CPP Gundih Kembali Beroperasi, Pertamina EP Asset 4 Siap Penuhi Target Produksi 2020

Gundih - Pertamina EP Asset 4 Cepu Field akan kembali mengoperasikan fasilitas Central Processing Plant (CPP) Gundih pada Selasa, 29 September 2020. Pengoperasian CPP Gundih ini sebagai bagian untuk memenuhi target produksi di triwulan keempat tahun 2020.

Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Cepu Field Manager, Afwan Daroni.

"Dengan kembali beroperasinya CPP Gundih, kami optimis target produksi, khususnya gas, bisa terpenuhi pada akhir tahun 2020," ucapnya.

Afwan juga menyampaikan rasa syukur atas kinerja tim recovery CPP Gundih yang bekerja dengan baik meski dalam situasi pandemi Covid-19. Selama lima bulan, proses pemulihan fasilitas pengolahan CPP Gundih berfokus pada area Thermal Oxidizer (TOx), optimasi Biological Sulfur Recovery Unit (BSRU), dan Maintenance & Preservasi CPP Gundih serta beberapa area lainnya.

"Alhamdulillah, berkat kerja keras dari seluruh tim recovery, CPP bisa beroperasi pada September. Pandemi tidak menjadi penghalang karena kami menerapkan protokol kesehatan sesuai aturan yang berlaku," katanya.

Secara terpisah, Asset 4 General Manager, Agus Amperianto menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas langkah-langkah perbaikan yang dilakukan oleh tim.

“Kerjasama tim sangatlah hebat, dari kejadian kebakaran yang cepat ditangani tanpa kendala hingga penyelesaian perbaikan kerusakan yang bisa bekerja dengan sigap, saya berikan apresiasi setinggi-tingginya,” jelasnya.

Agus berharap bahwa dengan normalnya operasional CPP Gundih dapat kembali menyalurkan gas untuk PT SPP, PLTGU Tambak Lorok Semarang, jaringan gas (jargas) PGN di Blora dan Semarang.

Secara umum produksi Pertamina EP Asset 4 hingga Agustus 2020 adalah 15.085 barel per hari dan 144,72 juta kaki kubik per hari untuk gas. Sementara, secara khusus Cepu Field ditarget 2020 untuk dapat memenuhi 2.006 barel per hari untuk minyak dan 60,56 juta kaki kubik per hari untuk gas. (Meg/Red)

Read More

Anjing Pelacak Ikut Amankan Deklarasi Pilbup Blora 2020

BLORA - Ratusan personil gabungan yang terdiri dari 124 anggota Polres Blora, satu pleton Kodim 0721/Blora, satu pleton Satpol Pp serta petugas damkar melakukan apel pengamanan deklarasi Bersama Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020 Aman Dan Sehat di jalan Halmahera depan kantor PKPRI Blora. Sabtu, (26/09/2020).

Apel personil gabungan tersebut dipimpin oleh Wakapolres Kompol Drs. Joko Watoro. Dalam arahannya Wakapolres Blora mengungkapkan bahwa pengamanan Pilkada Tahun 2020 ini berbeda dengan tahun tahun sebelumnya, dimana Pilkada Tahun ini digelar saat pandemi Covid-19 sehingga dalam pengamanan juga membutuhkan cara tindak yang berbeda. Dimana selain mengamankan jalannya kegiatan, aparat keamanan dituntut untuk memastikan jalannya setiap tahapan Pilkada 2020 menerapkan protokol kesehatan untuk antisipasi Covid-19.

"Selain memastikan keamanan dan kelancaran kegiatan, kita disini juga memastikan bahwa jalannya deklarasi hari ini menerapkan protokol kesehatan, sehingga aman dari Covid-19," ungkap Wakapolres.

Lebih lanjut Kompol Joko Watoro menambahkan bahwa anjing pelacak ikut  dalam pengamanan hari ini Polres Blora bersama aparat gabungan akan melakukan pengamanan maksimal dimana untuk sementara jalan Halmahera dari perempatan trafight light Biandono hingga Perempatan Wisma Pratama di tutup karena digunakan untuk kegiatan.

"Kita tidak mau underestimate, pengamanan maksimal kita lakukan dengan harapan kegiatan berjalan aman dan bebas dari Covid-19," tandas Kompol Joko Watoro. (AD)

Read More

Di Blora, Pencegahan Stunting Harus Tetap Dilakukan Meski Pandemi Covid-19

BLORA - Bupati Blora H.  Djoko Nugroho pada Rabu siang (23/09/2020), menghadiri acara Advokasi Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Dalam Pencegahan Stunting, yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kabupaten Blora di Pendopo Rumah Dinas Bupati.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan, dr. Henny Indriyanti,M.Kes dalam laporannya menyampaikan kepada Bupati bahwa stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak usia balita. Yang mana Kabupaten Blora merupakan salah satu kabupaten locus stunting di Jawa Tengah.


“Sedangkan menurut data dari Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan di Blora sendiri terdapat 10 (sepuluh) desa lokus stunting yaitu Desa Jetak, Klokah, Adirejo, Patalan, Temurejo, Bangowan, Sumberpitu, Cabean, Getas dan Kapuan,” ucap dr. Henny.


Sedangkan Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2013 prevalensi balita stunting di Kabupaten Blora menurutnya sebesar 55,1%, kemudian Riskesdas tahun 2018 turun menjadi 32,86%.


Lalu hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) Tahun 2017 menunjukkan bahwa balita stunting di wilayah Kab Blora sebesar 34 %. Sedangkan dari hasil penimbangan serentak yang dilakukan oleh Puskesmas se Kabupaten Blora tahun 2017 sebesar 15,5 % turun menjadi 8,3 % di tahun 2018 dan turun menjadi 8.2 % di tahun 2019.


“Kunci keberhasilan pencegahan stunting terletak pada perbaikan gizi dan tumbuh kembang anak. Sesuai dengan strategi nasional pencegahan stunting ada 5 (lima) pilar percepatan pencegahan stunting yaitu Komitmen dan visi kepemimpinan; Kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku; Konvergensi, Koordinasi, dan konsolidasi program pusat, daerah, dan Desa; Gizi dan ketahanan pangan; serta Pemantauan dan evaluasi,” terangnya.


Masih menurut dr. Henny, strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Pencegahan stunting bertujuan untuk pertama meningkatan kesadaran masyarakat dan mengubah perilaku kunci yang berpengaruh pada faktor risiko stunting, melalui strategi komunikasi perubahan perilaku dan kedua diterbitkannya regulasi/kebijakan di tingkat Kabupaten terkait komunikasi perubahan perilaku dalam pencegahan stunting diikuti regulasi/kebijakan ditingkat Kecamatan.


Dalam acara yang dihadiri para OPD terkait, Camat dan Kepala Puskesmas ini, Bupati menekankan pentingnya pencegahan stunting agar tetap dilakukan meskipun saat ini di Blora sedang mengalami pandemi Covid-19.


