan pendekatan positif.

Dengan demikian, sektor jasa yang dibuka terbatas pada sektor-sektor yang dikomitmenkan setiap negara. Sektor yang dibuka setiap negara dicantumkan dalam Schedule of Commitment (SOC).

Hingga Desember 2017, sudah 5 (lima) negara yang telah memenuhi Paket ke-10 AFAS yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Myanmar, Singapura dan Thailand.

2.    Perpindahan Tenaga Kerja Terampil

Pergerakan tenaga kerja terampil di ASEAN diatur melalui Mutual Recognition Agreement (MRA). ASEAN saat ini telah memiliki 8 (delapan) MRA yakni untuk profesi insinyur, arsitek, surveyor, dokter umum, dokter gigi, perwawat, jasa pariwisata dan akuntan.

ASEAN juga mengatur pergerakan tenaga kerja profesional lainnya melalui penandatanganan ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons(MNP) pada November 2012. Kesepakatan ini memberikan jaminan hak dan aturan tambahan yang sudah diatur di AFAS tentang MNP dan juga memfasilitasi MNP dalam menjalankan pergdangan dalam jasa dan investasi.

  

3.    Investasi

Kerja sama investasi dipandu oleh ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) yang telah berlaku (entry into force/EIF) mulai tanggal 29 Maret 2012. Tujuan utama yang hendak dicapai adalah menciptakan kawasan investasi ASEAN yang liberal dan transparan sehingga dapat meningkatkan arus investasi ke kawasan. Indonesia telah meratifikasi ACIA tanggal 8 Agustus 2011 melalui Perpres No. 49 Tahun 2011 tentang Pengesahan ASEAN Comprehensive Investment Agreement

ACIA memuat empat pilar kerja sama investasi ASEAN, yakni liberalisasi, proteksi, fasilitasi, dan promosi. Prinsip utamanya adalah keterbukaan/transparansi, perlakuan yang sama, dan international best practices.

Forum kerja sama investasi di ASEAN berada di bawah ASEAN Investment Area(AIA) Council yang merupakan Ministerial Body yang berada dibawah koordinasi ASEAN Economic Ministers yang bertanggung jawab untuk mengawal implementsi ACIA. Dalam melaksanakan tugasnya AIA dibantu oleh Coordinating Committee on Investment (CCI).

Negara-negara ASEAN 6 (Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand) tetap menjadi sumber utama dalam intra - ASEAN FDI, dengan rata - rata share sebesar 97.6% sejak tahun 2008-2016. Coordinating Commitee on Investment (CCI) telah menyusun Protocol to Amend ACIA. Indonesia dalam hal ini, telah meratifikasi Protocol to Amend ACIA tersebut pada tanggal 12 Agustus 2015 melalui Perpres No. 92 Tahun 2015 tentang Pengesahan Protocol to Amend ACIA.

Empat prioritas capaian CCI untuk dapat disepakati oleh kepala negara ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN (KTT ASEAN) tahun 2017 yaitu: (i) penyelesaian penandatangan the Second Protocol to Amend ACIA oleh seluruh negara ASEAN, (ii) penyelesaian ketentuan the Third Protocol to Amend the ACIAkhususnya oleh Thailand, (iii) menyelenggarakan Regional Forum on Investment Disputes, Resolution, and Prevention, serta (iv) Focused and Strategic (FAST) Action Agenda on Investment.

  

4.    Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC)

Untuk meningkatkan konektivitas antarnegara anggota, ASEAN telah menyusun Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC) atau Rencana Induk Konektivitas ASEAN (RIKA) yang berisikan berbagai proyek dan program pengembangan infrastruktur, kelembagaan, dan hubungan antar masyarakat negara anggota. ASEAN juga membentuk ASEAN Infrastructure Fund (AIF) atau Dana Infrastruktur ASEAN (DIA) untuk menunjang konektivitas antar negara anggota ASEAN.

 5.  Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)

Pada KTT ASEAN ke-19 tahun 2011 saat Keketuaan Indonesia, para Pemimpin ASEAN sepakat untuk mengkonsolidasikan perjanjian ASEAN Free Trade Agreement + 1 (FTA +1) yang telah ada dan membentuk Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

RCEP memiliki arti penting untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi di kawasan melalui integrasi Free Trade Agreements ASEAN yang telah ada. RCEP akan mencakup 3,4 milyar penduduk dunia (48%), PDB USD 21,7 trilyun (29% PDB dunia), dan total ekspor USD 5,1 trilyun (29% ekspor dunia).

