Perampok Bersenjata Gasak Toko Emas Tony Mustika Di Blora

BLORA - Sebuah toko emas Tony Mustika dijalan Mr. Iskandar Blora, Sabtu (25/07/2020) pagi dirampok dua orang bersenjata.

Perampokan yang tiba - tiba itu, berhasil menggasak sejumlah emas dari etalase yang dipecah dengan senjatanya.

"Benar, tadi pagi baru saja terjadi pencurian dengan kekerasan (Curas), diduga bersenjata api, dengan menodongkan senjata ke pelayan toko, saat baru buka," ucap Kasat Reskrim polres Blora AKP Setiyanto (Sabtu, 25/07/2020)

Menurut pelayan toko, lanjutnya, kedua pelaku memarkirkan sepeda jenis Honda Beat warna merah, dengan memakai masker tiba - tiba masuk ke toko menodongkan senjata sambil mengancam.

Kemudian pelaku, memukulkan kaca etalase, dan mengambil sejumlah emas yang ada di etalase lalu pergi kearah utara.

"Saat ini kami sudah melakukan olah TKP, selanjutnya kita lakukan penyelidikan, sesuai petunjuk rekaman CCTV, mudah - mudahan pelaku segera tertangkap," imbuhnya.

Sementara itu, pemilik toko Tony, tidak mau memberikan keterangan. Untuk kerugian belum diketahui karena masih dimintai keterangan oleh petugas.

Kepolisian Polres Blora, saat ini mengamankan barang bukti, pecahan kaca dan emas yang tercecer di halaman toko. (AD)

Read More

7 Jabatan Tinggi, Bupati Blora Ingin Seleksi JPTP Berkualitas

BLORA - Kekosongan 7 kursi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di Kabupaten Blora tidak akan lama lagi akan terisi. Pemkab Blora saat ini sedang melaksanakan kegiatan uji kompetensi melalui penggalian potensi dalam seleksi secara terbuka dan kompetitif yang biasa kita kenal dengan istilah assesment untuk pengisian JPTP tersebut.

Dalam pembukaan uji kompetensi tersebut, Bupati Djoko Nugroho berharap seleksi yang dilaksanakan dengan menggandeng Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta ini bisa terlaksanakan secara lancar dan berkualitas untuk menghasilkan SDM pejabat yang berkualitas.

“Seleksi JPTP kali ini merupakan seleksi yang terakhir dilaksanakan dalam masa kepemimpinan saya. Oleh karena itu, ikutilah dengan baik, sing tenanan (yang serius-red) agar hasilnya bisa maksimal dan berkualitas. Kami ucapkan terimakasih kepada LPPM UNS yang untuk kesekian kalinya sudah bersedia membantu kali dalam melaksanakan seleksi JPTP seperti ini,” ucap Bupati, Selasa (21/07/2020).

Bupati selanjutnya menerangkan bahwa Blora pada bulan Desember 2020 nanti menjadi salah satu daerah di Jawa Tengah yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah sehingga tidak diperbolehkan melaksanakan mutasi, kecuali pengisian jabatan yang kosong karena pejabat sebelumnya purna tugas.

“Oleh sebab itu, kita tidak ada mutasi, hanya seleksi JPTP untuk mengisi 7 jabatan yang kosong. Sebenarnya pada Oktober dan November mendatang juga akan ada pejabat eselon II yang purna tugas yakni Kepala Bappeda, BPPKAD dan Dindukcapil. Namun ketiganya nanti biar diisi oleh Bupati terpilih yang baru,” lanjut Bupati Djoko Nugroho, yang akan habis masa jabatan 16 Februari 2021 ini.

Sementara itu, Asisten Sekda Bidang Administrasi, dr. Henny Indriyanti, M.Kes dalam laporannya sebagai Ketua Pelaksana Uji Kompetensi JPTP, menyampaikan bahwa 7 kursi jabatan yang kosong kali ini akan diperebutkan oleh 37 peserta.

Rinciannya Sekretaris DPRD Blora sebanyak 5 peserta, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 6 peserta, Kepala Dinas Kesehatan 5 peserta, Kepala Badan Kepegawaian Daerah 3 peserta, Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra 5 peserta, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan 5 peserta, serta Staf Ahli Bupati Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan sebanyak 8 peserta.

