Hasil Lelang Pengelolaan Parkir Di Blora Tahun 2021 Menurun

BLORA – Hasil lelang terbuka pengelolaan parkir oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan (Dinrumkimhub) Kabupaten Blora tahun anggaran 2021 mengalami penurunan dibandingkan hasil pengelolaan parkir pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan masih adanya wabah pandemi covid-19.

“Lelang hari ini acuan kita adalah regulasi yang benar, ketentuan yang ada, dan itu sudah kami lakukan terkait pelaksanaan lelang terbuka. Sekaligus untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan peningkatan Kualitas pelayanan masyarakat yang berhubungan dengan parkir,” terang Kepala Dinrumkimhub Blora, Pratikto Nugroho usai lelang, Senin (28/12/2020).

Menurutnya, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 03 tahun 2010 tentang Retribusi pelayanan parkir kendaraan di tepi jalan umum. Sedangkan obyek parkir yang tidak diikutsertakan yaitu lapangan Kridosono, Jalan Nasional dan Jalan Provinsi, kecuali pasar, pusat perdagangan, pusat pelayanan masyarakat dan area publik.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi C DPRD Blora, Subroto mengatakan bahwa lelang dilakukan dengan fair dan terbuka.

“Semua dilakukan dengan dasar hukum dan kita sebagai pengawasan semua akan dilakukan dengan baik dan benar. Dan saat ini kita prioritaskan untuk pemenang lelang asli warga Blora yang memenuhi persyaratan. Pemenang lelang harus bisa memahami dan mengerti tentang parkir itu sendiri. Tidak bisa mengganti juru parkir, kecuali kalau memang ada pelanggaran, yang dikhawatirkan nanti ada konflik mengingat habis pilkada. Untuk itu perlu kita antisipasi dan kita jaga betul,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala UPT Parkir, Viktor Rudi P.H menyampaikan para pemenang dalam proses lelang terbuka pengelolaan parkir tepi jalan umum.

“Untuk anggaran tahun 2021 hari ini lelang sudah berlangsung dan sudah kita tentukan pemenangnya ada tiga CV diantaranya CV. Kenzo putra 33, CV Mandiri Trans Buana, dan CV Trans Mega Buana Mandiri,” katanya.

Lelang terbuka ini dapat diikuti oleh perusahaan berbadan hukum CV atau PT yang bergerak di bidang jasa parkir atas nama pribadi/sendiri dengan membawa e-KTP/akta perusahaan berbadan hukum dan NPWP yang berlaku.
Selanjutnya peserta lelang wajib menyetor uang penawaran lelang sebesar Rp 2.000.000,00. Apabila peserta lelang kalah maka deposit penawaran akan dikembalikan.
Peserta lelang tidak bisa mencabut harga penawaran yang telah disampaikan. Pemenang lelang ditentukan dari nilai penawaran tertinggi di setiap wilayah obyek parkir.
Setelah satu minggu penandatanganan kontrak lelang, pemenang diharuskan membayar 50% dari nilai lelang yang dimenangkan dan sisanya 50% lagi dibayarkan pada bulan Juli 2021.

Adapun hasil lelang pengelolaan parkir tersebut, terdapat 4 pemenang lelang yang terbagi dalam 5 wilayah.

Untuk wilayah 1 meliputi kecamatan Blora, Jepon, Banjarejo dan Tunjungan dengan harga dasar lelang Rp 150 juta dimenangkan oleh CV Kenzo Putra33 dengan nilai Rp 155 juta. Padahal tahun kemarin di wilayah 1 ini hasil lelang mencapai Rp 230 Juta dengan harga dasar Rp 122,4 juta.

Wilayah 2 meliputi kecamatan Cepu, Sambong dan Jiken dimenangkan oleh CV Mandiri Trans Buana dengan nilai Rp 170 juta dari harga dasar Rp 150 juta. Pada tahun kemarin, di wilayah 2 hasil lelang mencapai Rp 200 juta dengan harga dasar lelang Rp 132 juta.

Untuk wilayah 3 meliputi kecamatan Kunduran, Ngawen, Todanan dan Japah dimenangkan oleh CV Mezo Mandiri Jaya dengan nilai Rp 155 juta dari harga dasar lelang Rp 150 juta. Di wilayah 3 tahun kemarin mencapai hasil lelang senilai Rp 201,8 juta dengan harga dasar Rp 156 juta.

Wilayah 4, Kecamatan Randublatung dan Kedungtuban dimenangkan oleh CV Mezo Mandiri Jaya dengan hasil lelang Rp 26 juta dari harga dasar Rp 25 juta. Sedangkan tahun sebelumnya di wilayah 4 berhasil dilelang senilai Rp 46,5 juta dengan harga dasar lelang Rp 24 juta.

Sementara untuk wilayah 5, kecamatan Jati dan Kradenan dimenangkan oleh CV Trans Mega Buana Mandiri senilai Rp 27 juta dari harga dasar lelang Rp 25 juta. Pada tahun sebelumnya, di wilayah 5 berhasil dilelang senilai Rp 32 juta dari harga dasar lelang Rp 24 juta.

Nilai total lelang pengelolaan parkir tahun ini sejumlah Rp 533 juta. Lebih rendah jika dibandingkan dengan hasil lelang tahun kemarin yang mencapai Rp 710,3 juta, maka selisih Rp 177,3 juta. Sedangkan pagu anggaran dari BPPKAD Blora Cuma Rp 500 juta, jadi masih ada selisih Rp 33 juta. (ADY/Red)

Read More

Antisipasi Corona, Kapolres Blora Imbau Warga Untuk Merayakan Nataru Sederhana Saja

BLORA - Menindaklanjuti Maklumat Kapolri Jenderal Idham Azis mengenai larangan membuat kegiatan yang menimbulkan kerumunan selama libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 (Nataru). Yang tertuang dalam Maklumat Kapolri bernomor Mak/4/XII/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

Kapolres Blora Polda Jawa Tengah AKBP Ferry Irawan,SIK,M.Hum mengimbau kepada seluruh masyarakat kabupaten Blora untuk merayakan momen tersebut dengan cara sederhana dan tidak menimbulkan kerumunan.

AKBP Ferry Irawan mengungkapkan bahwa maklumat Kapolri dikeluarkan untuk mencegah penularan Covid-19 di lingkungan masyarakat. Dimana saat ini, pandemi Covid-19 belum ada tanda tanda mereda.

"Guna memberikan perlindungan dan jaminan keamanan dan keselamatan masyarakat selama pelaksanaan libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 itulah, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan maklumat untuk tidak menyelenggarakan pertemuan atau kegiatan yang mengundang kerumunan orang banyak di tempat umum," kata Kapolres Blora, Kamis, (24/12/2020).

Kegiatan yang dimaksud di antaranya, perayaan Natal dan kegiatan keagamaan di luar tempat ibadah. Kemudian pesta atau perayaan malam pergantian tahun, arak-arakan, pawai atau karnaval hingga pesta penyalaan kembang api.

Kapolres Blora mengajak agar pelaksanaan perayaan Natal dan Tahun baru dilakukan secara sederhana bersama teman dan keluarga dekat, itupun harus tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

"Protokol kesehatan adalah yang paling utama, untuk itu biasakan 4 M saat pelaksanaan kegiata. Yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan serta menghindari kerumunan," ungkap Kapolres Blora.

Mantan Kapolres Solok ini menegaskan bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat Kapolri maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," tegas Kapolres Blora.

Kapolres mengajak kepada seluruh warga agar memanfaatkan momen Natal dan Tahun baru kali ini dengan berdoa agar pandemi Covid-19 segera sirna dari dunia, sehingga kegiatan bisa berjalan kembali normal. "Mari kita berdoa, semoga Covid-19 segera sirna, untuk itu kita harus selalu melakukan tindakan antisipasi yaitu dengan disiplin protokol kesehatan," pungkas Kapolres. (AD)

Read More

Rakor Penebusan Pupuk Subsidi Dengan Kartu Tani

BLORA - Dalam rangka menanggulangi permasalahan sulitnya penebusan pupuk menggunakan Kartu Tani yang saat ini dialami oleh petani di wilayah Kabupaten Blora, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat melakukan Rapat Koordinasi tentang Penebusan pupuk bersubsidi dengan Kartu Tani pada Senin (07/12/2020) di Ruang pertemuan Setda Blora.

Rapat yang dipimpin oleh Bupati Blora H. Djoko Nugroho tersebut dihadiri oleh Forkopimda Blora Sekda Blora (Komang Gede Irawadi) Kepada OPD Pemkab Blora, Camat se-Kabupaten Blora, Kordinator Penyuluh pertanian, Perwakilan dari BRI cabang Blora, Perwakilan Distributor dan Pengecer pupuk, serta Perwakilan dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Blora.

Mengawali rapat Bupati Blora menyampaikan prihatin karena angka penyebaran Covid-19 di wilayah Blora yang semakin meningkat dan permasalahan pupuk subsidi masih ada.

"Perkembangan Covid akhir-akhir ini luar biasa. Mari semua ambil bagian dalam pencegahan penularan Covid-19,” tegasnya.

"Sampai hari ini permasalahan terkait pupuk subsidi masih terjadi. Kartu Tani merupakan hal baru bagi kita. Apabila ada kendala, tolong beri kebijakan agar pupuk tersalurkan sampai petani. Hampir tiap tahun perkara pupuk ini timbul. Dengan rapat hari ini harus ada perbaikan,” kata Bupati.

Alokasi pupuk subsidi pada Tahun 2020 dibanding Tahun 2019 ada peningkatan. Penyaluran pupuk subsidi sampai bulan November 2020 yaitu urea alokasi 56.450 sisa 4.538 Ton (8,04 %), SP36 alokasi 9.654 sisa 1.352 Ton (14,00 %), ZA alokasi 10.600 Ton sisa 1.470 Ton (13.87 %), NPK alokasi 39.168 Ton sisa 1.772 Ton (4.52 %) dan pupuk organik alokasi 17.900 Ton sisa 3.962 Ton (22,14 %).

Sementara itu, dalam paparannya Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blora Ir. Reni Miharti, M.Agr.Bus  menyampaikan di masing-masing kecamatan saat ini masih ada sisa alokasi pupuk untuk bulan Desember.

“Penyebab kelangkaan karena tahun 2020 merupakan masa transisi penggunaan kartu tani. Data kartu tani di Kabupaten Blora Jumlah NIK tahun 2020 sebanyak 150.261 NIK, sampai dengan awal November terbit 123.425 kartu, Kartu yang belum terbit sebanyak 18.516 kartu,” jelasnya.