Cakupan RCEP antara lain meliputi Trade in Goods (TIG), Trade in Services (TIS), Investment, Economic and Technical Cooperation (ETC), Intellectual Property (IP), Competition, Legal and Institutional Issue (LII), E-Commerce, SME, Government Procurement, dan Movement of Natural Persons (MNP).

Perundingan RCEP telah memasuki putaran ke-21 di Yogyakarta, Indonesia pada tanggal 5-9 Februari 2018. Dari 18 chapter yang direncanakan, perundingan baru berhasil menyelesaikan 2 chapter yaitu mengenai Economic and Technical Cooperation (ECOTECH) pada putaran ke-15 di Tianjin, Oktober 2016 dan chapter mengenai Small and Medium Enterprises (SMEs) pada putaran ke-16 di Banten, Desember 2016.

6.    Pariwisata

Kerja sama ASEAN di bidang pariwisata diatur dalam ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) 2016 - 2025. ATSP mengusung visi ASEAN as single destination, dengan tagline “One Community Towards Sustainability".

Indonesia telah meratifikasi Agreement on the Establishment of the ASEAN Regional Secretariat on the Implementation of MRA TP melalui Perpres Nomor 61 Tahun 2017. Sebagai tindak lanjut Agreement tersebut, saat ini rancanganHost Country Agreement (HCA) yang disusun oleh Indonesia, selaku tuan rumah, masih dinegosiasikan dengan Regional Secretariat yang diwakili oleh negara ASEAN sebagai Governing Council. Per negosiasi terakhir pada Desember 2017 di Nay Pyi Taw, HCA disepakati tidak memuat pasal tentang tax exemption dan privilieges and immunities bagi Regional Secretariat dan pejabatnya. Negosiasi HCA masih berlanjut di tahun 2018.

 7.    Kerja Sama Ekonomi ASEAN dengan Mitra Eksternal

ASEAN memiliki kerja sama ekonomi dengan pihak eksternal yang diwujudkan dalam ASEAN+1 Free Trade Area Partners (AFPs), yakni perdagangan bebas dengan Tiongkok (RRT), Jepang, Korea Selatan, Australia dan Selandia Baru, serta India.  Sedangkan FTA antara ASEAN dan Hong Kong telah selesai dinegosiasikan pada tahun 2017.

8.    UMKM

Sejak tahun 2016, Kementerian Koperasi dan UKM bertindak sebagai focal point dalam kerja sama ASEAN Coordinating Committee on Micro, Small, and Medium Enterprises (ACCMSME). Forum kerja sama tersebut menjembatani sinergi dan integrasi program-program kerja di level ASEAN dengan program kerja nasional, khusunya dalam pengembangan UMKM. Partisipasi Kementerian Koperasi dan UKM dalam ACCMSME diwujudkan melalui   keterlibatan   dalam   kegiatan   dan   program-program pengembangan UMKM yang diimplementasikan di negara anggota ASEAN, yang mengacu pada Rencana Aksi Strategis Pengembangan UMKM ASEAN (Strategic Action Plan on SMEs Development).

ASEAN SME Online Academy

Pada tahun 2016 ASEAN telah meluncurkan ASEAN SME Academy (www.asean-sme-ademy.org),    sebuah    website yang berisi pelatihan online yang diperuntukkan bagi UKM khususnya di kawasan ASEAN. Tujuan dari pembentukan website ini adalah sebagai platform untuk meningkatkan kemampuan UKM dalam mendapatkan akses keuangan, akses pasar, dan informasi mengenai teknologi dan inovasi, dengan harapan dapat dimanfaatkan secara langsung oleh UKM.

ASEAN SME Academy menyediakan 50 jenis pelatihan yang ditawarkan dari 500 perusahaan dan anggota US-ASEAN Business Alliance for Competitive SMEs. Terdapat juga sebanyak 350 links yang berisi informasi bisnis yang relevan  dengan  kebutuhan  UKM,  seperti  informasi  akses  keuangan,  program- program perusahaan dan jaringan yang dapat diakses secara langsung oleh UKM.