“Bangsa kita saat ini sedang mengalami betapa susahnya situasi kondisi pandemi, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai P. Rote banyak yang berteriak-teriak agar Pilkada serentak ditunda. Semakin ditunda pemerintah semakin susah, karena harus diisi oleh Plt yang terbatas kewenangannya. Mau sampai kapan ditunda? Corona mau berakhir kapan juga tidak ada yang tahu. Dan, ada pula yang berpendapat untuk tetap dijalankan. Semuanya mempunyai alasan dan pendapat yang masuk akal ditengah pandemi ini. Betapa luar biasa nya bangsa kita. Jadi apapun keputusan pemerintah harus kita dukung,” ungkap Bupati.


Sementara itu, menurut Bupati situasi kondisi di Kabupaten Blora juga sama susahnya seperti kekeringan, Pilkada, dan Covid-19. Menurutnya ini merupakan kompleksitas yang sungguh luar biasa.


“Jangan dianggap enteng kondisi ini. Namun ada yang aneh antara perilaku dengan ketakutan, masyarakat kita itu aneh. Mereka begitu cuek tapi begitu ada tetangga atau kerabat yang kena mereka menjadi panik bahkan nyatru, dikucilkan. Covid itu ada dan nyata. Di Blora sudah 26 yang jadi korban,” tegas Bupati.


“Dalam keadaan normal saja, Blora yang stunting banyak. Apalagi pandemic seperti ini. Kemarin OPD-OPD fokus dalam penanganan Covid, dan dalam keadaan normal saja, yang nikah dibawah umur juga banyak, alasannya beraneka ragam, inilah yang bisa memicu terjadinya stunting. Kita harus bisa merumuskan cara jitu untuk berkomunikasi dengan masyarakat,” pungkasnya.


Untuk diketahui, dalam acara tersebut juga hadir Rita Ultrajani, SKM,M.Kes , Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sebagai narasumber acara. (AD)

Read More

TNI Polri Dan Satpol PP Masuk Pelosok Desa, Razia Prokes Untuk Perbup 55/2020

BLORA - Berbagai upaya terus dilakukan oleh aparat gabungan di Kabupaten Blora Jawa Tengah, untuk menekan seminimal mungkin penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten perbatasan Jawa Tengah dengan  Jawa Timur tersebut.

Dengan diberlakukannya sanksi Perbup No. 55 Tahun 2020, petugas gabungan Satpol PP, Kodim 0721, serta Polres Blora bersama instansi terkait lainnya gencar menggelar operasi yustisi penegakkan protokol kesehatan (Prokes), bukan hanya dalam kota atau pusat keramaian saja, namun razia protokol kesehatan juga dilakukan hingga pelosok desa.

Seperti yang dilakukan di wilayah kecamatan Jepon, dimana petugas gabungan dari Satpol PP, Koramil serta Polsek Jepon, Senin, (21/09/2020) menggelar razia protokol kesehatan di kawasan jalan Jepon - Turirejo.

Kapolres Blora AKBP Ferry Irawan,SIK melalui Kapolsek Jepon Iptu Supriono,SH,MH mengungkapkan bahwa razia protokol kesehatan hari ini digelar di dua titik yaitu di kawasan pasar kambing kelurahan Jepon serta di pertigaan desa Turirejo. Mengenai dipilihnya dua lokasi tersebut, Kapolsek mengatakan bahwa lokasi pasar kambing dan pertigaan desa Turirejo adalah salah satu titik berkumpulnya warga, terutama dalam transaksi jual beli, dimana banyak pedagang sayuran maupun makanan yang membuka lapaknya dilokasi tersebut, apalagi dipasar kambing jepon, setiap pasaran pahing dan kliwon ramai dikunjungi warga dari berbagai penjuru Blora.

"Intinya kita ajak warga patuh protokol kesehatan, jika ditemukan warga yang melanggar, maka akan kita berikan sangsi sesuai aturan yang ada," kata Kapolsek Jepon.

Razia masker yang digelar di desa Turirejo tersebut sempat mengagetkan warga setempat, Jari, salah satu warga genengan Desa Turi mengaku kaget, namun secara khusus mengapresiasi.

"Sempat kaget tadi, kok banyak petugas disini, tidak seperti biasanya. Namun secara pribadi saya dukung razia ini, jujur saja di desa masih ada warga yang membandel, seperti tidak memakai masker," Ucap pria yang membuka Toko Elektronik di Turi.

Dalam razia protokol kesehatan tersebut setidaknya petugas gabungan memberikan sangsi sosial untuk kerja bakti membersihkan lingkungan kepada 41 pelanggar, setelah diberikan sanksi sosial, diberikan masker gratis untuk dipakai.

Sementara itu, Camat Jepon Ani Wahyu Kumalasari,S.Stp,MA membeberkan bahwa razia protokol kesehatan oleh petugas gabungan diwilayahnya akan terus digelar berkelanjutan, harapanya dapat menyadarkan masyarakat agar patuh terhadap protokol kesehatan, sehingga kegiatan perekonomian warga bisa terus berjalan namun aman dari Covid-19.

"Razia akan terus digelar, tentunya dengan sinergitas aparat gabungan, diharapkan dapat menekan sekecil mungkin penularan Covid-19, terutama diwilayah Kecamatan Jepon," Ucap Camat yang juga seorang Bhayangkari ini. (AD)

Read More

Launching Aplikasi QRIS Bersama BI Dan Bank Jateng

BLORA - Bupati Blora H.  Djoko Nugroho pada hari Senin (21/09/2020), meresmikan sekaligus  melaunching penggunaan aplikasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dari Bank Indonesia bersama Bank Jateng untuk transaksi pembayaran pajak daerah dan PBB P2.


Launching dilaksanakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati, dihadiri Kepala OPD terkait, para Camat dan kalangan perbankan. Yang ditandai dengan penekanan tombol digital di video wall oleh Bupati, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, serta Direktur Operasional dan Digital Banking Bank Jateng.


Dalam sambutannya, Bupati Blora  mengapresiasi pelaksanaan Launching Aplikasi QRIS Pajak Daerah dan PBB P2 di Kabupaten Blora, kerjasama Bank Indonesia, Bank Jateng dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, yang dirangkaikan dengan Penukaran Uang Pecahan Khusus (UPK) Rp 75.000,-. (tujuh puluh lima ribu rupiah) edisi kemerdekaan RI ke-75.


“Ini acara yang luar biasa. Terimakasih BI dan Bank Jateng yang sudah banyak membantu kita dalam menyukseskan pembangunan dan perekonomian kita. Kegiatan ini berkualitas, semuanya menggunakan kartu non-tunai, Blora top. Semenjak digagas BI, transaksi non tunai mulai menerapkan 1 Januari 2018, untuk belanja pegawai, e-retribusi, e-SPBU dengan menggunakan kartu, dan kini disempurnakan dengan QRIS yang tanpa kartu. Luar biasa,” ucap Bupati.