"Jumlah NIK tahun 2021 yaitu 169.685, Cetak kartu Tani di BRI selain penyelesaian kekurangan tahun 2020, ditambah NIK baru tahun 2021 sejumlah 19.424 kartu," Papar Reni.

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok
(RDKK) disusun oleh kelompok tani didampingi petugas penyuluh pertanian lapangan (PPL) di lokasi masing-masing. 

RDKK luas lahan tahun 2020 reguler dan hutan total sebesar 88.404,06 Ha. Tahun 2021 reguler dan hutan sebesar 97.212,57 Ha. Maka ada selisih 8.808,51 Ha.

Untuk kebutuhan pupuk RDKK Tahun 2021 jumlah NIK sebanyak 169.685 dengan luas tanam sebesar 289.394 Ha dan kebutuhan pupuk subsidi sebanyak urea : 41.691,2 Ton, SP 36 : 7.256,1 Ton, ZA : 29.082,5 Ton, NPK : 93.098,2 Ton, dan Organik sebanyak 31.268,2 Ton.

Dari Perwakilan Bank BRI cabang Blora menyampaikan selalu siap bersama penyuluh pertanian lapangan (PPL) untuk selalu merekonsiliasi data kartu tani.

“Setiap saat kami siap melayani pembuatan kartu tani” tandasnya.

Untuk diketahui, Kesimpulan hasil Rakor tersebut bahwa kartu tani diberlakukan sejak 01 September 2020 tetapi pada pelaksanaanya masih banyak permasalahan. Bupati perintahkan kepada Sekda bersama Dinas pertanian dan BRI untuk mengadakan rapat khusus menindaklanjuti Kartu tani agar mencetak ulang baik yang rusak maupun cetak baru.

Dan, Bagi petani yang terdaftar di RDKK tetapi belum mendapat kartu tani dapat menebus pupuk sesuai kuota menggunakan Form Rekomendasi. (WN/Red)

Read More

Aplikasi Dolan Blora Sebagai Media Promosi Wisata Di Kota Sate

BLORA - Pemerintah Kabupaten Blora memanfaatkan sejumlah potensi pariwisata yang ada.

Promosi dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui aplikasi digital.

Dalam upaya tersebut Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar) Kabupaten Blora mengundang para pengiat wisata dan sejumlah Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) yang ada di Blora. 

Acara dibuka langsung oleh Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar) Kabupaten Blora, Slamet Pamudji, SH, M.Hum, dan diikuti oleh Genpi, duta wisata dan sejumlah pengelola wisata yang ada di Blora. 

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar) Kabupaten Blora, Slamet Pamudji, SH, M.Hum, mengatakan semua media promosi kita coba, salah satunya mengembangkan situs web dan aplikasi Dolan Blora.

"Aplikasi ini untuk mempermudah wisatawan yang nantinya akan ke obyek wisata yang diinginkan", jelas Slamet Pamudji, Senin (30/11/2020) 

Aplikasi Dolan Blora ini bertujuan untuk mendukung percepatan promosi wisata dan meningkatkan kjnuungan wisata, pejualan paket wisata, usaha pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif serta memperluas akses pasar di Blora maupun di luar Blora.

"Jadi memang harus ada kerjasama dengan berbagai pihak, kami minta juga bantuan pengelola wisata untuk ikut mendukung aplikasi ini", ucap Mumuk. 

Menurut Mumuk Dinporabudpar Blora akan selalu mensupport dan mendukung daya tarik wisata serta potensi pariwisata yang ada di kab blora. Semakin banyak promosi diharapkan semakin luas masyarakat yang tahu dan akan berkunjung ke Blora.

"Promosi sangat penting, kami akan selalu membantu dalam pendampingan, kita dorong agar pengelola wisata bisa terus mengembangkan wisatanya." Jelasnya 

Sementara itu Yeti Romdonah, Kasi Promosi dan informasi Pariwisata Dinporabudpar mengaku Dolan Blora menjadi branding Wisata Blora, di kota yang terkenal dengan satenya.

"Kegiatan hari ini kita laksanakan untuk menyempurnakan aplikasi Dolan Blora. Pengelola wisata dan PHRI diharapkan memberikan masukan, data informasi yang kita perlukan sehingga di awal tahun 2021 aplikasi Dolan Blora bisa kita Launching." ujar Yeti. 

Yeti menjelaskan, sistem yang akan dikembangkan itu juga merupakan kerja sama dengan berbagai pihak pengelola tempat wisata.

"Geliat wisata akan terlihat jika kita sengkuyung bersama sama, aplikasi ini juga kita promosikan bersama sama, Didalam aplikasi tersebut terdapat sejumlah fitur dengan sejumlah pilihan seperti info wisata, kuliner, hotel, acara, dan sejumlah fitur lainnya." Ujarnya 

Pihaknya mengaku meski belum begitu sempurna aplikasi ini diharapkan bisa memudahkan wisatawan saat ingin memilih wisata di blora. (ADY / Merah)

Read More

Tidak Terima Hasil Pilkada 2020, Massa Unjuk Rasa Di KPU, Dibubarkan Polres Blora

BLORA - Ada beberapa pihak yang tidak menerima hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Blora, dan sekelompok orang menghadang petugas saat akan mengirim kotak suara dari TPS 01 desa Seso ke PPK kecamatan Jepon.

Sempat terjadi adu argumen antara petugas dengan sekelompok orang yang tidak terima dengan penghitungan suara. Petugas Kepolisian yang melakukan pengawalanpun dengan sabar dan tegas memberikan gambaran sekelompok orang tersebut berhasil dibubarkan.

Namun demikian tak berhenti sampai disitu, sekelompok orang yang tidak terima dengan perhitungan suara tersebut mendatang KPU kabupaten Blora dengan pesan puluhan.

Massa tersebut membuat gaduh, bahkan melakukan pengrusakan yang menjurus anarkis. Dengan sigap dan reaksi cepat petugas Polres Blora melakukan pengamanan, hingga akhirnya situasi bisa mengatasi dan aman kondusif.

Hal tersebut adalah salah satu adegan yang diperankan saat simulasi pengamanan TPS Pilkada Blora 2020 yang digelar oleh Polres Blora, Jumat, (27/11/2020) di halaman belakang Polres Blora.

Simulasi tersebut dipimpin Wakapolres Kompol Drs. Joko Watoro didampingi Kabag Ops Kompol Supriyo, S.Sos, M.Si beserta pejabat utama dan kapolsek jajaran.

Simulasi dimulai dari Petugas KPPS dan Pengamanan yang harus siap dengan pakaian APD, Sarung tangan, Alat Pengukur Suhu tubuh (thermogun) di Pandemi Covid-19.

“Eksperimen pemilih yang datang ke TPS yang mengoreksi tangan dengan sabun atau handsanitizer yang telah disediakan dan dikeringkan (dilap dengan ditisu) dan pemilih yang diukur suhu tubuhnya oleh Petugas KPPS” kata Kabag Ops Kompol Supriyo.

Selanjutnya pemilih menyerahkan blangko C6 dan KTP ke Petugas KPPS untuk didata sebagai pemilih, lalu diberi sarung tangan dan penanda tidak membawa Masker oleh Petugas KPPS. Selanjutnya menunggu menunggu di tempat yang tetap menjaga jarak.

“Yang dipanggil oleh Petugas KPPS dan diberikan surat suara untuk mencoblos di bilik suara yang telah disediakan. Setelah melakukan pencoblosan, kertas surat suara dimasukan kedalam kotak suara dan pemilih keluar diberi tanda tinta dengan cara disemprot ditangannya. Kemudian sarung tangan dibuang ke tempat sampah yang telah disediakan, “jelas Kompol Supriyo.

Dalam simulasi juga diperagakan bersama ada pemilih disabilitas, salah satunya adalah pemilih yang tetap bisa mencoblos dengan dibantu oleh KPPS.

Apabila ditemukan pemilih yang suhu tubuhnya melebihi 37,5 C, maka petugas menyediakan bilik suara khusus dengan tetap melaksanakan pencoblosan serta dalam pengawalan petugas medis. Setelah selesai melakukan pencoblos pemilih dibawa langsung ke Rumah sakit untuk pencegahan Covid-19.

Kapolres Blora AKBP Ferry Irawan, SIK, M.Hum melalui Kabag Ops Kompol Supriyo mengungkapkan bahwa simulasi pengamanan TPS ini dilakukan sebagai gambaran nyata saat pelaksanaan pengamanan tahap pemungutan suara dan penghitungan suara. Sehingga anggota yang melaksanakan tugas bisa memahami dan memahami tugas pokok saat pengamanan TPS, itu juga menggambarkan kerawanan kerawanan yang ada pada saat pemungutan suara pasca penghitungan suara.

"Intinya kegiatan ini adalah salah satu persiapan untuk antisipasi gangguan kamtibmas saat penghitungan suara, dan Polres Blora telah siap melakukan pengamanan untuk mengawasi pelaksanaan Pilkada 2020 yang aman, lancar dan bebas dari Covid-19 di kabupaten Blora," tandas Kabag Ops.

Kabag Ops memberikan penekan kepada Petugas KPPS dan pengamanan untuk tetap mengingatkan ke pemilih agar tetap mematuhi Protol Kesehatan yaitu 4 M. Mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan handsanitizer, menggunakan masker, menjaga jarak, serta menghindari kerumunan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020.

“Untuk petugas pengaman jangan ragu-ragu dalam bertindak sesuaikan dengan SOP yang ada dan kegiatan simulasi sebagai acuan di hari Pencoblosan 9 Desember 2020, sehingga Pilkada di Blora tetap aman, damai, sejuk dan sehat,” pungkasnya. (AD)

Read More

Jalan Penghubung Todanan dan Japah Nyaris Putus

BLORA - Jalan Penghubung Desa Bedingin kecamatan Todanan dan Desa Dologan kecamatan Japah nyaris putus akibat longsornya separuh badan jalan.

Berdasarkan pantauan di lapangan pada Senin (26/07/2020) sore, longsornya memisahkan badan jalan hanya bisa kendaran roda empat tidak bisa melintas, saat ini bisa dilintasi sepeda motor. 

Informasi yang diterima dari Yudi warga Dukuh Banat, longsornya jalan penghubung tersebut sudah terjadi beberapa waktu lalu.