“Seleksi JPTP yang dikerjasamakan dengan LPPM UNS Surakarta sebagai tim assesor ini telah sesuai dengan Peraturan MenPAN-RB no.15 Tahun 2020 tentang Pengisian JPTP Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta sesuai dengan SE MenPAN-RB no.52 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengisian JPTP Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19,” ucap dr. Henny Indriyanti, M.Kes.

“Uji kompetensi ini dilaksanakan selama dua hari mulai Selasa (21/07/2020) hingga Rabu (22/07/2020). Sesuai protokol kesehatan, peserta akan melaksanakan uji kompetensi menggunakan sistem daring dan luring tanpa mengurangi kualitas proses pengujian oleh tim assessor. Selain di BKD Blora, proses uji kompetensi juga akan dilaksanakan di instansi unit kerja masing-masing,” sambungnya.

Turut hadir dalam kesempatan itu, Drs. Sudarsana, PGD in PD selaku Kepala Pusat Pengkajian Kebijakan Daerah dan Kelembagaan (PPKDK) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta; Sekda Komang Gede Irawadi, SE, M.Si sebagai Ketua Panitia Seleksi JPTP Kabupaten Blora dan para assessor lain.

Dra. Mulyowati, MM, selaku salah satu peserta uji kompetensi dalam proses seleksi JPTP mengaku senang dan akan bersungguh-sungguh dalam mengikuti seluruh tahapan uji kompetensi.

“Kami siap mengikuti seluruh tahapan yang akan dilaksanakan. Sebelumnya pada hari Senin (20/07/2020) semua peserta telah mengikuti pembinaan pra uji kompetensi di BKD agar dalam menjalani tahapan uji kompetensi bisa berjalan lancar. Mohon doanya semoga nanti hasilnya bisa maksimal,” ujar Dra. Mulyowati, MM, selaku Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Blora yang mendaftar formasi Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ini.


Adapun daftar lengkap peserta uji kompetensi JPTP adalah sebagai berikut :

Formasi Sekretaris DPRD Blora (5 peserta) :

1. CATUR PAMBUDI AMPERAWAN, S.Sos, - Camat Jiken

2. IWAN SETIYARSO, S.Sos, M.Si, - Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah

3. KISWOYO, SH, M.Si, - Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

4. MOHAMAD TOHA MUSTOFA, S.Si, M.Kes, - Sekretaris Kecamatan Banjarejo

5. Drs. PITOYO TRUSINGTYAS SARODJO, - Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah

Formasi Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (6 peserta) :

1. AGUS PUJI MULYONO, S.Sos, M.Si, - Camat Japah

2. ENDRO BUDI DARMAWAN, SE, M.Si, - Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Belanja BPPKAD

3. Dra. MULYOWATI, MM, - Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah

4. NUNUK NURUL HIDAYAH, SE, M.Si, - Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Penggerakan Dindalduk KB

5. SLAMET WIDODO, S.Sos, M.Si - Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

6. TEGUH WIYONO, ST, MT, - Kepala Bidang Ekonomi Bappeda

Formasi Kepala Dinas Kesehatan (5 peserta) :

1. dr. DIAH PUSPARINI, M.H. - Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan

2. EDI SUCIPTO, S.KM, M.Kes - Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan

3. EDI WIDAYAT, S.Pd, M.Kes, M.H, - Camat Todanan

4. dr. FATKHUR ROKHIM, - Direktur RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu

5. SUHARYANTO, S.KM, MM - Kepala Bidang Penunjang RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu

Formasi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (3 peserta):

1. BAWA DWI RAHARJA, S.STP, M.Si, - Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

2. Drs. HERU EKO WIYONO, M.Si - Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah

3. PUJO CATUR SUSANTO, SE - Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP

Formasi Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra (5 peserta) :

1. BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si - Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

2. FREE BAYU ALAMANDA, AP, M.Si - Sekretaris BAPPEDA

3. HARTANTO WIBOWO, S.IP, M.Si - Camat Kunduran

4. IRFAN AGUSTIAN ISWANDARU, AP, M.Si, - Sekretaris DPUPR

5. YAYUK WINDRATI, S.IP, - Sekretaris Dinas PMD

Formasi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan (5 peserta) :