Menurut Djoko Nugroho, jika ada daerah yang mendeklarasikan diri sebagai wilayah bebas korupsi tetapi belum menerapkan aplikasi QRIS ini maka belum ada apa-apanya.


“Dengan adanya QRIS ini, maka transaksi keuangan di Kabupaten Blora semakin berkualitas. Terimakasih untuk semuanya,” tandas Bupati.


Rahadi Widayanto, Direktur Operasional dan Digital Banking Bank Jateng, menyampaikan bahwa pemberlakuan QRIS dalam aktifitas pemerintahan akan berdampak positif pada pola transaksi publik pada masa mendatang.


“QRIS merupakan bentuk transaksi non tunai tanpa kartu sehingga bisa meminimalisir potensi sampah plastik, dan ramah lingkungan. QRIS juga menghindari kontak langsung pembeli dan penjual dalam proses transaksi sehingga sangat cocok saat pandemi seperti ini,” terangnya.


Harapannya dengan adanya QRIS, transaksi pembayaran bisa lebih efisien atau murah, inklusi keuangan di Indonesia lebih cepat, UMKM bisa lebih maju, dan pada akhirnya bisa dorong pertumbuhan ekonomi.


Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Andry Prasmuko, berterimakasih kepada seluruh jajaran Pemkab Blora karena dalam tempo waktu yang singkat setelah Sekda mengikuti sosialisasi QRIS ternyata ditindaklanjuti dengan cepat.


“Ini pertama kalinya kami datang ke Kabupaten di Jawa Tengah untuk melaunching QRIS ini. Ini adalah salah stau alternative pembayaran non-tunai,” kata Andry.


Menurutnya, QRIS ini unggul, dalam artian Universal, yakni QRIS bersifat inklusif, digunakan untuk seluruh lapisan masyarakat dan bisa digunakan buat transaksi pembayaran di domestik dan luar negeri.


Kemudian Gampang, yakni masyarakat bisa bertransaksi dengan mudah dan aman dalam satu genggaman ponsel. Untung, yakni transaksi dengan QRIS menguntungkan pembeli dan penjual karena transaksi berlangsung efisien melalui satu kode QR yang bisa digunakan untuk semua aplikasi pembayaran pada ponsel.


Serta Langsung, yakni transaksi dengan QRIS langsung terjadi, karena prosesnya cepat dan seketika sehingga mendukung kelancaran sistem pembayaran. Jadi, tujuan adanya QRIS ini tak lain agar pembayaran digital jadi lebih mudah bagi masyarakat dan dapat diawasi oleh regulator dari satu pintu.


Usai launching, dilanjutkan Penukaran Uang Pecahan Khusus (UPK) Rp 75.000,- dari Perwakilan BI Jawa Tengah sebanyak 2131 lembar kepada Pemkab Blora melalui PD BPR Blora Arta. Yang mana uang pecahan edisi khusus Rp 75.000,- ini akan dibagikan kepada seluruh ASN yang sudah memesan sesuai identitas KTP. (AD)

Read More

Vicon Rakor Penanganan Covid-19 Menko Kemaritiman Dan Gubernur Dengan Bupati Dan Dandim

BLORA - Bupati Blora H. Djoko Nugroho bersama Dandim 0721/Blora, Kabag Ops Polres Blora, Sekda, dan OPD terkait, pada Kamis petang (17/09/2020) mengikuti video conference (Vicon) Rapat Koordinasi (Rakor) tentang upaya pencegahan dan penanggulangan pandemic Covid-19 yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Dalam Rakor tersebut, Menteri Luhut dan Ganjar Pranowo membahas langkah-langkah Peningkatan Recovery Rate dan menurunkan Mortality Rate melalui Manajemen Perawatan Pasien Covid-19.

“Presiden perintahkan dalam waktu dua minggu kita harus bisa mencapai tiga sasaran yaitu penurunan penambahan kasus harian, peningkatan recovery rate (tingkat kesembuhan) dan penurunan mortality rate (tingkat kematian),” kata Luhut.

Atas instruksi itu, pihaknya pun segera mengundang kepala daerah serta pimpinan TNI/Polri untuk melakukan rapat koordinasi secara virtual.

Menteri Luhut juga menjelaskan untuk mencapai tiga sasaran penanganan penularan Covid-19 itu, pihaknya telah menyusun tiga strategi.

“Yang pertama yakni operasi yustisi untuk penegakan disiplin protokol kesehatan, peningkatan manajemen perawatan pasien Covid-19 untuk menurunkan mortality rate dan meningkatkan recovery rate serta penanganan secara spesifik klaster-klaster Covid-19 di setiap daerah,” terangnya.

Menurut Menteri Luhut, operasi yustisi dilakukan sebagai upaya menegakkan pelaksanaan protokol kesehatan yang masih kerap diabaikan masyarakat.

“Kita harus melakukan operasi yustisi untuk menegakkan pelaksanaan protokol kesehatan karena kalau kita tidak tindak keras pelanggarnya, maka mau PSBB sampai 10 kali juga kondisi tidak akan segera membaik,” tegasnya.

“Saya minta masing-masing provinsi untuk menajamkan strateginya, harus jelas pembagian tugasnya siapa berbuat apa dan kita deploy (menyebarkan) semua sumber daya yang kita miliki,” lanjutnya.

Sementara itu, Gubernur Ganjar Pranowo Ganjar menyampaikan bahwa Pemprov Jateng akan melakukan optimalisasi fungsi Jogo Tonggo di tingkat RT, RW, dan Kelurahan serta melakukan operasi yustisi penegakan protokol kesehatan serentak di Jawa Tengah.

Senada dengan Gubernur, Bupati Djoko Nugroho usai mengikuti rakor secara virtual itu langsung melaksanakan koordinasi dengan Dandim, Kabag Ops, Sekda dan OPD terkait guna merumuskan langkah yang akan dilakukan untuk terus menekan penularan Covid-19 di Kabupaten Blora.

“Kita siap menindaklanjuti arahan pusat dan provinsi. Saat ini Blora sendiri juga sedang gencar melaksanakan operasi yustisi atau razia penegakan protokol kesehatan. Selain melibatkan TNI, Polri dan Satpol PP, kami juga minta agar organisasi kepemudaan diajak ikut melakukan operasi,” ungkap Bupati.

Berdasarkan data hari ini, persebaran Covid-19 di Kabupaten Blora sudah mencapai 370 kasus. Yang mana tingkat kesembuhannya cukup tinggi, yakni 87 persen atau sejumlah 322 pasien dinyatakan sembuh.