Bahkan saat ini, dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora sendiri sudah mengucurkan anggaran sebesar 1 Milyar untuk perbaikan jalan tersebut, sudah parah sekali nyaris putus, "ujarnya. 

Sementara itu, Wagiman Kadus Pocung, Desa Bedingin mengatakan sebenarnya jalan tersebut dalam proses pengerjaan, namun beberapa hari ini tidak ada aktivitas pekerjaan sama sekali. 

"Setahu saya kemarin ada aktivitas pengerjaan disini, tapi gak tau sekarang sudah gak ada aktivitas sama sekali. Padahal belum selesai sama sekali," benernya. 

"Kalau ini gak segera diatasi, bisa jadi nanti kami (warga Banat=red) akan terisolasi," keluh Wagiman. 

Kades Dologan Daman meminta kepada Dinas PU Blora untuk segera meninjau lokasi. 

"Saya minta pihak PU Blora untuk segera turun ke lapangan untuk meninjau lokasi jalan," harapnya. 

"Kalau tidak segera ditindaklanjuti kasihan warga. Apalagi ini sudah mulai musim penghujan, otomatis perekonomian warga nanti akan terhambat," tutup Daman. (RYN)

Read More

Petanque Blora Geber Program Barunya, Coaching Clinik

BLORA - Pengurus baru Cabang Olahraga (Cabor) Petanque Kabupaten Blora geber program barunya,  usai resmi terbentuk, Pengurus Petanque Blora akan segera menggelar Coaching Clinik, sekaligus sosialisasi dan siapkan atlet.

Menurut Ketua Umum Sumarno, SH, MA mengatakan bahwa Petanque Jepara direncanakan jadi tujuan menimba ilmu nantinya. 

Dipilihnya kota ukir Jepara mengingat olahraga ini disana sudah booming.

"Petanque Jepara, telah menorehkan prestasi di ajang Porprov 2018 lalu," ucap Sumarno. 

Sementara itu, Ketua harian Petanque Kabupaten Blora, Hery Purnomo, SH menjelaskan, rencana Coaching Clinik akan dibahas dalam rapat bersama pengurus dalam Minggu ini. Ditargetkan, Desember mendatang sudah ada jadwalnya. 

"Target kita Desember. Untuk tanggal kepastian kita akan rapatkan dulu dengan seluruh pengurus, Petanque," kata Hery di sela-sela latihan di lapangan Kridosono, Jumat (20/11/2020). 

Untuk tempat latihan sendiri kedepannya, menurut Hery akan menggunakan area di sekitar lapangan Kridosono depan SMKN 2. Saat ini sedang konsentrasi pembenahan lapangan, Lokasi tersebut  dinilai sangat cocok karena lokasinya yang strategis imbuhnya. 

"Selain tempat latihannya sudah ada. Kridosono juga ramai karena jadi fasilitas publik. Sekaligus jadi ajang pengenalan olahraga baru  ini kepada masyarakat Blora," paparnya. 

Terpisah, Wakil ketua Didik Yulianto menambahkan, olahraga ini tidak membutuhkan tempat yang luas. Arena lapangannya hanya 4x15 meter. 

"Untuk lokasi memang lebih tepat kita pilih di lapangan Kridosono, sebab sudah ada tempatnya. Arena lapangannya juga luas, tinggal nanti kita tata dan tambahi pasir Gravel," pungkasnya. (AD)

Read More

Kukuhkan Pengurus KKI, Bupati Blora Ingin Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

BLORA - Bertempat di Pendopo Rumah Dinas, Bupati Blora, Djoko Nugroho kukuhkan Pengurus Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) periode 2021-2024, Kamis (19/11/2020). Djoko Nugroho berpesan agar amanah yang diemban oleh pengurus baru dapat dijalankan dengan baik. Hal ini demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Koalisi Kependudukan Indonesia merupakan mitra kerja Pemerintah di bidang kependudukan, yang berperan aktif menjadi motivator dalam mempromosikan dan mensosialisasikan Program Bangga Kencana serta menjadi pusat kajian maupun informasi serta sarana pertukaran informasi dan memberikan pendidikan kependudukan bagi masyarakat.

H. Djoko Nugroho menjelaskan bahwa Program Bangga Kencana adalah program yang bertujuan untuk menekan angka kelahiran, laju pertumbuhan penduduk, juga meningkatkan ketahanan keluarga.

“Jika pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan, kemungkinan dalam kurun waktu 10-15 tahun mendatang akan terjadi ledakan penduduk atau baby boom yang akan menyebabkan masyarakat semakin terpuruk dalam jurang kemiskinan, sulit memenuhi kebutuhan sandang, pangan, kesehatan, pendidikan dan keamanan,” lanjut Djoko Nugroho.

Kepengurusan KKI terdiri atas unsur-unsur masyarakat madani campuran dari akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama/adat, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi profesi, media  maupun unsur Pemerintah dan swasta, baik secara organisasi maupun perorangan, yang mempunyai kesamaan misi dan komitmen dalam masalah kependudukan.

“Saya berharap, KKI Kabupaten Blora memiliki sifat sukarela dan terbuka, mandiri, memiliki integritas yang tinggi, akuntabilitas, berwawasan dan profesional, benar-benar mampu menghasilkan pemikiran dan karya yang terbaik bagi masyarakat di Kabupaten Blora, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terus ditingkatkan,” harap Bupati.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blora, Ahmad Nur Hidayat mengatakan bahwa selama ini peran serta KKI di bidang kependudukan sudah sangat baik. Ahmad Nur Hidayat mengakui bahwa tantangan KKI ke depan semakin berat.

“Saya harap Pengurus KKI yang baru setidaknya dapat menyamai prestasi pendahulunya,” terang Ahmad Nur Hidayat.

Sementara itu, Ketua KKI Provinsi Jawa Tengah, Saratri Wilonoyudho mengatakan ada beberapa prestasi di bidang kependudukan yang telah diraih Kabupaten Blora, di antaranya yaitu Pelaksana KB Terbaik tahun 2019, penghargaan Satya Lencana dari Presiden, dan Pelaksana KB Serentak dengan Sejuta Akseptor.

“Masih banyak lagi tentunya, dan hal ini sangat berpengaruh positif terhadap IPM Kabupaten Blora,” terangnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Martin Suanta mengaku bangga terhadap capaian yang sudah berhasil diraih oleh Kabupaten Blora di bidang kependudukan.

Martin juga berharap kepengurusan KKI yang baru dapat mengikuti jejak pendahulunya.

“Semoga program Bangga Kencana dapat terwujud dengan baik di Kabupaten Blora. Hal ini membutuhkan sinergi dari seluruh pihak, termasuk kerja keras KKI. Namun saya optimis,” pungkasnya.

Berikut susunan Pengurus KKI Kabupaten Blora Periode 2021-2024:
Ketua Umum, Drs. Darwanto
Ketua, Tavip Indrayana, S.Kep,Ners., M.Sc.
Wakil Ketua, Deni Eko Triono
Sekretaris I, Sutarti, S.E.
Sekretaris II, Amida Hayu K, S.Sos., M.M.
Bendahara, Akhmad Baedowi, S.E.
Acara ini juga dihadiri oleh Forkopimda Blora, Kepala OPD terkait, Koalisi Muda Kependudukan (KMK), dan Genre (Generasi Berencana). (ADY/Red)

Read More

Pada Malam Hari, Rapat Paripurna DPRD Blora Terapkan Prokes

BLORA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora bersama Bupati Blora menggelar rapat paripurna dalam acara penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum
Anggaran – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2021.

Penandatanganan berlangsung dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Blora HM Dasum, SE,MMA, di ruang pertemuan DPRD  setempat diikuti dan  disaksikan Fraksi-Fraksi DPRD, Forkopimda Blora, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMN dan BUMD dengan menerapkan protokol kesehatan (Prokes)  Covid-19, pada Sabtu malam (07/11/2020) 

Ketua DPRD Blora dari Partai Banteng tersebut, menyampaikan pembahasan rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2021 telah dilaksanakan secara demokratis antara DPRD bersama TAPD dan Pimpinan OPD.

“Pembahasan tersebut berakhir pada tanggal 03 November 2020,” kata Ketua DPRD Blora, HM Dasum.

Dalam pembahasan tersebut, sambungnya, Badan Anggaran dapat menerima dan menyetujui rasionalisasi struktur KUA dan PPAS RAPBD Tahun Anggaran 2021 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah dan alokasi anggaran untuk masing-masing perangkat daerah.

Sementara itu, laporan rasionalisasi struktur KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan oleh M. Mukhlisin, SE selaku juru bicara Badan Anggaran DPRD Blora.

Menurut M. Mukhlisin, pendapatan daerah pada tahun anggaran 2021 diproyeksikan sebesar Rp 2.11.1 Trilyun. Sedangkan belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp. 2,174 Trilyun 

Kemudian dari perhitungan antara pendapatan daerah dan belanja daerah tersebut diproyeksikan akan mengalami defisit anggaran sebesar Rp. 63,4 Milyar.

“Defisit anggaran tersebut dapat ditutup dari pembiayaan netto yang diperoleh dari silpa tahun sebelumnya sebesar Rp.63,4 Milyar," tandasnya.

Sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun anggaran berkenanan diproyeksikan sebesar Rp. 0 atau nihil.

Hasil Laporan juru bicara Badan Anggaran tersebut dapat disetujui oleh semua peserta rapat dengan ditandai pengetokan palu oleh pimpinan DPRD Blora. Selanjutnya nota kesepakatan KUA dan PPAS tahun anggaran 2021 ditandatangani.

Pada kesempatan itu, Bupati Blora H. Djoko Nugroho dalam dalam pidatonya mengatakan, mewakili eksekutif mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ketua dan anggota DPRD Kabupaten Blora.

“Sekaligus memohon untuk dapat segera dilakukan tahapan-tahapan berikutnya menjadi Rancangan Perda APBD Kabupaten Blora 2021,” ucapnya.

Bupati menyebut, di penghujung tahun 2020 ini, ada sejumlah kegiatan penting yang perlu diselesaikan.

“Yang pertama adalah APDB 2021, kemudian yang kedua adalah peringatan Hari Jadi Kabupaten Blora dan yang ketiga adalah Pilkada,” kata Bupati Blora.