Sebagai salah satu upaya dalam mempromosikan dan menyebarluaskan informasi mengenai ASEAN SME Academy, ASEAN telah menyelenggarakan Training of Facilitators (ToF)  pada tahun 2016 di sejumlah negara ASEAN, termasuk Indonesia. Pelatihan  tersebut  dilaksanakan  pada  tanggal 26-27  Oktober  2016  bertempat  di Jakarta, dan dihadiri oleh sebanyak 30 fasilitator, termasuk di antaranya pendamping Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT). Para peserta pelatihan dipilih dan dikoordinir oleh Kementerian Koperasi dan UKM, sebagai focal point ASEAN Coordinating Committee on Micro, Small, and Medium Enterprises (ACCMSME) di Indonesia.

Keterlibatan   pendamping   PLUT   dalam   Training   of   Facilitators   (ToF) dimaksudkan   agar   para   pendamping  PLUT  dapat   menyebarluaskan  informasi mengenai ASEAN SME Academy kepada para pelaku UKM yang berada di bawah bimbingannya di daerah masing-masing. Selain itu diharapkan pendamping PLUT mampu membantu dan membimbing UKM dalam menggunakan dan mengakses ASEAN SME Academy, sehingga UKM dapat memperoleh wawasan dan keterampilan dalam upaya peningkatan kapasitas UKM melalui ASEAN SME Academy.

Agar lebih memudahkan dalam penggunaan ASEAN SME Academy, ASEAN dan US- ACTI telah meluncurkan booklet, yang berisi panduan dalam mengakases ASEAN SME Academy. Booklet ini akan disebarluaskan di negara ASEAN dan saat ini telah tersedia dalam Bahasa Indonesia.

ASEAN SME Service Center (SME Portal)

ASEAN   SME   Service   Center (SME Portal) (www.aseansme.org)merupakan  sebuah  website  yang dibuat  sebagai  portal  layanan  untuk memperluas akses informasi terintegrasi bagi UKM di ASEAN. Sejak peluncurannya pada tahun 2015, webiste tersebut digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan UKM untuk dapat berkembang melalui berbagai layanan yang dapat secara langsung diakses dan dimanfaatkan oleh UKM.

Layanan yang dapat diakses yang tersaji dalam portal   tersebut   antara   lain   layanan   keuangan,   investasi,   sales   &   marketing, peningkatan kualitas, research & technology (R&D), science & technology, peningkatan kapasitas, perizinan, pendaftaran & perizinan, dsb.

Selain itu terdapat pula layanan informasi mengenai Free Trade Area (FTA), konsultasi, pameran, berita, serta layanan dan informasi dan kegiatan lainnya yang ada di setiap negara anggota ASEAN. Selain itu terdapat direktori yang dapat dimanfaatkan sebagai media pemasaran produk- produk UKM, di mana para UKM dapat memasarkan produknya melalui portal tersebut.

ASEAN SME Portal ini tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh UKM namun juga bagi pemerintah, pihak swasta, dan lembaga maupun organisasi lainnya dalam menyeberluaskan informasi mengenai program, layanan dan kegiatan yang dilakukan yang bermanfaat bagi UKM. Berbagai jenis layanan dukungan UKM yang dibuat oleh penyedia layanan UKM dimuat dalam suatu laman yang berisi layanan-layanan yang dapat diakses oleh seluruh UKM dari 10 negara anggota ASEAN yang telah terdaftar di portal tersebut. UKM yang ingin mengakses layanan dapat mencari jenis layanan yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Saat ini ASEAN SME Portal tengah terus dikembangkan agar manfaat dari portal tersebut dapat lebih dirasakan oleh UKM. Salah satu langkah yang ditempuh oleh Kementerian  Koperasi  dan  UKM  dalam hal  ini  Deputi Bidang Produksi  dan Pemasaran adalah dengan melakukan koordinasi dan sosialisasi bersama stakeholder terkait agar informasi mengenai website tersebut dapat disebarluaskan sehinggga kebermanfaatannya oleh UKM dapat lebih maksimal.

ASEAN Task Force on Starting a Business

ASEAN Task Force on Starting a Business merupakan satuan tugas yang dibentuk dari kerangka kerja sama ACCMSME, di mana anggotanya terdiri dari perwakilan 10 negara anggota ASEAN (AMS). Tujuan pembentukan task force ini adalah untuk membantu optimalisasi perizinan berusaha di negara ASEAN.