Sedangkan yang dirawat masih ada 23 dengan rincian 5 di rumah sakit dan 22 menjalani isolasi secara mandiri di rumah. Adapun pasien meninggal dunia tetap sama 25 orang. (ADY/Red).

Read More

7 Sekolah di Blora mulai PTM, Utamakan Protokol Kesehatan

BLORA - Dinas Pendidikan Kabupaten Blora mulai menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) untuk sejumlah sekolah, Senin (14/09/2020). Protokol kesehatan ketat diberlakukan di hari pertama pembelajaran tatap muka kali ini.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Endang Rukmiati mengatakan, ada 7 (tujuh) sekolah yang hari ini mulai menggelar pembelajaran tatap muka. Mereka tersebar di eks-Kawedanan. Yakni SMPN 2 Kedungtuban, SMPN 2 Tunjungan, SMPN 1 Todanan, dan SMPN 1 Menden. Sedangkan untuk tingkat Sekolah Dasar, yakni SDN 1 Ledok Kecamatan Sambong, SDN 1 Gandu Kecamatan Bogorejo, SDN 1 Lebak Kecamatan Kradenan dan SDN 1 Jagong di Kecamatan Kunduran.

"Kami tunjuk delapan sekolah, empat SMP dan empat SD. Tapi setelah terakhir kami rapat dengan satgas kemarin, ada dua wilayah yang masuk zona orange, yaitu Kecamatan Todanan dan Kunduran, sehingga kita tunda dulu. Kita tunggu sampai 14 hari kedepan nanti kalau sudah berubah kuning atau hijau kita akan tinjau ulang lagi," kata Endang saat meninjau langsung proses pembelajaran tatap muka di SMPN 2 Tunjungan.

Konsep pembelajaran tatap muka ini menurut Endang hanya dilakukan seminggu sekali. Jumlah siswa yang masuk juga kita batasi, sehingga sistem pembelajaran juga dilakukan secara campuran.

"Karena masih kita lakukan secara terbatas, sehingga sistem pembelajaran masih campuran antara daring dan tatap muka. Untuk siswa yang tidak masuk sekolah, tetap menjalankan pembelajaran daring. Ini yang SMP sudah berjalan tapi yang SD masih banyak kendala," ucapnya.

Sementara itu Kepala sekolah SMP N 2 Tunjungan, Sudadik menjelaskan, protokol kesehatan ketat dilakukan di hari pertama masuk sekolah. Mulai menyiapkan alat cuci tangan sampai kewajiban memakai masker.

"Kami buktikan dengan anak-anak ketika masuk gerbang sekolah anak-anak harus jaga jarak dan pakai masker. Masuk ke jalan-jalan menuju ruangan sampai di depan ruang kelas kami siapkan bak cuci tangan dan kami siapkan hand sanitizer disetiap ruangan," jelas  Sudadik.

Dalam pembelajaran tatap muka ini, pihak sekolah juga tidak mewajibkan seluruh siswa masuk. Untuk satu kelas hanya diisi 11 anak.

"Karena diambil sepertiga kelas, maka kira-kira 11 anak kali 8 kelas, jadi 88 siswa setiap sekali tatap muka. Untuk hari Senin, Selasa, Rabu kelas tujuh ditambah separuh kelas delapan. Kamis sampai Sabtu separuh kelas delapan ditambah kelas sembilan," pungkasnya. (WN/Red)

Read More

Warga Tidak Pakai Masker, Kena Sanksi Menyapu Hingga Denda 100Ribu Rupiah

BLORA - Petugas gabungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), TNI - Polri menggelar Razia Penegakan Hukum Protokol Kesehatan (Protkes) disejumlah Pasar Rakyat di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Hari pertama razia, banyak warga yang kena razia dengan alasan lupa membawa dan lupa  memakai masker.

"Lupa mas, saya punya masker tapi dirumah. Karena tadi keburu. Sanksi saya memilih menyapu saja," ucap Ita Dwi sambil tersipu malu (Jumat,11/09/2020)

Dalam razia ini Satpol PP selaku leading sektor, pelaksanaan dan mengawal Peraturan Bupati (Perbup) No.55 Tahun 2020 tentang penegakan disiplin Protkes pencegahan Covid-19 di Kabupaten Blora.

Kepala Satpol PP Kabupaten Blora Djoko Sulistiyo, mengatakan pihaknya sudah melakukan sosialisasi sebelumya dan hari ini adalah hari pertama melakukan razia  penindakan.

"Ya, hari ini kita lakukan razia penindakan penegakan hukum Protkes, jadi warga yang tidak memakai masker, kita kenakan sanksi," jelas Djoko Sulistiyo.

Untuk sanksi, lanjutnya, pertama warga disuruh memilih menyapu lingkungan pasar atau bayar denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

"Ini ada yang bersih - bersih dan ada pula yang membayar denda seratus ribu rupiah. Dan uang denda nanti langsung kita setorkan ke Dinas pendapatan daerah," paparnya.

Salah satu pedagang pasar di pasar rakyat Sido Makmur, Heri Purwanto memilih membayar denda seratus ribu rupiah dari pada bersih - bersih.

"Saya memilih membayar denda saja, karena buru buru. Saya sudah beli masker banyak sih, lupa saja," katanya. (WN/Red)

Read More

Satpol PP Blora Copot Empat Spanduk Tolak KAMI

BLORA – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Blora dengan tegas mencopot empat  spanduk menolak kehadiran Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang bertebaran di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Pencopotan tersebut dikarenakan mengganggu keindahan kota dan diduga tidak mengantongi izin serta melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 01 Tahun 2017.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Blora, Djoko Sulistiyono mengatakan ada dua sepanduk yang sudah dicopot, pihaknya akan selalu menertibkan sepanduk - sepanduk yang tidak mengantongi ijin dan melanggar Perda Kabupaten Blora.

“Ada dua yang sudah dicopot, di pojok Lapangan Golf dan di Nglawiyan,” Ujar Djoko Jumat (11/09/2020) lewat sambungan telepon kepada awak media.

Hingga kini pihaknya belum mengetahui siapa yang memasang spanduk tersebut, namun karena diduga tidak mengantongi ijin dan menggagu keindahan kota,spanduk bertulisakan “Masyarakat Blora Menolak Kehadiran KAMI” terpaksa diturunkan oleh pihak Satpol PP Blora.

Perlu diketahui KAMI adalah sebuah organisasi yang baru dibentuk di Indonesia, Inisiator KAMI adalah Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo. Namun keberadaan organisasi ini mengundang reaksi dan penolakan sejumlah kalangan.