Sebelum rapat paripurna ditutup dilaksanakan penyerahan buka laporan pelaksanaan reses oleh anggota DPRD Blora dari masing-masing daerah pemilihan (dapil) kepada pimpinan DPRD Blora. (AD)

Read More

Pasar Tani Blora Terapkan Prokes Ketat Dengan 3M

BLORA - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blora menggelar Pasar Mitra Tani, di halaman Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Blora, upaya ini dilakukan untuk menjembatani penyerapan produk petani di tengah pandemi Covid-19. (23/10/2020)

Kegiatan ini dihelat satu kali dalam satu minggu, yakni setiap Jumat di halaman Parkir Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blora sejak bulan September 2020, mulai pukul 07.00. Meski bertajuk pasar, namun diterapkan protokol kesehatan (Prokes) ketat antara pedagang dan pembeli.

"Bagi pengunjung pasar tani ini kita wajibkan  mematuhi protokol kesehatan dengan 3M, yakni wajib memakai masker,  mencuci tangan pada tempat yang sudah kami sediakan dan menjaga jarak antara pembeli satu dengan yang lainnya," ujar Hadi Rokhmiyati SP,MM selaku Plt. Kabid Ketahanan Pangan 

"Selain itu petugas juga mengecek suhu tubuh satu persatu  bagi pengunjung yang baru datang,  hal ini demi keselamatan semua pedagang dan pengunjung di pasar tani Blora," tambahnya.

Semantara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Reni Miharti menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk mendekatkan produk hasil pertanian ke konsumen untuk pemulihan ekonomi nasional yang ada di Kabupaten Blora.

“Kami sudah melakukan kegiatan ini selama 8 kali pelaksaaan, omzet dari Pasar Mitra tani paling rendah Rp.19 juta dan yang paling tinggi bisa mencapai Rp32 juta, dan ini sangat membantu sekali para petani,"  tuturnya, Jumat (23/10/2020).

Seorang konsumen Pasar Mitra Tani, Luwis  (35), mengaku terbantu dengan adanya pasar tersebut. Hampir tiap hari Jumat dirinya berbelanja untuk kebutuhan pokok.

"Saya lebih senang belanja di pasar tani ini,  selain harganya lebih murah juga saya lebih nyaman karna protokol kesehatan benar benar diterapkan secara ketat oleh petugas," Ungkap Luwis. (AD)

Read More

Pupuk Langka, Pemuda Tani HKTI Blora Audiensi Dengan Komisi B DPRD

BLORA - Wakil ketua DPRD Blora, Siswanto bersama sejumlah anggota Komisi B DPRD Kabupaten Blora menerima audiensi Pemuda Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Blora. (20/10/2020) terkait kelangkaan pupuk bersubsidi bagi petani di Kabupaten Blora terjadi hampir tiap tahun.

Program Kartu tani yang sejak awal di gadang gadang sebagai alternatif oleh pemerintah hingga kini belum maksimal dalam pelaksanaannya.

Pada kesempatan itu, Wakil ketua Komisi B DPRD Blora, Munawar  mengatakan bahwa kelangkaan pupuk tersebut merupakan masalah bersama.

“Yang terjadi saat ini menjadi masalah kita bersama. Terkait regulasi contoh di Kunduran distributor dan pengecer tidak berani menjual karena petani tidak punya kartu tani,” ujar Munawar.

Petani Blora, Sriyono, salah satu peserta audiensi menyampaikan bahwa Petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi dan bagi petani yang tidak memiliki kartu tani tidak dapat membelinya.

"Jadi untuk petani, petani itu mau membeli pupuk itu sudah," ucap Sriyono.

Wakil ketua DPRD Blora, Siswanto menjelaskan bahwa hari ini petani menyampaikan bahwa di Blora pupuk saat ini langka dan sulit, itu memang betul, di lapangan memang seperti itu.

"Petani di Kecamatan Tunjungan, Ngawen, Japah, Jati, dan Randublatung menyampaikan memang kesulitan, ternyata tadi data ketersediaan pupuk masih ada di Gudang bangkle, Gudang Ngawen dan Randublatung tapi belum sampai ke pengecer,” terang Mas Sis sapaan akrabnya.

Lebih lanjut Siswanto juga menyinggung terkait penyusunan RDKK menurutnya banyak lahan yang belum masuk dalam RDKK. Dirinya meminta semua pihak untuk aktif mencari solusi terkait persoalan kelangkaan pupuk.

“Ternyata banyak yang belum masuk khususnya lahan-lahan hutan, padahal sebagian sudah ada dari beberapa puluh ribu baru sekian ribu lahan hutan, tapi belum semuanya, kita minta supaya kesulitan apa, apakah dari Perhutani atau dari dinas yang kurang aktif kita minta agar mereka mencari solusi itu,” tandas Siswanto.

Siswanto meminta, Pemkab Blora melalui Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di ruang pertemuan DPRD  Blora beserta jajarannya untuk segera pupuk  terdistribusikan ke distributor, ke pengecer agar pupuk dapat diperoleh dengan mudah oleh para petani.

“Musim hujan segera datang memupuk pakai apa para petani. Saya minta hari ini rapat segera, besok melaporkan kepada DPRD secara tertulis,” pungkasnya.

Hadir dalam audiensi tersebut, Komisi Pengawas Pupuk Kabupaten, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Pengawas Distributor Pupuk, Pemuda Tani HKTI Blora. (AD)

Read More

Pertamina EP Gelar MWT dan Tasyakuran di CPP Gundih

GUNDIH - Pertamina EP Asset 4 Lapangan Cepu kembali menggelar Management Walkthrought (MWT) dan Tasyakuran pasca kembali beroperasinya Central Processing Plant (CPP) pada Senin, (13/10/2020). Agenda ini dipimpin langsung oleh Asset 4 General Manager, Deddy Syam.

Dalam lawatan tersebut, Deddy bersama Manajemen Aset 4 dan Cepu Field ingin memastikan bahwa seluruh peralatan di CPP Gundih bekerja dengan baik. Di samping itu, standar larangan produksi gas tersebut diimplementasikan seluruh operator.

"MWT ini sebagai fasilitas produksi saya dengan rekan-rekan dan bidang Cepu, khususnya CPP Gundih. Saya ingin memastikan prosedur operasi yang benar-benar diperhatikan, sehingga keselamatan dan performa CPP Gundih terjaga," ucapnya.

Selain MWT, Pertamina EP juga menggelar tasyakuran sederhana di Halaman depan CPP Gundih. Dalam agenda tersebut Manajemen Asset 4 dan Cepu Field menyerahkan santunan kepada 50 anak yatim dan 2 panti asuhan di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Blora dan sekitarnya. Sesuai protokol Covid-19, secara simbolis 5 anak yatim dan 2 pengurus panti asuhan yang hadir sebagai perwakilan.

Cepu Field Manager Afwan Daroni, menyatakan bahwa kegiatan tersebut sebagai rasa syukur dari Pertamina EP usai berhasil menyelesaikan pemulihan CPP Gundih.

"Kembali beroperasinya CPP adalah hal yang patut kami syukuri dengan berbagi dan memohon dukungan doa dari masyarakat sekitar, termasuk adik-adik kita tercinta ini," ujarnya.

Seperti yang sudah diwartakan sebelumnya, CPP Gundih kembali beroperasi sejak 29 September 2020 lalu. Total 5 bulan dibutuhkan tim Pertamina EP untuk kembali memulihkan fasilitas produksi yang sempat mengalami gangguan pada April lalu. (AD)

Read More

EA Pria Tuban Gasak HP Di Konter Karangjati, Dibekuk Unit Reskrim Polsek Blora

BLORA - Satuan Reskrim Polsek Blora Polres Blora Polda Jawa Tengah berhasil tidak percaya seorang pria berinisial

EA, yang diketahui warga salah satu desa di Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban Jawa Timur. Senin, (05/10/2020).

EA ditangkap petugas lantaran diduga telah melakukan tindak pidana perampokan telepon genggam dikonter HP Kajat sel Jalan Raya Blora - Rembang, Kelurahan Karangjati Kecamatan Blora Kabupaten Blora.

Berawal dari laporan korban Herwin Akshani Hanif warga Karangjati RT 06/02 Kelurahan Karangjati Blora, bahwa telah terjadi perampokan Hand Phone dikonternya pada Jumat, 29 Mei 2020 sekira pukul 10.05 WIB dan kejadian tersebut terjadi dengan bukti rekaman CCTV yang ada dikonter tersebut.

Pelapor kejadian bahwa pelaku datang ke konter dua kali, dimana hari pertama datang pelaku hanya menanyakan tentang harga ponsel merk Siomi yang akan dibelinya, kemudian pada hari kedua pelaku datang lagi dengan membeli. Ketika hari kedua pelaku tersebut berhasil kabur HP Siomi dengan penjaga konter.

Kapolres Blora AKBP Ferry Irawan,SIK melalui Kapolsek Blora AKP Joko Priyono,SH mengungkapkan bahwa awalnya pelaku ingin melihat dan memegang hape, kemudian karyawan konterpun menyerahkan hape tersebut kepada pelaku, namun pelaku berpura pura ingin memasang pelindung layar sekalian, dan ketika si karyawan pergi mengambilkan pelindung layar, pelaku langsung bawa kabur hp tersebut menggunakan sepeda motornya.

"Setelah kita melakukan penyelidikan dan berdasarkan olah TKP serta bukti dari kamera CCTV, kita berhasil amankan tersangka bersama barang bukti Hape Merk Siomi Redmi Note 8 beserta sepeda motor yang diduga digunakan sebagai sarana untuk melakukan aksi kejahatannya," ungkap Kapolsek Blora, Kamis, (08/10/2020).

Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara. (ADY/Red)

Read More

Bupati Blora Terima Audiensi SPKP

BLORA - Bupati Blora H. Djoko Nugroho bersama Kapolres AKBP Ferry Irawan, SIK dan Dandim 0721 / Blora Letkol Inf. Ali Mahmudi, pada Rabu siang (07/10/2020), menerima audiensi Serikat Pekerja Kontrak Pertamina (SPKP) Cepu terkait tindak lanjut penyelesian hak buruh pasca pailit PT. Geo Cepu Indonesia (GCI).

Bertempat di ruang Pertemuan Setda Blora, SPKP menyampaikan permasalahan yang dilaporkan pekerja kontrak Pertamina yang sebelumnya bekerja dibawah Kerjasama Operasional (KSO) Pertamina dengan PT. GCI.

Kepada Bupati, Ketua SPKP Cepu Agung Pujo Susilo menyampaikan bahwa pada tahun 2014 Pertamina bekerja sama dengan PT. GCI sebagai KSO yang menggandeng PT. Caraka sebagai subkon. Namun pada tahun 2017 PT. GCI dinyatakan pailit sehingga diambil alih PT. Pertamina sejak Agustus 2017.