1. LULUK KUSUMA AGUNG ARIADI, AP, - Camat Cepu

2. SUNARYO, S.Pd, M.Si, - Kepala Bidang Perdagangan Dindagkop UKM

3. SUSI WIDYORINI, SE, MM, - Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPPKAD

4. WAHYU JADMIKO, S.STP, - Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

5. WIJI UTOMO, SST, ST, MM, - Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah

Formasi Staf Ahli Bupati Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan (8 peserta) :

1. AGUS LISTIYONO, S.Sos, M.Si, - Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dindukcapil

2. DASIRAN, S.Ag, M.Si, - Camat Blora

3. HADI PRASENO, S.Sos, - Kepala Pelaksana BPBD

4. IGNATIUS ARY SOESANTO, S.Sos, M.Si, - Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinkominfo

5. LANGGENG WARSITO, S.Pd, MM, - Sekretaris Dinrumkimhub

6. LUCIUS KRISTIAWAN, ST, M.Si, - Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan

7. RETNO KUSUMOWATI, S.Sos, M.Si, - Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

8. WIDODO, S.Pd, M.Pd, - Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (AD)

Read More

Pengrajin Batik Difabel Sepi Pesanan, Terdampak Covid-19

BLORA - Pandemi virus Corona berdampak langsung terhadap sejumlah pelaku UMKM di Indonesia.  Tak terkecuali yang dialami pengrajin Batik Difabel Indonesia di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Sudah hampir 3 bulan lamanya, produksi batik mereka turun drastis. Sepinya permintaan pasar membuat omzet ikut turun.

"Kalau untuk kita dampaknya luar biasa mas.  Bisa dikatakan 80 persen produksi turun. Kita biasanya sebulan ada 30 sampai 50 pesanan, ini paling 3 sampai 5 saja. Tapi tetap kita layani, buat pekerjaan teman-teman," kata ketua perajin Batik Difabel Indonesia,  Abdul Ghofur, Rabu (15/07/2020).

Ghofur mengakui, pandemi virus Corona saat ini memaksanya mengatur strategi agar produksi batik tetap berjalan. Salah satunya dengan meliburkan beberapa karyawan.

"Kalau biasanya kita bisa libatkan 10 orang, saat ini paling separuhnya. Karena memang permintaan sepi, namun di satu sisi kita ingin produksi tetap berjalan agar tetap ada pemasukan buat teman-teman,"ungkapnya.

Lebih lanjut, Ghofur mengaku telah mengajukan bantuan ke kementrian UMKM untuk keberlangsungan usahanya itu. Namun, hingga kini bantuan yang diharapkan belum juga turun.

"Kalau bantuan kita sudah ajukan ke pusat 2 bulan lalu. Kita ajukan 50 juta sebagai stimulan. Tapi ya memang sampai sekarang belum cair," paparnya.

Ghofur berharap agar Pemkab Blora juga ikut peduli terhadap nasib batik difabel ini. Terlebih dampak besar sedang dihadapi batik difabel ini selama masa pandemi.

"Paling gak Pemkab juga kasih bantuan ke kita lah. Masak yang baru-baru saja dapat, kita yang sudah lama ada gak dapat," harapnya. (AD)

Read More

Korpri Blora Salurkan 1000 Paket Sembako Peduli Dampak Covid-19

BLORA - Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Blora pada Senin siang (13/07/2020) melaksanakan penyaluran paket bantuan sembako sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat terdampak pandemic Covid-19.

Tidak tanggung-tanggung, paket sembako yang dibagikan kali ini berjumlah 1000 paket. Yang penyerahannya dilakukan oleh Ketua Korpri Kabupaten Blora, Komang Gede Irawadi, SE, M.Si yang tidak lain adalah Sekda Kabupaten Blora.

Penyerahan dilakukan di Posko GTPP Covid-19 Kabupaten Blora, disaksikan langsung oleh Bupati Blora H. Djoko Nugroho usai melaksanakan konferensi pers perkembangan persebaran virus korona.

“Ini adalah bentuk kepedulian KORPRI Kabupaten Blora untuk masyarakat terdampak pandemic Covid-19. Secara simbolis kita serahkan ke beberapa perwakilan OPD terkait agar bisa diteruskan dibagikan ke masyarakat sekitar. Jumlahnya ada 1000 paket, isinya ada beras, minyak, gula, mie dan lainnya,” ucap Sekda.

