Pasar Tani Blora Terapkan Prokes Ketat Dengan 3M

BLORA - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blora menggelar Pasar Mitra Tani, di halaman Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Blora, upaya ini dilakukan untuk menjembatani penyerapan produk petani di tengah pandemi Covid-19. (23/10/2020)

Kegiatan ini dihelat satu kali dalam satu minggu, yakni setiap Jumat di halaman Parkir Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blora sejak bulan September 2020, mulai pukul 07.00. Meski bertajuk pasar, namun diterapkan protokol kesehatan (Prokes) ketat antara pedagang dan pembeli.

"Bagi pengunjung pasar tani ini kita wajibkan  mematuhi protokol kesehatan dengan 3M, yakni wajib memakai masker,  mencuci tangan pada tempat yang sudah kami sediakan dan menjaga jarak antara pembeli satu dengan yang lainnya," ujar Hadi Rokhmiyati SP,MM selaku Plt. Kabid Ketahanan Pangan 

"Selain itu petugas juga mengecek suhu tubuh satu persatu  bagi pengunjung yang baru datang,  hal ini demi keselamatan semua pedagang dan pengunjung di pasar tani Blora," tambahnya.

Semantara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Reni Miharti menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk mendekatkan produk hasil pertanian ke konsumen untuk pemulihan ekonomi nasional yang ada di Kabupaten Blora.

“Kami sudah melakukan kegiatan ini selama 8 kali pelaksaaan, omzet dari Pasar Mitra tani paling rendah Rp.19 juta dan yang paling tinggi bisa mencapai Rp32 juta, dan ini sangat membantu sekali para petani,"  tuturnya, Jumat (23/10/2020).

Seorang konsumen Pasar Mitra Tani, Luwis  (35), mengaku terbantu dengan adanya pasar tersebut. Hampir tiap hari Jumat dirinya berbelanja untuk kebutuhan pokok.

"Saya lebih senang belanja di pasar tani ini,  selain harganya lebih murah juga saya lebih nyaman karna protokol kesehatan benar benar diterapkan secara ketat oleh petugas," Ungkap Luwis. (AD)

Read More

Pupuk Langka, Pemuda Tani HKTI Blora Audiensi Dengan Komisi B DPRD

BLORA - Wakil ketua DPRD Blora, Siswanto bersama sejumlah anggota Komisi B DPRD Kabupaten Blora menerima audiensi Pemuda Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Blora. (20/10/2020) terkait kelangkaan pupuk bersubsidi bagi petani di Kabupaten Blora terjadi hampir tiap tahun.

Program Kartu tani yang sejak awal di gadang gadang sebagai alternatif oleh pemerintah hingga kini belum maksimal dalam pelaksanaannya.

Pada kesempatan itu, Wakil ketua Komisi B DPRD Blora, Munawar  mengatakan bahwa kelangkaan pupuk tersebut merupakan masalah bersama.

“Yang terjadi saat ini menjadi masalah kita bersama. Terkait regulasi contoh di Kunduran distributor dan pengecer tidak berani menjual karena petani tidak punya kartu tani,” ujar Munawar.

Petani Blora, Sriyono, salah satu peserta audiensi menyampaikan bahwa Petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi dan bagi petani yang tidak memiliki kartu tani tidak dapat membelinya.

"Jadi untuk petani, petani itu mau membeli pupuk itu sudah," ucap Sriyono.

Wakil ketua DPRD Blora, Siswanto menjelaskan bahwa hari ini petani menyampaikan bahwa di Blora pupuk saat ini langka dan sulit, itu memang betul, di lapangan memang seperti itu.

"Petani di Kecamatan Tunjungan, Ngawen, Japah, Jati, dan Randublatung menyampaikan memang kesulitan, ternyata tadi data ketersediaan pupuk masih ada di Gudang bangkle, Gudang Ngawen dan Randublatung tapi belum sampai ke pengecer,” terang Mas Sis sapaan akrabnya.

Lebih lanjut Siswanto juga menyinggung terkait penyusunan RDKK menurutnya banyak lahan yang belum masuk dalam RDKK. Dirinya meminta semua pihak untuk aktif mencari solusi terkait persoalan kelangkaan pupuk.

“Ternyata banyak yang belum masuk khususnya lahan-lahan hutan, padahal sebagian sudah ada dari beberapa puluh ribu baru sekian ribu lahan hutan, tapi belum semuanya, kita minta supaya kesulitan apa, apakah dari Perhutani atau dari dinas yang kurang aktif kita minta agar mereka mencari solusi itu,” tandas Siswanto.

Siswanto meminta, Pemkab Blora melalui Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di ruang pertemuan DPRD  Blora beserta jajarannya untuk segera pupuk  terdistribusikan ke distributor, ke pengecer agar pupuk dapat diperoleh dengan mudah oleh para petani.