“Yang malam dalam hal ini buruh masih bekerja dan buruh tidak dibayar haknya dengan dalih pada saat itu buruh masih bekerja sebagai pekerja PT. Caraka. Kita telah melaksanakan mediasi dengan PT. Caraka dan PT. Caraka siap untuk membayar namun invoice PT. Caraka siapa yg akan bertanggung jawab. Kami minta kejelasan siapa yang berhak untuk membayar hak buruh apakah Pertamina atau PT. Caraka dimana setahu saya hasil minyak / kurator masuk ke PT. Pertamina, ”ungkap Agung Pujo Susilo.

Sementara itu, Andi Putro selaku perwakilan PT Pertamina Field 4 Cepu, mengatakan bahwa status PT.GCI merupakan pemegang lapangan yang di KSOkan oleh PT. Pertamina dan kontrak GCI habis pada bulan September 2017.

“Dengan habisnya kontrak maka KSO dikembalikan ke Pertamina dan sejak September 2017 dikelola langsung oleh PT. Pertamina. Pada saat peralihan GCI bisa dikatakan pailit karena tidak bisa menyelesaikan kewajibanya terhadap karyawan dan apabila Pertamina dibilang tidak tanggung jawab, tidak bisa disalahkan karena ketika KSO dipegang GCI, Pertamina tidak ada tunggakan dengan GCI,” terangnya.

Menurut Andi Putro, pada saat diserahkannya KSO oleh PT. GCI ke Pertamina seharusnya hak-hak pekerja harus sudah dibayar oleh PT. GCI.

“Berdasarkan informasi yang saya terima PT. GCI memang sudah tidak bisa membayar karyawan maupun barang yang sudah digunakan,” tambahnya.

Mendengar hal ini, Bupati menyimpulkan bahwa intinya gaji karyawan tidak berdasarkan PT. GCI pada saat masa peralihan PT. GCI ke PT. Pertamina sehingga dalam hal ini perlu adanya pimpinan masing-masing PT yaitu PT. Pertamina, PT GCI sebagai KSO dan PT. Caraka sebagai subkon PT. GCI.

Kesalahan ini yaitu tidakya hak karyawan pada masa peralihan PT. GCI ke PT. Pertamina pada bulan Agustus 2017 dimana permasalahanya hasil minyak / kurator pada bulan Agustus 2017 apakah sudah masuk ke Pertamina atau masih masuk di PT. GCI. Saya minta kepada Bapak Andi untuk dicek kembali kurator tersebut masuk ke Pertamina atau ke PT. GCI sehingga permasalahan ini bisa dicarikan titik temu, ”ucap Bupati.

Menurut Bupati, audiensi ini belum bisa menemui titik temu. Sehingga dilakukan perlu pertemuan lanjutan.

“Saya anggap ini pertemuan awal, kedepan harus diundang lebih lengkap. Sehingga bisa kita jembatani bersama dengan Pak Kapolres dan Pak Dandim. Saya minta ke Bapak Andi siapa saja dari PT. Pertamina yang harus saya undang agar permasalahan ini segera diselesaikan,” pungkas Bupati.

Selanjutnya, Bupati Blora  meminta agar OPD terkait bisa menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan pihak-pihak terkait. (AD)

Read More

Sepi Job, Seniman Blora Curhat Ke Bupati

BLORA - Sejumlah seniman di Kabupaten Blora mengeluhkan sepinya jobs  manggung selama Pandemi Covid-19. Mereka mengaku banyak job manggung dibatalkan karena adanya larangan manggung saat ini.

Keluhan seniman ini disampaikan saat audiensi dengan Bupati Blora H. Djoko Nugroho bersama jajaran Forkopimda Blora  di Pendopo Rumah Dinas, Sabtu (03/10/2020).

“Sebenarnya kami di dalam hati menangis, hampir semua seniman mengeluh. Kami sadar,  kami tak bisa lepas dari pandemi ini, kami juga butuh uang untuk menghidupi keluarga, kami tidak menuntut para pemangku kepentingan namun kami mohon dalam pertemuan ini bisa memberikan solusi,” jelas Budi Salah seorang seniman.

Wakapolres Kompol Joko Watoro mengatakan, Pihaknya juga bisa merasakan apa yang terjadi saat ini,  namun demikian Polri juga terikat aturan kedinasan secara vertikal, baik tertulis, lisan maupun lainya, yang intinya memberikan perintah yang berkaitan kebijakan pemerintah dalam Covid-19.

“Khusus Blora kami monitor, masih naik trend di Blora, setiap hari kami bersama TNI dan Satpol PP terus menghimbau agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan, sebagai upaya antisipasi Covid-19,” ujar Wakapolres.

Berkaitan kegiatan masyarakat selama pandemi Covid-19 ini lanjut Wakapolres, Polri tidak pernah melarang, namun demikian apabila terjadi kerumunan, dan melanggar protokol kesehatan, tentu akan diperingatkan dan akan ditertibkan.

“Seperti halnya di Cepu kemarin, ada kegiatan, kami datangi dan kami lakukan koordinasi secara persuasive. Selama ini, ijin dalam keramaian, satuan tidak boleh mengeluarkan ijin yang di mungkin mengakibatkan kerumunan, oleh karena itu hal ini harus juga dimengerti oleh masyarakat, kami juga selalu menghimbau masyarakat pakai masker, cuci tangan,  dan bisa menjaga jarak serta menghindari kerumunan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu,  Komandan Kodim 0721/Blora Letkol Inf Ali Mahmudi menambahkan bahwa pihaknya paham betul yang dialami seniman,  karena di pandemi Covid-19 ini kita harus selalu diminta untuk selalu jaga jarak.

“Selama ini memang terasa berat namun kita harus saling menjaga dan mengamankan diri, tentu sangat berat bagi seniman namun waktu dekat ini kami akan koordinasi dengan Forkompimda, sehingga Blora tetap aman dan bisa hidup sehat di masa pandemi ini. Kami juga berharap Covid-19 ini segera berakhir dan pemerintah bisa mengumumkan kegiatan bisa berjalan normal,” ucap Dandim.

Dalam pertemuan tersebut, belum menghasilkan kesepakatan terkait ijin manggung kesenian.
Dalam waktu dekat ini Bupati Blora akan melakukan beberapa kali pertemuan lagi baik dengan para seniman, Forkompimda dan pemerintah ditingkat Kecamatan.

“Pertemuan hari ini baru 30 persen nanti akan ada lagi keluhan semua seniman saya terima dan akan kami rapatkan lagi,” ungkap Kokok sapaan akrab Djoko Nugroho.

Sekedar diketahui, sejak 01 Juli 2020 lalu seniman diperbolehkan pentas, namun pentas skala kecil. Syaratnya semua harus bersedia melaksanakan protokol kesehatan. Jika dalam pelaksanaannya dijumpai pelanggaran, seperti tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak, tentu akan diberikan teguran oleh Aparat. (ADY/Red)

Read More

Seniman Audiensi Dengan Bupati, Bahas Izin Hiburan Masa Pandemi Covid-19

BLORA - Perwakilan Seniman Kabupaten Blora melakukan audiensi dengan Bupati Blora, Forkopimda dan OPD terkait tentang perizinan hiburan di tengah pandemi  Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)  di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora pada Jumat siang (02/10/2020).

Tampak hadir Wakapolres Kompol Joko Watoro,  Kabag Ops Kompol Supriyo,  Komandan Kodim 0721/Blora Letkol Inf Ali Mahmudi, Kepala inspektorat Kunto Aji, Kepala Kesbangpol Wahyu Jatmiko, dan Kabag Hukum Setda Blora, Bondan Arsiyanti dan diikuti perwakilan seniman Blora sebanyak 40 orang.

Budi perwakilan Seniman Blora mengungkapkan keluh kesahnya selama pandemic covid 19 ini berlangsung, bahkan menurutnya, selama ini sejumlah job manggung banyak yang di batalkan.

“Sebenarnya kami di dalam hati menangis, hampir semua seniman mengeluh. Kami sadar kami tak bisa lepas dari pandemic ini, kami juga butuh uang untuk menghidupi keluarga, kami tidak menuntut para pemangku kepentingan namun kami mohon dalam pertemuan ini bisa memberikan solusi,” jelas Budi yang berprofesi sebagai MC.

Mendengar keluh kesah perwakilan seniman Blora tersebut, Bupati Djoko Nugroho  mengatakan

apa yang disampaikan tadi semua bisa ditangkap. Jeritan Seniman Blora ini tentu sangat dirasakan, semoga pertemuan ini nanti ada solusi yang terbaik untuk semuanya.

“Di depan ini ada para Bapak Bapak Forkompimda ada dari Polri dan TNI, semoga di pertemuan ini nanti semua bisa menghasilkan keputusan yang terbaik.” ujar Bupati.

Wakapolres Kompol Joko Watoro mengatakan, setelah mencermati apa yang disampaikan perwakilan seniman Blora pihaknya ikut berempati. Pihaknya juga bisa merasakan apa yang terjadi saat ini,  namun demikian Polri juga terikat aturan kedinasan secara vertikal, baik tertulis,  lisan maupun lainya, yang intinya memberikan perintah yang berkaitan kebijakan pemerintah dalam Covid-19.

 “Khusus Blora kami monitor, masih naik trend di Blora, setiap hari kami bersama TNI dan Satpol PP terus menghimbau agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan, sebagai upaya antisipasi Covid-19” ujar Wakapolres.

Berkaitan kegiatan masyarakat selama pandemic covid 19 ini lanjut Wakapolres, Polri tidak pernah melarang, namun demikian apabila terjadi kerumunan, dan melanggar protokol kesehatan, tentu akan diperingatkan dan akan ditertibkan.

“Seperti halnya di Cepu kemarin, ada kegiatan, kami datangi dan kami lakukan koordinasi secara persuasive. Selama ini, ijin dalam keramaian, satuan tidak boleh mengeluarkan ijin yang di mungkin mengakibatkan kerumunan, oleh karena itu hal ini harus juga dimengerti oleh masyarakat, kami juga selalu menghimbau masyarakat pakai masker, cuci tangan,  dan bisa menjaga jarak serta menghindari kerumunan.” ujarnya .