Diantaranya, diserahkan secara simbolis kepada perwakilan Camat, BPN (mewakili instansi vertikal), BPBD, Satpol P, petugas medis RSUD Blora, petugas medis Dinas Kesehatan, Puskesmas Blora, dan perwakilan warga di lingkungan Setda Blora.

Sementara itu, Bupati Djoko Nugroho mengucapkan terimakasih kepada seluruh pengurus dan anggota KORPRI Kabupaten Blora yang telah menyalurkan bantuan paket sembako untuk masyarakat terdampak. Menurut Bupati, ini kegiatan yang bagus dan bisa mengurangi beban masyarakat.

“Terimakasih KORPRI, semoga kegiatan ini bermanfaat untuk masyarakat. Semoga bisa dilanjutkan dibagikan kepada yang benar-benar membutuhkan,” kata Bupati.

Terpisah, Saestuningtyas, salah satu warga Kelurahan Mlangsen lingkungan sekitar Setda Blora yang menerima bantuan paket sembako ini mengucapkan terimakasih dan berharap agar pandemic Covid-19 ini bisa segera berakhir.

“Terimakasih atas bantuannya. Rumah saya di jalan Melati belakang Setda ini, alhamdulillah dapat paket sembako,” ucapnya singkat. (AD)

Read More

Pemkab Blora Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Dan WBBM

BLORA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora pada Rabu (08/07/2020) mengadakan Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Deklarasi dilakukan oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan disaksikan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang meliputi Bupati, Ketua DPRD, Kajari, Kapolres, Dandim 0721/Blora, Kepala Pengadilan Negeri, serta DanYon 410/Alugoro.

Dalam laporannya, Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Blora, dr. Henny Indriyanti, M.Kes, selaku Ketua Reformasi Birokrasi Kabupaten Blora, menyatakan bahwa kegiatan ini didasarkan pada Permenpan RB nomor 10 Tahun 2019, yang merupakan salah satu tahapan atau proses pembangunan zona integritas di lingkungan pemerintah daerah.

“Hakikat dari pembangunan zona integritas ini sendiri ialah membangun dan mengimplementasikan program reformasi birokrasi secara baik sehingga mampu menumbuhkembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi dan budaya birokrasi melayani dengan baik di lingkungan pemerintah daerah,” ucap dr. Henny Indriyanti, M.Kes.

Menurutnya, terdapat lima tahapan atau proses pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM yakni dari tahapan pencanangan zona integritas hingga tahap penetapan pembangunan zona integritas yang diusulkan dan ditetapkan langsung oleh Menteri PanRB.

“Saat ini Blora masih dalam tahap pertama yakni pencanangan zona integritas, yang dalam tahapan ini dilakukan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pegawai dan pernyataan komitmen untuk siap membangun zona integritas,” jelasnya.

Dalam proses penilaian dan penetapan WBK serta WBBM, menurutnya dilakukan dalam beberapa tahapan. Yang dimulai dari membangun unit kerja percontohan yang kemudian dilakukan penilaian inspektorat sebagai tim penilai internal dan selanjutnya hasilnya direview oleh Kemenpan RB sebagai tim penilai nasional. Jika hasilnya memenuhi syarat akan ditetapkan menjadi WBK dan WBBM, namun jika tidak akan diminta untuk melakukan sejumlah langkah perbaikan.

“Selama tahun 2019 kemarin sudah ada 6 unit kerja di Kabupaten Blora yang melaksanakan deklarasi pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM, yakni RSUD dr. R. Soetijono Blora, RSUD dr. R. Soeprapto Cepu, DPMPTSP, Dindukcapil, BPPKAD, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,” sebutnya.

Untuk itu, menurutnya perlu dilakukan percepatan pembangunan zona integritas di lingkungan Pemkab Blora pada tahun 2020 yang hari ini ditandai dengan pencanangan pembangunan zona integritas yang diikuti oleh 22 Badan, Dinas dan Kantor, serta 16 Kecamatan di lingkungan Pemkab Blora.

“Kami mohon setelah pencanangan ini, masing-masing Badan, Dinas, dan Kantor bisa melaksanakan pencanangan pembangunan zona integritas bagi seluruh pegawai dan karyawan kantor di instansi masing-masing,” pungkasnya.