Setiap tahunnya, anggota task force berkumpul untuk melakukan pertemuan di mana dilakukan pembahasan mengenai progres dari implementasi workplan task force dan sharing best practice serta update terkini mengenai kebijakan maupun program pendaftaran usaha di masing-masing AMS.

Pada  tahun  ini,  pertemuan  3rd   ASEAN  Task  Force  on  Starting  a  Business dilaksanakan di Luang Prabang, Laos. Dalam pertemuan tersebut, Deputi Bdang Produksi dan Pemasaran, Kementerian Koperasi dan UKM bertindak sebagai Chair, karena status Indonesia sebagai country champion pada strategic goal D (Enhance policy regulation and environment) dalam Strategic Action Plan for SMEs Development. Dalam  pertemuan  tersebut,  delegasi  Indonesia  memaparkan  best  practice  terkait sistem online single submission, sebagai sebuah sistem terintegrasi bagi pendaftaran usaha di Indonesia.

Sistem ini dibuat dalam rangka tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang percepatan prosedur perizinan berusaha yang sudah diberlakukan di Indonesia. Sistem terintegrasi ini nantinya diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam rangka mencapai target workplan task force 2025 yaitu Single Identification Number, yang merupakan sistem identifikasi penomoran tunggal bagi pelaku usaha di ASEAN.

Pertemuan 5th ASEAN Coordinating Committee on Micro, Small, and Medium

Enterprises (ACCMSME)

Pertemuan ACCMSME merupakan pertemuan regional komite UMKM yang beranggotakan 10 negara ASEAN. Pertemuan tersebut dilaksanakan dua kali dalam setahun, di mana dilakukan pembahasan mengenai isu-isu strategis UMKM dan program-program ASEAN terkait UMKM, serta progres kerja sama dan kemitraan ASEAN dengan organisasi lainnya. Beberapa pokok pembahasan yang penting antara lain sebagai berikut:

a.      ASEAN SME Policy Index (ASPI) 2018

ASPI  2018  merupakan  program  kerja  sama  ASEAN  -  OECD  yang  sudah berjalan sejak tahun 2017, di mana sesuai dengan yang disepakati dalam ACCMSME, OECD selaku organisasi mitra melakukan penilaian terhadap kebijakan UMKM di seluruh AMS. Penilaian kebijakan ini sebagai kajian yang bertujuan untuk menggambarkan indeks kebijakan UMKM dan memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan.

Pada tahun 2018 Indonesia mendapatkan skor indeks sebesar 4,11 dan berada di peringkat ke-4, setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Saat ini OECD tengah menyusun laporan akhirnya di mana nantinya hasil resminya

akan  dipublikasi  pada  akhir  tahun 2018  dan akan  disosialisasikan  melalui workshop yang dihadiri oleh sejumlah K/L terkait yang memiliki kebijakan pengembangan UMKM dan terlibat dalam penyusunan ASPI 2018.

b.      Indonesia Policy Review on SME and Entrepreneurship

Indonesia Policy Review on SME and Entrepreneurship, sebuah program reviu kebijakan pengembangan UMKM dan kewirausahaan di Indonesia yang merupakan bagian dari kerangka kerja sama ASEAN-OECD.

Reviu dilakukan terhadap seluruh aspek kebijakan mulai dari karakteristik definisi, ketersediaan data, program nasional, kerangka strategi dan koordinasi antar KL serta antar pemerintah pusat dan daerah, kondisi lingkungan bisnis (perijinan usaha, kebijakan keuangan, pembiaayan, perpajakan, dan sebagainya), Business Development Services, serta dimensi lokal pengembangan UMKM dan Kewirausahaan di Indonesia.

Reviu tersebut bertujuan untuk mendapatkan gambaran utuh bagaimana pemerintah Indonesia mengelola potensi UMKM dan kewirausahaan yang ada, yang selama ini terbukti tangguh menopang perekonomian bangsa. Selain itu, reviu juga bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan arah kebijakan nasional pengembangan UMKM dan kewirausahaan, sehingga kebijakan pemerintah dapat lebih berdampak pada meningkatnya daya saing UMKM dan wirausaha Indonesia. Dalam prosesnya, Indonesia Policy Review on SME and Entrepreneurship telah melibatkan 24 K/L,  Pemerintah  Daerah,  perwakilan  pelaku  usaha,  sektor  swasta,  dan akademisi.