Dari pengamatan di lapangan setidaknya ada sekitar 4 titik lokasi pemasangan spanduk, yakni  di Jl Raya Blora - Randublatung Km 5 Desa Gedongsari Kecamatan Banjarejo, Jl. Agil Kusumadya Blora Eks Lapangan Golf Supermario Blora, JL.Kisoreng (Lingkar utara Kota Blora ) Dukuh Nglawiyan Kelurahan Karangjati, Kecamatan Blora, dan JL.Raya Blora - Cepu Km.7 Desa Tempellemahbang, Kecamatan Jepon. (AD)

Read More

Petani Keluhkan Pupuk, Pemdes Sempu Surati Camat

BLORA - Sejumlah petani di desa Sempu, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora mengeluhkan pupuk bersubsidi ke Pemerintah desa setempat.

Sebagai Kepala Desa Sempu, M. Lilik Zubaidi menyikapi permasalahan yang terjadi di desanya.

Menindaklanjuti hal tersebut Lilik membuat surat bernomer 470/091/2020 tentang usulan petani Desa Sempu terkait pupuk bersubsidi.

Kepala Desa (Kades) Sempu, M. Lilik Zubaidi, memaparkan terdapat 7 (tujuh) poin usulan yang disampaikan para petani dalam surat tersebut.

Poin-poin tersebut yang mengemukan dalam ruang aspirasi petani yang sengaja dibuat oleh Pemdes Sempu.

Pemdes memang sengaja membuat forum guna merespon undangan kegiatan sosialisasi kartu tani, dan sarana menyerap aspirasi sebagai bekal untuk disampaikan kepada otoritas di atasnya; yaitu camat.

“Kami menyadari tugas kami sebagai penyambung lidah petani di Desa Sempu. Ini kami lakukan agar pemerintah atau pihak terkait memberikan perhatian lebih besar kepada petani,” ucap Lilik Rabu (10/09/2020) pada sesi tanya jawab kegiatan sosialisasi kartu tani di pendopo Kecamatan setempat.

Lebih lanjut, Lilik menjabarkan poin dalam surat tersebut antara lain meliputi petani merasa keberatan dengan adanya paket pupuk organik dalam pembelian pupuk bersubsidi, ketersediaan pupuk yang tidak memadai saat musim pemupukan, serta dukungan petani terkait kebijakan penggunaan Kartu Tani dalam pembelian pupuk bersubsidi.

Selain itu, ada poin lain terkait harga eceran tertinggi (HET), teknis sosialisasi Kartu Tani mendatang, usulan penambahan jumlah pengecer, serta penertiban data secara berkala terkait petani yang sudah membeli pupuk subsidi dan petani yang belum membeli pupuk.

Langkah Pemdes Sempu yang meneruskan usulan petani kepada Camat Kunduran tersebut diapresiasi oleh pemerintah desa sekitar. Salah satunya Pemdes Buloh, yang sedianya juga ingin menyampaikan hal yang sama.

“Kami juga ingin menyampaikan bahwa para warga Buloh yang memiliki lahan garapan di wilayah Kecamatan Jati, Randublatung, dan Ngawen yang belum masuk ke RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) agar dimasukkan. Kita minta agar mereka dibantu masuk ke RDKK,” harap Kades Buloh, Joko Priyanto. (AD)

Read More

Covid-19 Blora 338 Kasus, Trend Pandemi Nasional Terus Naik

BLORA - Pemerintah Kabupaten Blora melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanggulangan Persebaran Covid-19 kembali menyampaikan update data untuk edisi Kamis, 10 September 2020. Kali ini data disampaikan oleh Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Blora, Drs. Kunto Aji, didampingi didampingi Kabid Pencegahan Penyakit Dinkes dan Kabid Pengembangan Desa Dinas PMD.

Drs. Kunto Aji menyatakan jumlah pemeriksaan swab yang dilakukan oleh Pemkab Blora melalui Dinas Kesehatan saat ini mencapai sebanyak 2.418 orang.

“Positif Covid-19 ada 338 atau bertambah satu orang dari kasus sebelumnya. Terdiri positif dirawat di rumah sakit tiga orang (12,5%), isolasi mandiri 21 oramg (87,5%),” urainya dalam konferensi pers di Posko Satgas Covid-19.

Berikutnya, sembuh ada 289 orang atau bertambah empat dari sebelumnya, dan meninggal dunia sebanyak 25 orang.

Berdasarkan data tersebut, pihaknya meminta kepada warga masyarakat supaya mengedepankan protokol kesehatan Covid-19.

“Pakai masker, cuci tangan pakai sabun sesering mungkin, jaga jarak dan hindari kerumunan,” ajaknya.

Ia menyebut trend pandemi Covid-19 di wilayah Indonesia secara keseluruhan terus naik sehingga turunlah Inpres No.06 Tahun 2020 dan diperkuat dengan Peraturan Bupati Blora No.55 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

“Dalam hal itu telah diatur terkait penegakan hukum dan sanksi baik perorangan atau pun badan usaha. Oleh karena itu supaya benar-benar ditaati protokoler pencegahan Covid-19,” tegasnya.

Pihaknya menyampaikan termakasih kepada Camat, Forkopimcam yang telah melakukan sosialisasi terkait Inpres No.06 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Blora No.55 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

“Mari pada setiap aktivitas menggunakan masker. Kalau nanti tidak pakai masker nanti akan kena tilang, dikenakan sanksi, baik oleh aparat pemerintah desa, kecamatan maupun pemerintah kabupaten Blora,” terangnya.

Sementara itu Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Blora Edy Sucipto, S.KM, M.Kes menyampaikan adanya beberapa pertanyaan dari publik berkaitan kapan Covid-19 ini akan selesai.

“Jawab kami, kasus ini akan selesai apabila semua warga masyarakat kabupaten Blora sudah mematuhi protokoler kesehatan. Ditambah satu peningkatan imun,” kata dia.

Jadi, lanjutnya, selama masih ada satu orang yang tidak pakai masker kemudian keluar rumah sedangkan dirinya adalah suspect corona (kalau dulu istilahnya OTG) maka orang tersebut bisa menularkan kepada 80 orang.

“Tapi kalau menggunakan masker bisa menularkan 1,5 orang atau dua orang. Perbandingannya seperti itu,” ucap Edy.

Untuk meningkatkan imun, kata Edy, beberapa tip-nya antara lain harus tidur yang cukup minimal tujuh jam sehari semalam. Mengkosumsi makanan yang bagus, tidak harus mahal, melainkan berprotein tinggi dan sayur-sayuran.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pengembangan Desa dan Kelembagaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Wahyu Mardi Utomo,SE menjelaskan bahwa
berdasarkan Permendes PDTT nomor 06 tahun 2020 dan PMK nomor 40/PMK.07/ 2020, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dilaksanakan selama tiga bulan dengan besaran Rp600.000,00 per bulan tiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Seluruh desa se-kabupaten Blora telah menyalurkan BLT-DD sampai bulan ketiga dengan jumlah total penyaluran sebesar Rp47.548.200.000,00,” urainya.