Dalam kesempatan itu Komandan Kodim 0721/Blora Letkol Inf Ali Mahmudi menambahkan bahwa pihaknya paham betul yang dialami seniman,  karena di pandemic Covid 19 ini kita harus selalu diminta untuk selalu jaga jarak.

“Selama ini memang terasa berat namun kita harus saling menjaga dan mengamankan diri, tentu dalam berat bagi seniman namun waktu dekat ini kami akan koordinasi dengan Forkompimda, sehingga Blora tetap aman dan bisa hidup sehat di masa pandemi ini. Kami juga berharap covid 19 ini segera berakhir dan pemerintah bisa mengumumkan kegiatan bisa berjalan normal,” ucap Dandim.

Dalam pertemuan tersebut, belum didapatkan hasil audiensi secara 100 persen, namun demikian dalam waktu dekat ini Bupati akan melakukan beberapa kali pertemuan lagi baik dengan para seniman, Forkompimda dan pemerintah ditingkat Kecamatan.

“Pertemuan hari ini baru 30 persen nanti akan ada lagi keluhan semua seniman saya terima dan akan kami rapatkan lagi,” pungkas Bupati.

Sekedar diketahui sejak 1 Juli 2020 lalu seniman diperbolehkan pentas, namun pentas skala kecil. Syaratnya semua harus bersedia melaksanakan protokol kesehatan. Jika dalam pelaksanaannya dijumpai pelanggaran, seperti tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak, tentu akan memberikan teguran. (AD)

Read More

CPP Gundih Kembali Beroperasi, Pertamina EP Asset 4 Siap Penuhi Target Produksi 2020

Gundih - Pertamina EP Asset 4 Cepu Field akan kembali mengoperasikan fasilitas Central Processing Plant (CPP) Gundih pada Selasa, 29 September 2020. Pengoperasian CPP Gundih ini sebagai bagian untuk memenuhi target produksi di triwulan keempat tahun 2020.

Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Cepu Field Manager, Afwan Daroni.

"Dengan kembali beroperasinya CPP Gundih, kami optimis target produksi, khususnya gas, bisa terpenuhi pada akhir tahun 2020," ucapnya.

Afwan juga menyampaikan rasa syukur atas kinerja tim recovery CPP Gundih yang bekerja dengan baik meski dalam situasi pandemi Covid-19. Selama lima bulan, proses pemulihan fasilitas pengolahan CPP Gundih berfokus pada area Thermal Oxidizer (TOx), optimasi Biological Sulfur Recovery Unit (BSRU), dan Maintenance & Preservasi CPP Gundih serta beberapa area lainnya.

"Alhamdulillah, berkat kerja keras dari seluruh tim recovery, CPP bisa beroperasi pada September. Pandemi tidak menjadi penghalang karena kami menerapkan protokol kesehatan sesuai aturan yang berlaku," katanya.

Secara terpisah, Asset 4 General Manager, Agus Amperianto menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas langkah-langkah perbaikan yang dilakukan oleh tim.

“Kerjasama tim sangatlah hebat, dari kejadian kebakaran yang cepat ditangani tanpa kendala hingga penyelesaian perbaikan kerusakan yang bisa bekerja dengan sigap, saya berikan apresiasi setinggi-tingginya,” jelasnya.

Agus berharap bahwa dengan normalnya operasional CPP Gundih dapat kembali menyalurkan gas untuk PT SPP, PLTGU Tambak Lorok Semarang, jaringan gas (jargas) PGN di Blora dan Semarang.

Secara umum produksi Pertamina EP Asset 4 hingga Agustus 2020 adalah 15.085 barel per hari dan 144,72 juta kaki kubik per hari untuk gas. Sementara, secara khusus Cepu Field ditarget 2020 untuk dapat memenuhi 2.006 barel per hari untuk minyak dan 60,56 juta kaki kubik per hari untuk gas. (Meg/Red)

Read More

Anjing Pelacak Ikut Amankan Deklarasi Pilbup Blora 2020

BLORA - Ratusan personil gabungan yang terdiri dari 124 anggota Polres Blora, satu pleton Kodim 0721/Blora, satu pleton Satpol Pp serta petugas damkar melakukan apel pengamanan deklarasi Bersama Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020 Aman Dan Sehat di jalan Halmahera depan kantor PKPRI Blora. Sabtu, (26/09/2020).

Apel personil gabungan tersebut dipimpin oleh Wakapolres Kompol Drs. Joko Watoro. Dalam arahannya Wakapolres Blora mengungkapkan bahwa pengamanan Pilkada Tahun 2020 ini berbeda dengan tahun tahun sebelumnya, dimana Pilkada Tahun ini digelar saat pandemi Covid-19 sehingga dalam pengamanan juga membutuhkan cara tindak yang berbeda. Dimana selain mengamankan jalannya kegiatan, aparat keamanan dituntut untuk memastikan jalannya setiap tahapan Pilkada 2020 menerapkan protokol kesehatan untuk antisipasi Covid-19.

"Selain memastikan keamanan dan kelancaran kegiatan, kita disini juga memastikan bahwa jalannya deklarasi hari ini menerapkan protokol kesehatan, sehingga aman dari Covid-19," ungkap Wakapolres.

Lebih lanjut Kompol Joko Watoro menambahkan bahwa anjing pelacak ikut  dalam pengamanan hari ini Polres Blora bersama aparat gabungan akan melakukan pengamanan maksimal dimana untuk sementara jalan Halmahera dari perempatan trafight light Biandono hingga Perempatan Wisma Pratama di tutup karena digunakan untuk kegiatan.

"Kita tidak mau underestimate, pengamanan maksimal kita lakukan dengan harapan kegiatan berjalan aman dan bebas dari Covid-19," tandas Kompol Joko Watoro. (AD)

Read More

Di Blora, Pencegahan Stunting Harus Tetap Dilakukan Meski Pandemi Covid-19

BLORA - Bupati Blora H.  Djoko Nugroho pada Rabu siang (23/09/2020), menghadiri acara Advokasi Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Dalam Pencegahan Stunting, yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kabupaten Blora di Pendopo Rumah Dinas Bupati.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan, dr. Henny Indriyanti,M.Kes dalam laporannya menyampaikan kepada Bupati bahwa stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak usia balita. Yang mana Kabupaten Blora merupakan salah satu kabupaten locus stunting di Jawa Tengah.


“Sedangkan menurut data dari Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan di Blora sendiri terdapat 10 (sepuluh) desa lokus stunting yaitu Desa Jetak, Klokah, Adirejo, Patalan, Temurejo, Bangowan, Sumberpitu, Cabean, Getas dan Kapuan,” ucap dr. Henny.


Sedangkan Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2013 prevalensi balita stunting di Kabupaten Blora menurutnya sebesar 55,1%, kemudian Riskesdas tahun 2018 turun menjadi 32,86%.


Lalu hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) Tahun 2017 menunjukkan bahwa balita stunting di wilayah Kab Blora sebesar 34 %. Sedangkan dari hasil penimbangan serentak yang dilakukan oleh Puskesmas se Kabupaten Blora tahun 2017 sebesar 15,5 % turun menjadi 8,3 % di tahun 2018 dan turun menjadi 8.2 % di tahun 2019.


“Kunci keberhasilan pencegahan stunting terletak pada perbaikan gizi dan tumbuh kembang anak. Sesuai dengan strategi nasional pencegahan stunting ada 5 (lima) pilar percepatan pencegahan stunting yaitu Komitmen dan visi kepemimpinan; Kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku; Konvergensi, Koordinasi, dan konsolidasi program pusat, daerah, dan Desa; Gizi dan ketahanan pangan; serta Pemantauan dan evaluasi,” terangnya.


Masih menurut dr. Henny, strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Pencegahan stunting bertujuan untuk pertama meningkatan kesadaran masyarakat dan mengubah perilaku kunci yang berpengaruh pada faktor risiko stunting, melalui strategi komunikasi perubahan perilaku dan kedua diterbitkannya regulasi/kebijakan di tingkat Kabupaten terkait komunikasi perubahan perilaku dalam pencegahan stunting diikuti regulasi/kebijakan ditingkat Kecamatan.


Dalam acara yang dihadiri para OPD terkait, Camat dan Kepala Puskesmas ini, Bupati menekankan pentingnya pencegahan stunting agar tetap dilakukan meskipun saat ini di Blora sedang mengalami pandemi Covid-19.


“Bangsa kita saat ini sedang mengalami betapa susahnya situasi kondisi pandemi, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai P. Rote banyak yang berteriak-teriak agar Pilkada serentak ditunda. Semakin ditunda pemerintah semakin susah, karena harus diisi oleh Plt yang terbatas kewenangannya. Mau sampai kapan ditunda? Corona mau berakhir kapan juga tidak ada yang tahu. Dan, ada pula yang berpendapat untuk tetap dijalankan. Semuanya mempunyai alasan dan pendapat yang masuk akal ditengah pandemi ini. Betapa luar biasa nya bangsa kita. Jadi apapun keputusan pemerintah harus kita dukung,” ungkap Bupati.


Sementara itu, menurut Bupati situasi kondisi di Kabupaten Blora juga sama susahnya seperti kekeringan, Pilkada, dan Covid-19. Menurutnya ini merupakan kompleksitas yang sungguh luar biasa.


“Jangan dianggap enteng kondisi ini. Namun ada yang aneh antara perilaku dengan ketakutan, masyarakat kita itu aneh. Mereka begitu cuek tapi begitu ada tetangga atau kerabat yang kena mereka menjadi panik bahkan nyatru, dikucilkan. Covid itu ada dan nyata. Di Blora sudah 26 yang jadi korban,” tegas Bupati.


“Dalam keadaan normal saja, Blora yang stunting banyak. Apalagi pandemic seperti ini. Kemarin OPD-OPD fokus dalam penanganan Covid, dan dalam keadaan normal saja, yang nikah dibawah umur juga banyak, alasannya beraneka ragam, inilah yang bisa memicu terjadinya stunting. Kita harus bisa merumuskan cara jitu untuk berkomunikasi dengan masyarakat,” pungkasnya.


Untuk diketahui, dalam acara tersebut juga hadir Rita Ultrajani, SKM,M.Kes , Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sebagai narasumber acara. (AD)

Read More

TNI Polri Dan Satpol PP Masuk Pelosok Desa, Razia Prokes Untuk Perbup 55/2020

BLORA - Berbagai upaya terus dilakukan oleh aparat gabungan di Kabupaten Blora Jawa Tengah, untuk menekan seminimal mungkin penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten perbatasan Jawa Tengah dengan  Jawa Timur tersebut.