Saat ini draft laporan hasil reviu sedang dibahas dalam pertemuan Working Party on SMEs and Entrepreneurship di Paris dalam, di mana turut hadir dalam pertemuan tersebut delegasi Indonesia perwakilan dari Kementerian Koperasi dan UKM. Setelah draft laporan dibahas dan diberikan masukan maupun tanggapan dalam sidang tersebut,   OECD akan segera menyusun laporan akhirnya untuk dapat segera dipublikasikan akhir tahun 2018.

  

c.       ASEAN Business Incubator Network (ABINeT) Project

ASEAN Business Incubator Network (ABINeT) Project merupakan project yang lahir dari kerja sama ASEAN dan Jepang, dengan sumber pendanaan bersal dari JAIF.  Tujuan utama dari project ini adalah mengembangkan pusat-pusat inkubator bisnis dan teknologi untuk peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM di ASEAN.

Project ini akan dimulai pada pertengahan tahun 2018 sampai 2020, di mana Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, Kementerian Koperasi  dan  UKM  bertindak sebagai project  proponent  dengan menggandeng Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia (AIBI) dalam implementasi project tersebut.

Program yang akan dilaksanakan dalam project tersebut antara lain: (1) Implementasi ASEAN model business incubation, (2) Pengembangan  database  informasi (3) Menyelenggarakan business matching bagi UKM yang diinkubasi, (4) Melaksanakan  program  co-incubation  ASEAN,  (5)  Mengadopsi  program virtual business incubation, dan (6) Mengidentifikasi pakar/ahli inkubator UKM yang dapat dimanfaatkan oleh inkubator ASEAN.

Dengan adanya project ini diharapan dapat lebih mengembangkan dan mengoptimalkan peran dan fungsi inkubator bisnis dalam menjalankan program inkubasi bagi UKM, yang nantinya akan berdampak pada peningkatan kapasitas dan daya saing UKM yang lebih tinggi di ASEAN dalam rangka menuju ASEAN Economic Community.

  

d.      ASEAN Mentorship for Entrepreneurs Network (AMEN)

ASEAN Mentorship for Entrepreneurs Network (AMEN) merupakan program jaringan mentor bisnis ASEAN yang melibatkan private sector dan pemerintah diinisiasi  oleh Filipina. Project  ini  direncanakan dimulai  pada pertengahan tahun 2018 dan akan diimplementasikan di seluruh AMS. Project ini bertujuan untuk  meningkatan kapasitas UMKM  melalui  program  capacity  building dengan bimbingan dari sejumlah mentor UKM dari ASEAN.

Program mentorship ini tidak hanya diharapkan untuk dapat mencetak mentor UKM yang handal dan berkualifikasi namun juga dapat membuka kesempatan bagi UMKM untuk  mendapatkan  akses  terhadap  pasar  global dan menjalin business networking di antara UMKM di ASEAN.

e.      Future of ASEAN-50 Success Stories of Digitalized MSMEs

Sebagaimana telah disepakati dalam Sidang 5th ACCMSME bahwa ASEAN akan kembali bekerja sama dengan Jepang dalam menyusun buku success story UKM ASEAN. Penyusunan Future of ASEAN 50 Success Stories of Digitalised MSMEs kali ini akan memuat profil dari 50 UKM di ASEAN yang telah sukses, terutama bagi UKM digital dan start-up, yang telah memanfaatkan teknologi sebagai basis menjalankan usahanya.

Sebagai langkah awal penyusunan, Kementerian Koperasi dan UKM selaku focal point ACCMSME  ditugaskan  untuk  mengusulkan  sejumlah  UKM  Indonesia  yang telah memanfaatkan platform digital untuk dapat dimuat dalam daftar success story tersebut.

Apabila ada UKM yang ingin berpartisipasi untuk dimasukkan ke dalam profil 50 UKM ASEAN tersebut dapat mengisi profil UKM melalui form di link berikut bit.ly/50SSDigitalisedMSME-ID​ untuk selanjutnya diseleksi dan diproses oleh Kementerian Koperasi dan UKM c.q. Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran.

Source: kemlu.go.id