Berikutnya ada tambahan lagi berdasarkan Permdes PDTT nomor 7 tahun 2020 dan PMK nomor 50/PMK.07/ 2020, bahwa BLT-DD ada tambahan lagi tiga bulan sebesar Rp300.000,00 per bulan per KPM dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu dana desa terhitung bulan Agustus 2020.

“Saat ini desa sedang melaksanakan musdessus untuk menetapkan Perkades penetapan KPM BLT-DD keempat. Rencana penyaluran minggu kedua bulan September,” jelasnya.

Untuk penyaluran BST sembako dari pemerinah provinsi Jawa Tengah yang ditangani 26 BUMDes di kabupaten Blora telah selesai penyaluran bulan ketiga, totalnya sebanyak 17.600 KPM. (AD)

Read More

Spanduk Warga Blora Menolak KAMI Bertebaran di Blora

BLORA - Sejumlah Spanduk bertuliskan Warga Blora Menolak Kehadiran Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) bertebaran di wilayah Blora, Jawa Tengah.

Spanduk tersebut dipasang di empat titik yaitu, Jl Raya Blora - Randublatung KM-5 Desa Gedongsari Kecamatan Banjarejo, Jl. Agil Kusumadya Blora Eks Lapangan Golf Supermario Blora, Jl. Kisoreng  (Lingkar utara Kota Blora ) Dukuh Nglawiyan Kelurahan Karangjati, Kecamatan Blora, dan JL.Raya Blora - Cepu KM-7 Desa Tempellemahbang, Kecamatan Jepon.

Pantauan awak media ini  dilapangan Kamis (10/09/2020), warga disekitar tidak tahu siapa yang memasang spanduk itu. Di pojok kanan bawah hanya bertuliskan masyarakat Blora.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Djoko Sulistiyono ketika dikonfirmasi melalui WhatsApp belum mengetahui keberadaan spanduk tersebut. Ia hanya menjawab singkat.

"Nanti saya perintahkan untuk di ambil mas," ucapnya (Kamis, 10/9/2020).

Sementara itu, Purnomo warga Blora yang sering melintas di Blora tersebut mengatakan bahwa kemaren belum ada mas, mungkin memasangnya semalam.

"Kalau tidak salah spanduk itu, dipasang. Semalem bersamaan," kata Purnomo.

Perlu diketahui, KAMI adalah sebuah organisasi yang baru dibentuk di Indonesia, Inisiator KAMI adalah Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo. (KU)

Read More

Pembangunan Pertashop Di Pedesaan Inovasi Pelayanan BBM dan LPG

BLORA - Bupati Djoko Nugroho dengan OPD terkait pada Rabu (09/09/2020), mengikuti Rakor Virtual dengan Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian, Komisaris dan Dirut Pertamina tentang Pelaksanaan Program Pertashop Tahun 2020 kerjasama Kemendagri dengan PT. Pertamina melalui video conference.

Dalam rakor tersebut, Mendagri Tito menjelaskan bahwa Program Pertashop 2020 ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan penyaluran energi untuk masyarakat. Khususnya masyarakat pedesaan yang jauh dari SPBU.

“Kami menargetkan membangun 4.558 unit Pertamina Shop (Pertashop) di seluruh Indonesia tahun 2020. Oleh sebab itu, pemerintah daerah kami minta untuk mendukung percepatan implemantasi Pertashop di daerah untuk mewujudkan kemandirian desa,” ucap Mendagri Tito.

Menurut Mendagri Tito, hadirnya Pertashop tidak hanya untuk mendekatkan layanan BBM dan LPG kepada masyarakat, namun juga mendorong inovasi desa melalui kemitraan serta turut berperan dalam meningkatkan kapasitas pemerintah desa.

“Jadi selain mendirikan Pertashop, desa nantinya juga bisa berinovasi ikut memasarkan potensi desanya. Pertashop ini merupakan SPBU mini yang resmi bekerjasama dengan Pertamina. Harga jualnya pun sama, dan akan rutin didistribusikan oleh tangki-tangki truk Pertamina,” tambah Mendagri.

Mendagri juga menyampaikan bahwa program ini sebenarnya sudah dimulai pada Februari 2020 di Bali. Namun karena kemudian ada pandemic Covid-19, sehingga sempat ditunda pelaksanaan kelanjutannya, sehingga kini akan dimulai kembali.

Dalam rakor tersebut Komisaris PT Pertamina, Condro Kirono, dan Dirut Pertamina, Nicke Widyawati juga menyampaikan teknis pendaftaran dan pendirian Pertashop kepada seluruh peserta rakor virtual yang diikuti oleh seluruh kepala daerah se Indonesia.

Menyikapi hal itu, Bupati Djoko Nugroho pun menyambut positif dan meminta OPD terkait untuk meminta juknis pendirian Pertashop untuk kemudian menggelar rapat dengan para Camat dan Kades guna mensosialisasikan program Pertashop ini.

“Program bagus ini, desa-desa di Kecamatan yang belum ada SPBU nya bisa mendirikan Pertashop ini. Seperti desa-desa di Bogorejo, Japah, Todanan, Banjarejo, Jiken, Kradenan. Petunjuk teknisnya tolong diminta, nanti disosialisasikan kepada para Camat dan Kades,” ungkap Bupati.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Kabupaten Blora, Hariyanto, SIP, M.Si menerangkan bahwa saat ini di Blora sudah ada dua Pertashop yang diresmikan kerjasama dengan Pertamina. Yakni di Desa Mojowetan, Kecamatan Banjarejo dan Desa Sumber, Kecamatan Kradenan.

“Dengan adanya rakor ini, semoga kedepan semakin banyak desa yang bisa ikut mendirikan Pertashop sehingga pemenuhan kebutuhan energi untuk masyarakat desa yang jauh dari SPBU bisa dengan mudah terpenuhi,” kata Hariyanto. (AD)

Read More

Perlu Waspadai Klaster Keluarga, Blora Covid-19 Capai 336 Kasus

BLORA -  Asisten Administrasi Umum Sekda Blora, dr. Henny Indriyanti, M.Kes yang juga Plt. Kepala Dinas Kesehatan, pada Senin siang melaporkan perkembangan dan persebaran Covid-19 per 07 September 2020.

Dengan didampingi Direktur RSUD dr. R. Soetijono Blora dan Kabid Ketertiban Umum Satpol PP Blora, dr. Henny menyampaikan bahwa hingga hari ini jumlah kasus mencapai 336, dengan rincian 265  telah dinyatakan sembuh, 3 dirawat di rumah sakit, 43 isolasi mandiri di rumah, dan 25 meninggal dunia. Sedangkan pemeriksaan swab sudah dilakukan sebanyak 2362 kali.

“Dari 336 kasus ini, ada 9 penambahan kasus baru dalam 4 hari terakhir. Masing-masing ada penambahan satu kasus di Jepon, Cepu, dan Randublatung, kemudian Blora ada 2 kasus dan Ngawen 4 kasus,” terang dr. Henny.