Dengan diberlakukannya sanksi Perbup No. 55 Tahun 2020, petugas gabungan Satpol PP, Kodim 0721, serta Polres Blora bersama instansi terkait lainnya gencar menggelar operasi yustisi penegakkan protokol kesehatan (Prokes), bukan hanya dalam kota atau pusat keramaian saja, namun razia protokol kesehatan juga dilakukan hingga pelosok desa.

Seperti yang dilakukan di wilayah kecamatan Jepon, dimana petugas gabungan dari Satpol PP, Koramil serta Polsek Jepon, Senin, (21/09/2020) menggelar razia protokol kesehatan di kawasan jalan Jepon - Turirejo.

Kapolres Blora AKBP Ferry Irawan,SIK melalui Kapolsek Jepon Iptu Supriono,SH,MH mengungkapkan bahwa razia protokol kesehatan hari ini digelar di dua titik yaitu di kawasan pasar kambing kelurahan Jepon serta di pertigaan desa Turirejo. Mengenai dipilihnya dua lokasi tersebut, Kapolsek mengatakan bahwa lokasi pasar kambing dan pertigaan desa Turirejo adalah salah satu titik berkumpulnya warga, terutama dalam transaksi jual beli, dimana banyak pedagang sayuran maupun makanan yang membuka lapaknya dilokasi tersebut, apalagi dipasar kambing jepon, setiap pasaran pahing dan kliwon ramai dikunjungi warga dari berbagai penjuru Blora.

"Intinya kita ajak warga patuh protokol kesehatan, jika ditemukan warga yang melanggar, maka akan kita berikan sangsi sesuai aturan yang ada," kata Kapolsek Jepon.

Razia masker yang digelar di desa Turirejo tersebut sempat mengagetkan warga setempat, Jari, salah satu warga genengan Desa Turi mengaku kaget, namun secara khusus mengapresiasi.

"Sempat kaget tadi, kok banyak petugas disini, tidak seperti biasanya. Namun secara pribadi saya dukung razia ini, jujur saja di desa masih ada warga yang membandel, seperti tidak memakai masker," Ucap pria yang membuka Toko Elektronik di Turi.

Dalam razia protokol kesehatan tersebut setidaknya petugas gabungan memberikan sangsi sosial untuk kerja bakti membersihkan lingkungan kepada 41 pelanggar, setelah diberikan sanksi sosial, diberikan masker gratis untuk dipakai.

Sementara itu, Camat Jepon Ani Wahyu Kumalasari,S.Stp,MA membeberkan bahwa razia protokol kesehatan oleh petugas gabungan diwilayahnya akan terus digelar berkelanjutan, harapanya dapat menyadarkan masyarakat agar patuh terhadap protokol kesehatan, sehingga kegiatan perekonomian warga bisa terus berjalan namun aman dari Covid-19.

"Razia akan terus digelar, tentunya dengan sinergitas aparat gabungan, diharapkan dapat menekan sekecil mungkin penularan Covid-19, terutama diwilayah Kecamatan Jepon," Ucap Camat yang juga seorang Bhayangkari ini. (AD)

Read More

Launching Aplikasi QRIS Bersama BI Dan Bank Jateng

BLORA - Bupati Blora H.  Djoko Nugroho pada hari Senin (21/09/2020), meresmikan sekaligus  melaunching penggunaan aplikasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dari Bank Indonesia bersama Bank Jateng untuk transaksi pembayaran pajak daerah dan PBB P2.


Launching dilaksanakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati, dihadiri Kepala OPD terkait, para Camat dan kalangan perbankan. Yang ditandai dengan penekanan tombol digital di video wall oleh Bupati, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, serta Direktur Operasional dan Digital Banking Bank Jateng.


Dalam sambutannya, Bupati Blora  mengapresiasi pelaksanaan Launching Aplikasi QRIS Pajak Daerah dan PBB P2 di Kabupaten Blora, kerjasama Bank Indonesia, Bank Jateng dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, yang dirangkaikan dengan Penukaran Uang Pecahan Khusus (UPK) Rp 75.000,-. (tujuh puluh lima ribu rupiah) edisi kemerdekaan RI ke-75.


“Ini acara yang luar biasa. Terimakasih BI dan Bank Jateng yang sudah banyak membantu kita dalam menyukseskan pembangunan dan perekonomian kita. Kegiatan ini berkualitas, semuanya menggunakan kartu non-tunai, Blora top. Semenjak digagas BI, transaksi non tunai mulai menerapkan 1 Januari 2018, untuk belanja pegawai, e-retribusi, e-SPBU dengan menggunakan kartu, dan kini disempurnakan dengan QRIS yang tanpa kartu. Luar biasa,” ucap Bupati.


Menurut Djoko Nugroho, jika ada daerah yang mendeklarasikan diri sebagai wilayah bebas korupsi tetapi belum menerapkan aplikasi QRIS ini maka belum ada apa-apanya.


“Dengan adanya QRIS ini, maka transaksi keuangan di Kabupaten Blora semakin berkualitas. Terimakasih untuk semuanya,” tandas Bupati.


Rahadi Widayanto, Direktur Operasional dan Digital Banking Bank Jateng, menyampaikan bahwa pemberlakuan QRIS dalam aktifitas pemerintahan akan berdampak positif pada pola transaksi publik pada masa mendatang.


“QRIS merupakan bentuk transaksi non tunai tanpa kartu sehingga bisa meminimalisir potensi sampah plastik, dan ramah lingkungan. QRIS juga menghindari kontak langsung pembeli dan penjual dalam proses transaksi sehingga sangat cocok saat pandemi seperti ini,” terangnya.


Harapannya dengan adanya QRIS, transaksi pembayaran bisa lebih efisien atau murah, inklusi keuangan di Indonesia lebih cepat, UMKM bisa lebih maju, dan pada akhirnya bisa dorong pertumbuhan ekonomi.


Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Andry Prasmuko, berterimakasih kepada seluruh jajaran Pemkab Blora karena dalam tempo waktu yang singkat setelah Sekda mengikuti sosialisasi QRIS ternyata ditindaklanjuti dengan cepat.


“Ini pertama kalinya kami datang ke Kabupaten di Jawa Tengah untuk melaunching QRIS ini. Ini adalah salah stau alternative pembayaran non-tunai,” kata Andry.


Menurutnya, QRIS ini unggul, dalam artian Universal, yakni QRIS bersifat inklusif, digunakan untuk seluruh lapisan masyarakat dan bisa digunakan buat transaksi pembayaran di domestik dan luar negeri.


Kemudian Gampang, yakni masyarakat bisa bertransaksi dengan mudah dan aman dalam satu genggaman ponsel. Untung, yakni transaksi dengan QRIS menguntungkan pembeli dan penjual karena transaksi berlangsung efisien melalui satu kode QR yang bisa digunakan untuk semua aplikasi pembayaran pada ponsel.


Serta Langsung, yakni transaksi dengan QRIS langsung terjadi, karena prosesnya cepat dan seketika sehingga mendukung kelancaran sistem pembayaran. Jadi, tujuan adanya QRIS ini tak lain agar pembayaran digital jadi lebih mudah bagi masyarakat dan dapat diawasi oleh regulator dari satu pintu.


Usai launching, dilanjutkan Penukaran Uang Pecahan Khusus (UPK) Rp 75.000,- dari Perwakilan BI Jawa Tengah sebanyak 2131 lembar kepada Pemkab Blora melalui PD BPR Blora Arta. Yang mana uang pecahan edisi khusus Rp 75.000,- ini akan dibagikan kepada seluruh ASN yang sudah memesan sesuai identitas KTP. (AD)

Read More

Vicon Rakor Penanganan Covid-19 Menko Kemaritiman Dan Gubernur Dengan Bupati Dan Dandim

BLORA - Bupati Blora H. Djoko Nugroho bersama Dandim 0721/Blora, Kabag Ops Polres Blora, Sekda, dan OPD terkait, pada Kamis petang (17/09/2020) mengikuti video conference (Vicon) Rapat Koordinasi (Rakor) tentang upaya pencegahan dan penanggulangan pandemic Covid-19 yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Dalam Rakor tersebut, Menteri Luhut dan Ganjar Pranowo membahas langkah-langkah Peningkatan Recovery Rate dan menurunkan Mortality Rate melalui Manajemen Perawatan Pasien Covid-19.

“Presiden perintahkan dalam waktu dua minggu kita harus bisa mencapai tiga sasaran yaitu penurunan penambahan kasus harian, peningkatan recovery rate (tingkat kesembuhan) dan penurunan mortality rate (tingkat kematian),” kata Luhut.

Atas instruksi itu, pihaknya pun segera mengundang kepala daerah serta pimpinan TNI/Polri untuk melakukan rapat koordinasi secara virtual.

Menteri Luhut juga menjelaskan untuk mencapai tiga sasaran penanganan penularan Covid-19 itu, pihaknya telah menyusun tiga strategi.

“Yang pertama yakni operasi yustisi untuk penegakan disiplin protokol kesehatan, peningkatan manajemen perawatan pasien Covid-19 untuk menurunkan mortality rate dan meningkatkan recovery rate serta penanganan secara spesifik klaster-klaster Covid-19 di setiap daerah,” terangnya.

Menurut Menteri Luhut, operasi yustisi dilakukan sebagai upaya menegakkan pelaksanaan protokol kesehatan yang masih kerap diabaikan masyarakat.

“Kita harus melakukan operasi yustisi untuk menegakkan pelaksanaan protokol kesehatan karena kalau kita tidak tindak keras pelanggarnya, maka mau PSBB sampai 10 kali juga kondisi tidak akan segera membaik,” tegasnya.

“Saya minta masing-masing provinsi untuk menajamkan strateginya, harus jelas pembagian tugasnya siapa berbuat apa dan kita deploy (menyebarkan) semua sumber daya yang kita miliki,” lanjutnya.

Sementara itu, Gubernur Ganjar Pranowo Ganjar menyampaikan bahwa Pemprov Jateng akan melakukan optimalisasi fungsi Jogo Tonggo di tingkat RT, RW, dan Kelurahan serta melakukan operasi yustisi penegakan protokol kesehatan serentak di Jawa Tengah.

Senada dengan Gubernur, Bupati Djoko Nugroho usai mengikuti rakor secara virtual itu langsung melaksanakan koordinasi dengan Dandim, Kabag Ops, Sekda dan OPD terkait guna merumuskan langkah yang akan dilakukan untuk terus menekan penularan Covid-19 di Kabupaten Blora.