Selanjutnya, Inspektur Daerah Kab.Blora, Drs. Kunto Aji membacakan naskah deklarasi pembangunan zona integritas yang dilanjutkan dengan penandatanganan oleh seluruh Kepala OPD (Badan, Dinas, Kantor dan Camat), diikuti Bupati dan jajaran Forkopimda sebagai saksi.

Sementara itu, Bupati H.  Djoko Nugroho dalam sambutannya mengapresiasi langkah percepatan pembangunan zona integritas di Kabupaten Blora yang hari ini berjalan cukup khidmat, disiarkan live streaming di akun Youtube Protokol dan Komunikasi Pimpinan Blora sehingga bisa diikuti masyarakat umum, dan lancar sesuai protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

“Pencanangan Pembangunan Zona Integritas ini sebagai syarat mutlak dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi agar kita bisa melaksanakan pembangunan dengan baik. Saya ingin agar Dinas Perijinan (DPMPTSP) bisa menjadi contoh bagi seluruh Dinas (OPD), begitu juga 5 OPD lainnya yang sudah melaksanakan deklarasi tahun 2019 lalu, jadi ada 6,” tegas Bupati.

Bupati meminta agar Kajari dan Kapolres bisa ikut melakukan pendampingan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan zona integritas di Kabupaten Blora, khususnya pada 6 OPD yang sudah mencanangkan tadi.

“Tidak hanya mengawasi, namun kita minta tolong juga untuk bisa nuturi. Sehingga pembangunan zona integritas ini benar-benar terwujud menuju WBK dan WBBM,” tambah Bupati.

Pihaknya juga mendorong agar OPD lainnya bisa segera menyusul, sehingga secara keseluruhan bisa melaksanakan pencanangan pembangunan zona integritas. Bupati ingin agar Blora bisa benar-benar bebas dari segala bentuk praktek korupsi, dan bisa melaksanakan pelayanan yang cepat, bersih, dan mudah bagi masyarakat. (AD)

Read More

Pelayanan SIM Internasional Korlantas Polri, Begini Mekanismenya

BM - Korlantas Polri melakukan adaptasi tatanan kehidupan baru _(New Normal)_ tanpa kehadiran pemohon ke Satpas SIM Internasional Korlantas Polri, Jakarta. Dengan memanfaatkan jasa pengiriman untuk mengirim buku SIM Internasional ke alamat rumah pemohon.

Adapun cara yang dapat dilakukan para pemohon yaitu pemohon bisa mengakses www.siminternasional.korlantas.polri.go.id atau cukup menulis kata kunci SIM Internasional melalui browser di handphone atau komputer.

Kemudian melakukan registrasi online dengan melakukan pengisian data diri:
✅ upload foto SIM yang masih berlaku
✅ upload foto KTP
✅ upload foto Paspor
✅ upload foto KITAP khusus WNA
✅ upload pas foto dengan warna latar belakang putih
✅ upload foto tanda tangan

Kemudian silahkan pilih cara pengambilan SIM Internasional, diambil sendiri di kantor pelayanan SIM Internasional Korlantas Polri atau dikirim langsung ke rumah melalui jasa pengiriman ekspress.

Setelah data lengkap, pemohon  akan menerima nomor rekening pembayaran yang saat ini menggunakan Briva Bank BRI untuk melakukan pembayaran PNBP SIM Internasional dan jasa pengiriman.

Bukti pembayaran akan dikirim melalui email. Pembayaran dapat di lakukan secara Non tunai Melalui ATM, M-Banking, Internet Bangking maupun setor tunai pada Bank.

Setelah itu pemohon melakukan pembayaran, petugas di kantor pelayanan SIM Internasional akan menerima konfirmasi secara elektronik, kemudian petugas akan
melakukan Verifikasi dan Validasi data pemohon serta melakukan Indentifikasi data.

Jika persyaratan lengkap dan sesuai maka petugas akan melakukan pencetakan Buku SIM Internasional, kemudian melakukan pengiriman sesuai pilihan pemohon.

Bagi pemohon yang telah melakukan pembuatan SIM Internasional secara online, dapat memberikan penilaian pelayanan dengan memberikan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dapat di akses langsung melalui website SIM Internasional.

*PROSES CEPAT, TUNGGU DIRUMAH SAJA*
(SB)

Read More