Dengan kondisi ini, Blora masuk dalam peta zona resiko kuning atau resiko rendah. Namun jika dirinci per Kecamatan, menurut dr. Henny ada 6 Kecamatan yang masuk zona resiko orange (sedang), yakni Todanan, Kunduran, Ngawen, Blora, Randublatung dan Cepu.

“Yang perlu diwaspadai, ternyata di Blora ini penyebaran kasusnya sudah ada di klaster keluarga. Ketika ada salah satu anggota keluarga yang terinfeksi virus menularkan ke anggota keluarga yang lain,” ucap dr. Henny.

Untuk mencegah klaster keluarga ini, pihaknya mengajak seluruh masyarakat mematuhi protokol kesehatan dengan memperhatikan VDJ. Yakni Ventilasi, Durasi, dan Jarak. Saat di rumah buka jendala dan pintu agar udara segar bisa bersikulasi, sediakan kamar terpisah untuk keluarga yang kerap bekerja keluar rumah dan berpisah dengan yang rentan (lansia dan balita).

“Tetap pakai masker, jaga jarak dan buka jendela lebar-lebar agar udara tidak pengap. Cuci tangan pakai sabun dalam berbagai kesempatan agar kita terhindar dari Covud-19,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur RSUD dr. R.Soetijono Blora, dr. Nugroho Adiwarso, Sp.OG, mengatakan bahwa saat ini di RSUD yang ia pimpin ada 3 pasien yang dirawat, dan di klinik Bakti Padma ada 1 pasien, serta segera ada rujukan satu lagi dari Bogorejo.

“Covid ini nyata, korban sudah berjatuhan. Termasuk satu dokter dan satu tenaga administrasi di RSUD Blora yang meninggal dunia. Ayo tertib protokol kesehatan. Kalau yang muda mungkin imunitasnya kuat, namun adik-adik kecil dan orang tua yang rentan bisa bahaya,” ujar dr. Nugroho.

Pihaknya juga memberikan semangat kepada seluruh tenaga medis yang hingga saat ini terus berjuang sebagai garda terdepan dalam penanganan dan penanggulangan Covid-19.

Adapun Kabid Ketertiban Umum Satpol PP Blora, Suradi, S.Pd, M.Si, mengimbau agar masyarakat selalu mematuhi protokol kesehatan ketika berada di tempat-tempat umum seperti pasar, dan ruang terbuka publik.

“Kami dari Satpol PP selalu melakukan patroli baik di Kridosono, Alun-alun, Pasar Sido Makmur dan wilayah lainnya dalam menegakkan kepatuhan protokol kesehatan. Untuk penegakan protokol kesehatan, hiburan malam belum diperbolehkan buka,” ungkapnya.

Mengingat sudah tiba musim kemarau, masyarakat diminta untuk mewaspadai potensi kebakaran. Pemadam Kebakaran Satpol PP Blora siap memberikan pelayanan jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran.

“Khusus untuk Perbup no.55 tahun 2020 tentang Pencegahan Covid-19 dengan Protokol Kesehatan, kami terus melakukan sosialisasi hingga 20 September. Setelah itu akan kita lakukan patroli penggunaan masker, ada beberapa sanksi yang disiapkan. Baik sanksi kegiatan sosial maupun denda,” terangnya. (AD)

Read More

Malam Pengesahan Anggota Baru PSHT Blora Bersama Kapolres, Bupati dan Dandim 0721

BLORA - Kapolres Blora Polda Jawa Tengah AKBP Ferry Irawan,SIK Bersama Bupati Blora H.Djoko Nugroho dan Dandim 0721/Blora Letkol Inf Ali Mahmudi,SE menghadiri Malam Pengesahan Warga Tingkat 1 Tahun 2020 Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Blora Di Gor Mustika Kabupaten Blora, Sabtu, (05/09/2020) malam.

Kapolres Blora menyampaikan Ucapan terimakasih kepada Ketua PSHT Cabang Blora beserta seluruh panitia, dimana dalam penyelenggaraan pengesahan warga baru malam ini, telah berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban, serta telah menerapkan protokol kesehatan untuk antisipasi Covid-19.

"Kami ucapkan terimakasih kepada panitia, Dimana dalam kegiatan telah menyiapkan tempat cuci tangan, memakai masker dan menyiapkan alat pengukur suhu tubuh, namun demikian untuk jaga jarak, semoga bisa lebih diperhatikan," ucap Kapolres Blora.

Kepada semua warga PSHT, terutama warga baru yang akan di sahkan, Kapolres meminta kerjasamanya sepanjang kegiatan malam ini, dari awal sampai akhir, tetap jaga keamanan dan ketertiban.

"Tidak usah ada kegiatan tambahan seperti pawai ataupun arak arakan, setelah kegiatan selesai, langsung kembali ke rumah masing masing," tandas Kapolres Blora.

"Saya ucapkan selamat kepada seluruh warga baru PSHT Blora yang akan disahkan pada malam ini, semoga berkah dan bisa bermanfaat untuk semua," pungkas Kapolres.

Sementara itu, Bupati Blora mengajak kepada seluruh warga PSHT Blora untuk memanfaatkan ilmu beladiri dalam kegiatan yang bermanfaat sehingga bisa berguna dan membawa nama baik Kabupaten Blora dalam hal ilmu beladiri dan kanuragan.

"Ilmu beladiri untuk menjaga diri serta untuk hal hal yang bermanfaat bukan untuk pamer ataupun kesombongan, saya ucapkan selamat untuk seluruh warga baru," ucap Bupati Blora.

Untuk diketahui, malam ini 400 aparat gabungan TNI Polri telah disiapkan untuk melakukan pengamanan malam pengesahan warga baru PSHT Cabang Blora dimana akan disahkan 725 warga baru dengan rincian Putera 603 dan Puteri 122. (AD)

Read More

Kapolres Blora: Anggota Polri Harus Netral, Dalam Pilkada 2020

BLORA - Jelang tahapan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati 2020, Kapolres Blora Polda Jawa Tengah AKBP Ferry Irawan,SIK tegaskan bahwa anggota Polri, terutama anggota Kepolisian Resor (Polres)  Blora harus netral.

Hal tersebut disampaikan saat memimpin latihan Dalmas dihalaman belakang Polres Blora, Rabu, (02/09/2020).

AKBP Ferry mengungkapkan bahwa sesuai dengan Undang Undang dan perintah dari Kapolri bahwa anggota Polri Netral dalam Pilkada 2020.

"Saya tegaskan kepada seluruh anggota, bahwa dalam Pilkada Blora Tahun 2020, anggota harus netral, siapapun nanti yang akan mencalonkan, jangan sekali kali ada yang memihak meskipun itu kenalan, saudara ataupun sahabat dekat," ungkap AKBP Ferry.