“Kita siap menindaklanjuti arahan pusat dan provinsi. Saat ini Blora sendiri juga sedang gencar melaksanakan operasi yustisi atau razia penegakan protokol kesehatan. Selain melibatkan TNI, Polri dan Satpol PP, kami juga minta agar organisasi kepemudaan diajak ikut melakukan operasi,” ungkap Bupati.

Berdasarkan data hari ini, persebaran Covid-19 di Kabupaten Blora sudah mencapai 370 kasus. Yang mana tingkat kesembuhannya cukup tinggi, yakni 87 persen atau sejumlah 322 pasien dinyatakan sembuh.

Sedangkan yang dirawat masih ada 23 dengan rincian 5 di rumah sakit dan 22 menjalani isolasi secara mandiri di rumah. Adapun pasien meninggal dunia tetap sama 25 orang. (ADY/Red).

Read More

7 Sekolah di Blora mulai PTM, Utamakan Protokol Kesehatan

BLORA - Dinas Pendidikan Kabupaten Blora mulai menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) untuk sejumlah sekolah, Senin (14/09/2020). Protokol kesehatan ketat diberlakukan di hari pertama pembelajaran tatap muka kali ini.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Endang Rukmiati mengatakan, ada 7 (tujuh) sekolah yang hari ini mulai menggelar pembelajaran tatap muka. Mereka tersebar di eks-Kawedanan. Yakni SMPN 2 Kedungtuban, SMPN 2 Tunjungan, SMPN 1 Todanan, dan SMPN 1 Menden. Sedangkan untuk tingkat Sekolah Dasar, yakni SDN 1 Ledok Kecamatan Sambong, SDN 1 Gandu Kecamatan Bogorejo, SDN 1 Lebak Kecamatan Kradenan dan SDN 1 Jagong di Kecamatan Kunduran.

"Kami tunjuk delapan sekolah, empat SMP dan empat SD. Tapi setelah terakhir kami rapat dengan satgas kemarin, ada dua wilayah yang masuk zona orange, yaitu Kecamatan Todanan dan Kunduran, sehingga kita tunda dulu. Kita tunggu sampai 14 hari kedepan nanti kalau sudah berubah kuning atau hijau kita akan tinjau ulang lagi," kata Endang saat meninjau langsung proses pembelajaran tatap muka di SMPN 2 Tunjungan.

Konsep pembelajaran tatap muka ini menurut Endang hanya dilakukan seminggu sekali. Jumlah siswa yang masuk juga kita batasi, sehingga sistem pembelajaran juga dilakukan secara campuran.

"Karena masih kita lakukan secara terbatas, sehingga sistem pembelajaran masih campuran antara daring dan tatap muka. Untuk siswa yang tidak masuk sekolah, tetap menjalankan pembelajaran daring. Ini yang SMP sudah berjalan tapi yang SD masih banyak kendala," ucapnya.

Sementara itu Kepala sekolah SMP N 2 Tunjungan, Sudadik menjelaskan, protokol kesehatan ketat dilakukan di hari pertama masuk sekolah. Mulai menyiapkan alat cuci tangan sampai kewajiban memakai masker.

"Kami buktikan dengan anak-anak ketika masuk gerbang sekolah anak-anak harus jaga jarak dan pakai masker. Masuk ke jalan-jalan menuju ruangan sampai di depan ruang kelas kami siapkan bak cuci tangan dan kami siapkan hand sanitizer disetiap ruangan," jelas  Sudadik.

Dalam pembelajaran tatap muka ini, pihak sekolah juga tidak mewajibkan seluruh siswa masuk. Untuk satu kelas hanya diisi 11 anak.

"Karena diambil sepertiga kelas, maka kira-kira 11 anak kali 8 kelas, jadi 88 siswa setiap sekali tatap muka. Untuk hari Senin, Selasa, Rabu kelas tujuh ditambah separuh kelas delapan. Kamis sampai Sabtu separuh kelas delapan ditambah kelas sembilan," pungkasnya. (WN/Red)

Read More

Warga Tidak Pakai Masker, Kena Sanksi Menyapu Hingga Denda 100Ribu Rupiah

BLORA - Petugas gabungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), TNI - Polri menggelar Razia Penegakan Hukum Protokol Kesehatan (Protkes) disejumlah Pasar Rakyat di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Hari pertama razia, banyak warga yang kena razia dengan alasan lupa membawa dan lupa  memakai masker.

"Lupa mas, saya punya masker tapi dirumah. Karena tadi keburu. Sanksi saya memilih menyapu saja," ucap Ita Dwi sambil tersipu malu (Jumat,11/09/2020)

Dalam razia ini Satpol PP selaku leading sektor, pelaksanaan dan mengawal Peraturan Bupati (Perbup) No.55 Tahun 2020 tentang penegakan disiplin Protkes pencegahan Covid-19 di Kabupaten Blora.

Kepala Satpol PP Kabupaten Blora Djoko Sulistiyo, mengatakan pihaknya sudah melakukan sosialisasi sebelumya dan hari ini adalah hari pertama melakukan razia  penindakan.

"Ya, hari ini kita lakukan razia penindakan penegakan hukum Protkes, jadi warga yang tidak memakai masker, kita kenakan sanksi," jelas Djoko Sulistiyo.

Untuk sanksi, lanjutnya, pertama warga disuruh memilih menyapu lingkungan pasar atau bayar denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

"Ini ada yang bersih - bersih dan ada pula yang membayar denda seratus ribu rupiah. Dan uang denda nanti langsung kita setorkan ke Dinas pendapatan daerah," paparnya.

Salah satu pedagang pasar di pasar rakyat Sido Makmur, Heri Purwanto memilih membayar denda seratus ribu rupiah dari pada bersih - bersih.

"Saya memilih membayar denda saja, karena buru buru. Saya sudah beli masker banyak sih, lupa saja," katanya. (WN/Red)

Read More

Satpol PP Blora Copot Empat Spanduk Tolak KAMI

BLORA – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Blora dengan tegas mencopot empat  spanduk menolak kehadiran Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang bertebaran di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Pencopotan tersebut dikarenakan mengganggu keindahan kota dan diduga tidak mengantongi izin serta melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 01 Tahun 2017.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Blora, Djoko Sulistiyono mengatakan ada dua sepanduk yang sudah dicopot, pihaknya akan selalu menertibkan sepanduk - sepanduk yang tidak mengantongi ijin dan melanggar Perda Kabupaten Blora.

“Ada dua yang sudah dicopot, di pojok Lapangan Golf dan di Nglawiyan,” Ujar Djoko Jumat (11/09/2020) lewat sambungan telepon kepada awak media.

Hingga kini pihaknya belum mengetahui siapa yang memasang spanduk tersebut, namun karena diduga tidak mengantongi ijin dan menggagu keindahan kota,spanduk bertulisakan “Masyarakat Blora Menolak Kehadiran KAMI” terpaksa diturunkan oleh pihak Satpol PP Blora.

Perlu diketahui KAMI adalah sebuah organisasi yang baru dibentuk di Indonesia, Inisiator KAMI adalah Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo. Namun keberadaan organisasi ini mengundang reaksi dan penolakan sejumlah kalangan.

Dari pengamatan di lapangan setidaknya ada sekitar 4 titik lokasi pemasangan spanduk, yakni  di Jl Raya Blora - Randublatung Km 5 Desa Gedongsari Kecamatan Banjarejo, Jl. Agil Kusumadya Blora Eks Lapangan Golf Supermario Blora, JL.Kisoreng (Lingkar utara Kota Blora ) Dukuh Nglawiyan Kelurahan Karangjati, Kecamatan Blora, dan JL.Raya Blora - Cepu Km.7 Desa Tempellemahbang, Kecamatan Jepon. (AD)

Read More

Petani Keluhkan Pupuk, Pemdes Sempu Surati Camat

BLORA - Sejumlah petani di desa Sempu, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora mengeluhkan pupuk bersubsidi ke Pemerintah desa setempat.

Sebagai Kepala Desa Sempu, M. Lilik Zubaidi menyikapi permasalahan yang terjadi di desanya.

Menindaklanjuti hal tersebut Lilik membuat surat bernomer 470/091/2020 tentang usulan petani Desa Sempu terkait pupuk bersubsidi.

Kepala Desa (Kades) Sempu, M. Lilik Zubaidi, memaparkan terdapat 7 (tujuh) poin usulan yang disampaikan para petani dalam surat tersebut.

Poin-poin tersebut yang mengemukan dalam ruang aspirasi petani yang sengaja dibuat oleh Pemdes Sempu.

Pemdes memang sengaja membuat forum guna merespon undangan kegiatan sosialisasi kartu tani, dan sarana menyerap aspirasi sebagai bekal untuk disampaikan kepada otoritas di atasnya; yaitu camat.

“Kami menyadari tugas kami sebagai penyambung lidah petani di Desa Sempu. Ini kami lakukan agar pemerintah atau pihak terkait memberikan perhatian lebih besar kepada petani,” ucap Lilik Rabu (10/09/2020) pada sesi tanya jawab kegiatan sosialisasi kartu tani di pendopo Kecamatan setempat.

Lebih lanjut, Lilik menjabarkan poin dalam surat tersebut antara lain meliputi petani merasa keberatan dengan adanya paket pupuk organik dalam pembelian pupuk bersubsidi, ketersediaan pupuk yang tidak memadai saat musim pemupukan, serta dukungan petani terkait kebijakan penggunaan Kartu Tani dalam pembelian pupuk bersubsidi.

Selain itu, ada poin lain terkait harga eceran tertinggi (HET), teknis sosialisasi Kartu Tani mendatang, usulan penambahan jumlah pengecer, serta penertiban data secara berkala terkait petani yang sudah membeli pupuk subsidi dan petani yang belum membeli pupuk.

Langkah Pemdes Sempu yang meneruskan usulan petani kepada Camat Kunduran tersebut diapresiasi oleh pemerintah desa sekitar. Salah satunya Pemdes Buloh, yang sedianya juga ingin menyampaikan hal yang sama.

“Kami juga ingin menyampaikan bahwa para warga Buloh yang memiliki lahan garapan di wilayah Kecamatan Jati, Randublatung, dan Ngawen yang belum masuk ke RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) agar dimasukkan. Kita minta agar mereka dibantu masuk ke RDKK,” harap Kades Buloh, Joko Priyanto. (AD)

Read More