Lebih lanjut mantan Kapolres Solok ini menguraikan bahwa dalam setiap tahapan Pilkada, Polres Blora telah siap untuk melakukan pengamanan, salah satunya adalah dengan menggelar rutin latihan Dalmas di Polres Blora.

"Untuk antisipasi jika terjadi kontigensi, jauh jauh hari telah kita gelar latihan Dalmas secara intensif. Namun demikian mari kita doakan bersama semoga Pilkada di Blora berjalan aman, lancar dan sukses," pungkas Kapolres Blora. (AD)

Read More

Langgar Mekanisme, Konferprov PWI Jateng Bisa Batal

JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S Depari mengatakan, proses penyelenggaraan Konferensi Provinsi (konferprov) PWI Jateng harus mengikuti mekanisme sesuai ketentuan.

"Jika ada satu saja pelanggaran terhadap PD/PRT, maka konferprov bisa dibatalkan atau diulang. Dan, ini sudah pernah terjadi," kata dia.

Atal mengatakan hal itu saat ditemui wartawan di kantor PWI Pusat, Senin kemarin. Dia didampingi Sekjen  Mirza Zulhadi dan staf kantor PWI Pusat. Atal menegaskan, kepemimpinannya akan tetap komit dan teguh membangun organisasi secara profesional dan bersih, yakni dengan terus berpegang pada PD/PRT sebagai acuan organisasi.

Terkait mekanisme pengumpulan mandat menjelang Konferprov PWI Jateng 2020, dia menegaskan surat mandat adalah hak mutlak anggota dan tidak bisa dikumpulkan di sekretariat oleh panitia.

"Tidak boleh. Dan, jika terbukti demikian, konferprov bisa saja dibatalkan atau ditunda," tegasnya.
Hal senada dikemukakan Mirza.

"Panitia semestinya sering berkomunikasi dengan Pusat setelah kami menerbitkan daftar pemilih sementara. Sampai saat ini, kami belum dihubungi lagi oleh panitia. Surat mandat tidak boleh dikumpulkan, apalagi dikumpulkan di sekretariat panitia," ujarnya.

Dia mengakui, surat mandat sering menjadi persoalan dalam konferprov. Karena itu, pihaknya menekankan pentingnya mengikuti mekanisme sesuai peraturan untuk <I>fairness.<P>

Atal menjelaskan, surat mandat harus dibawa sendiri oleh pembawa mandat. Setelah diisi, ditandangani, dan dicap basah, surat mandat dilampiri kartu asli PWI dan dimasukkan dalam amplop tersegel.

"Itulah yang dibawa saat konferprov. Soal siapa yang membawa, sudah diatur. Nah, dalam hal ini ada diskresi untuk satu orang bisa membawa maksimal 10 mandat," paparnya.

Dia meminta hal ini untuk disampaikan kepada seluruh anggota.

"Saya juga akan menghubungi panitia," tambah Mirza.

Mirza menambahkan, setelah Pusat menerbitkan daftar anggota yang berhak memilih, panitia kemudian mengirimkan surat mandat kepada anggota.

"Bukan dikumpulkan di sekretariat. Tidak boleh itu," kata dia.

Atal berkeinginan agar organisasi di bawah kepemimpinannya berjalan secara profesional. Karena itu, dia sangat ketat dan tegas dalam penegakan PD/PRT.

"Beberapa kali saya menemukan pelanggaran PD/PRT dan langsung saya minta konferprov diulang. Untuk hal ini, saya tidak ada kompromi," tegasnya. (AD)

Read More

Polres Blora Juara 3, Kampung Siaga Candi Bidang Ekonomi dan Pangan Polda Jawa Tengah

BLORA - Kepolisian Resor
(Polres) Blora berhasil meraih juara 3 Kampung Siaga Candi Bidang Ekonomi dan Pangan Polda Jawa Tengah. Pengumuman juara sekaligus penyerahan penghargaan tersebut diterima langsKapolres Blora AKBP Ferry Irawan,SIK, Selasa, (01/09/2020) di Mapolda Jawa Tengah.

Untuk diketahui,  berbarengan dengan Tasyakuran Hari Jadi ke-72 Polwan Republik Indonesia. Kapolda Jateng memberikan penghargaan kepada Kapolres Jajaran Polda Jateng yang berprestasi terkait Kampung siaga Covid-19 diantaranya Kapolrestabes Semarang, Kapolresta Banyumas, Kapolres Semarang, Kapolres Pati, Kapolres Wonogiri, Kapolres Demak, Kapolres Blora, Kapolres Purworejo, Kapolres Cilacap, Kapolres Tegal, Kapolres Klaten dan  Kapolres Pemalang.

Adapapun pemberian penghargaan tersebut meliputi Kategori Bidang Ekonomi dan Pangan, Bidang Kesehatan, Bidang Inovasi dan Kreativitas dan Bidang Keamanan

Adalah desa Geneng Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, yang beberapa waktu lalu dicanangkan sebagai kampung siaga candi Polres Blora oleh Kapolres AKBP Ferry Irawan,SIK memperoleh juara 3 dibidang ekonomi dan pangan.

Kapolres Blora AKBP Ferry Irawan,SIK mengungkapkan bahwa penghargaan ini memang secara simbolis diberikan oleh Kapolda Jawa Tengah kepada dirinya, namun sejatinya penghargaan juara 3 Kampung Siaga Candi Bidang Ekonomi dan Pangan ini adalah keberhasilan dari seluruh elemen masyarakat yang ikut mendukung program Kampung Siaga Candi di wilayah hukum Polres Blora.

"Alhamdulilah, penghargaan ini adalah usaha kita bersama, dimana melalui Kampung Siaga Candi yang dicanangkan oleh Polres Blora, dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat Blora, terutama dalam penanganan Covid-19, dimana seluruh elemen masyarakat bisa bersinergi dan kompak," beber AKBP Ferry.

Lebih lanjut AKBP Ferry berharap bahwa kedepan Polres Blora harus makin baik, terutama dalam kegiatan sinergitas baik pelayanan masyarakat maupun program program pemerintah harus dilaksanakan bersama untuk kepentingan rakyat.

"Intinya mari kita jaga bersama Blora tercinta, baik dari gangguan kamtibmas maupun dari ancaman Covid-19," pungkas AKBP Ferry.

Polres Blora Polda Jawa Tengah akan terus gencar mengawal program program dari pemerintah, khususnya dengan turunnya Inpres Nomor 06 Tahun 2020 dan Perbup Nomor 55 Tahun 2020
Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19.

Melalui Satuan Binmas yang dipimpin oleh Kasat Binmas Iptu Sudarto akan terus menggelorakan kampung siaga candi di seluruh wilayah Kabupaten Blora. (AD)

Read More