“Musim hujan segera datang memupuk pakai apa para petani. Saya minta hari ini rapat segera, besok melaporkan kepada DPRD secara tertulis,” pungkasnya.

Hadir dalam audiensi tersebut, Komisi Pengawas Pupuk Kabupaten, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Pengawas Distributor Pupuk, Pemuda Tani HKTI Blora. (AD)

Read More

Pertamina EP Gelar MWT dan Tasyakuran di CPP Gundih

GUNDIH - Pertamina EP Asset 4 Lapangan Cepu kembali menggelar Management Walkthrought (MWT) dan Tasyakuran pasca kembali beroperasinya Central Processing Plant (CPP) pada Senin, (13/10/2020). Agenda ini dipimpin langsung oleh Asset 4 General Manager, Deddy Syam.

Dalam lawatan tersebut, Deddy bersama Manajemen Aset 4 dan Cepu Field ingin memastikan bahwa seluruh peralatan di CPP Gundih bekerja dengan baik. Di samping itu, standar larangan produksi gas tersebut diimplementasikan seluruh operator.

"MWT ini sebagai fasilitas produksi saya dengan rekan-rekan dan bidang Cepu, khususnya CPP Gundih. Saya ingin memastikan prosedur operasi yang benar-benar diperhatikan, sehingga keselamatan dan performa CPP Gundih terjaga," ucapnya.

Selain MWT, Pertamina EP juga menggelar tasyakuran sederhana di Halaman depan CPP Gundih. Dalam agenda tersebut Manajemen Asset 4 dan Cepu Field menyerahkan santunan kepada 50 anak yatim dan 2 panti asuhan di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Blora dan sekitarnya. Sesuai protokol Covid-19, secara simbolis 5 anak yatim dan 2 pengurus panti asuhan yang hadir sebagai perwakilan.

Cepu Field Manager Afwan Daroni, menyatakan bahwa kegiatan tersebut sebagai rasa syukur dari Pertamina EP usai berhasil menyelesaikan pemulihan CPP Gundih.

"Kembali beroperasinya CPP adalah hal yang patut kami syukuri dengan berbagi dan memohon dukungan doa dari masyarakat sekitar, termasuk adik-adik kita tercinta ini," ujarnya.

Seperti yang sudah diwartakan sebelumnya, CPP Gundih kembali beroperasi sejak 29 September 2020 lalu. Total 5 bulan dibutuhkan tim Pertamina EP untuk kembali memulihkan fasilitas produksi yang sempat mengalami gangguan pada April lalu. (AD)

Read More

EA Pria Tuban Gasak HP Di Konter Karangjati, Dibekuk Unit Reskrim Polsek Blora

BLORA - Satuan Reskrim Polsek Blora Polres Blora Polda Jawa Tengah berhasil tidak percaya seorang pria berinisial

EA, yang diketahui warga salah satu desa di Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban Jawa Timur. Senin, (05/10/2020).

EA ditangkap petugas lantaran diduga telah melakukan tindak pidana perampokan telepon genggam dikonter HP Kajat sel Jalan Raya Blora - Rembang, Kelurahan Karangjati Kecamatan Blora Kabupaten Blora.

Berawal dari laporan korban Herwin Akshani Hanif warga Karangjati RT 06/02 Kelurahan Karangjati Blora, bahwa telah terjadi perampokan Hand Phone dikonternya pada Jumat, 29 Mei 2020 sekira pukul 10.05 WIB dan kejadian tersebut terjadi dengan bukti rekaman CCTV yang ada dikonter tersebut.

Pelapor kejadian bahwa pelaku datang ke konter dua kali, dimana hari pertama datang pelaku hanya menanyakan tentang harga ponsel merk Siomi yang akan dibelinya, kemudian pada hari kedua pelaku datang lagi dengan membeli. Ketika hari kedua pelaku tersebut berhasil kabur HP Siomi dengan penjaga konter.

Kapolres Blora AKBP Ferry Irawan,SIK melalui Kapolsek Blora AKP Joko Priyono,SH mengungkapkan bahwa awalnya pelaku ingin melihat dan memegang hape, kemudian karyawan konterpun menyerahkan hape tersebut kepada pelaku, namun pelaku berpura pura ingin memasang pelindung layar sekalian, dan ketika si karyawan pergi mengambilkan pelindung layar, pelaku langsung bawa kabur hp tersebut menggunakan sepeda motornya.

"Setelah kita melakukan penyelidikan dan berdasarkan olah TKP serta bukti dari kamera CCTV, kita berhasil amankan tersangka bersama barang bukti Hape Merk Siomi Redmi Note 8 beserta sepeda motor yang diduga digunakan sebagai sarana untuk melakukan aksi kejahatannya," ungkap Kapolsek Blora, Kamis, (08/10/2020).

Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara. (ADY/Red)

Read More

Bupati Blora Terima Audiensi SPKP

BLORA - Bupati Blora H. Djoko Nugroho bersama Kapolres AKBP Ferry Irawan, SIK dan Dandim 0721 / Blora Letkol Inf. Ali Mahmudi, pada Rabu siang (07/10/2020), menerima audiensi Serikat Pekerja Kontrak Pertamina (SPKP) Cepu terkait tindak lanjut penyelesian hak buruh pasca pailit PT. Geo Cepu Indonesia (GCI).

Bertempat di ruang Pertemuan Setda Blora, SPKP menyampaikan permasalahan yang dilaporkan pekerja kontrak Pertamina yang sebelumnya bekerja dibawah Kerjasama Operasional (KSO) Pertamina dengan PT. GCI.

Kepada Bupati, Ketua SPKP Cepu Agung Pujo Susilo menyampaikan bahwa pada tahun 2014 Pertamina bekerja sama dengan PT. GCI sebagai KSO yang menggandeng PT. Caraka sebagai subkon. Namun pada tahun 2017 PT. GCI dinyatakan pailit sehingga diambil alih PT. Pertamina sejak Agustus 2017.

“Yang malam dalam hal ini buruh masih bekerja dan buruh tidak dibayar haknya dengan dalih pada saat itu buruh masih bekerja sebagai pekerja PT. Caraka. Kita telah melaksanakan mediasi dengan PT. Caraka dan PT. Caraka siap untuk membayar namun invoice PT. Caraka siapa yg akan bertanggung jawab. Kami minta kejelasan siapa yang berhak untuk membayar hak buruh apakah Pertamina atau PT. Caraka dimana setahu saya hasil minyak / kurator masuk ke PT. Pertamina, ”ungkap Agung Pujo Susilo.

Sementara itu, Andi Putro selaku perwakilan PT Pertamina Field 4 Cepu, mengatakan bahwa status PT.GCI merupakan pemegang lapangan yang di KSOkan oleh PT. Pertamina dan kontrak GCI habis pada bulan September 2017.

“Dengan habisnya kontrak maka KSO dikembalikan ke Pertamina dan sejak September 2017 dikelola langsung oleh PT. Pertamina. Pada saat peralihan GCI bisa dikatakan pailit karena tidak bisa menyelesaikan kewajibanya terhadap karyawan dan apabila Pertamina dibilang tidak tanggung jawab, tidak bisa disalahkan karena ketika KSO dipegang GCI, Pertamina tidak ada tunggakan dengan GCI,” terangnya.

Menurut Andi Putro, pada saat diserahkannya KSO oleh PT. GCI ke Pertamina seharusnya hak-hak pekerja harus sudah dibayar oleh PT. GCI.

“Berdasarkan informasi yang saya terima PT. GCI memang sudah tidak bisa membayar karyawan maupun barang yang sudah digunakan,” tambahnya.

Mendengar hal ini, Bupati menyimpulkan bahwa intinya gaji karyawan tidak berdasarkan PT. GCI pada saat masa peralihan PT. GCI ke PT. Pertamina sehingga dalam hal ini perlu adanya pimpinan masing-masing PT yaitu PT. Pertamina, PT GCI sebagai KSO dan PT. Caraka sebagai subkon PT. GCI.

Kesalahan ini yaitu tidakya hak karyawan pada masa peralihan PT. GCI ke PT. Pertamina pada bulan Agustus 2017 dimana permasalahanya hasil minyak / kurator pada bulan Agustus 2017 apakah sudah masuk ke Pertamina atau masih masuk di PT. GCI. Saya minta kepada Bapak Andi untuk dicek kembali kurator tersebut masuk ke Pertamina atau ke PT. GCI sehingga permasalahan ini bisa dicarikan titik temu, ”ucap Bupati.

Menurut Bupati, audiensi ini belum bisa menemui titik temu. Sehingga dilakukan perlu pertemuan lanjutan.

“Saya anggap ini pertemuan awal, kedepan harus diundang lebih lengkap. Sehingga bisa kita jembatani bersama dengan Pak Kapolres dan Pak Dandim. Saya minta ke Bapak Andi siapa saja dari PT. Pertamina yang harus saya undang agar permasalahan ini segera diselesaikan,” pungkas Bupati.

Selanjutnya, Bupati Blora  meminta agar OPD terkait bisa menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan pihak-pihak terkait. (AD)

Read More

Sepi Job, Seniman Blora Curhat Ke Bupati

BLORA - Sejumlah seniman di Kabupaten Blora mengeluhkan sepinya jobs  manggung selama Pandemi Covid-19. Mereka mengaku banyak job manggung dibatalkan karena adanya larangan manggung saat ini.

Keluhan seniman ini disampaikan saat audiensi dengan Bupati Blora H. Djoko Nugroho bersama jajaran Forkopimda Blora  di Pendopo Rumah Dinas, Sabtu (03/10/2020).

“Sebenarnya kami di dalam hati menangis, hampir semua seniman mengeluh. Kami sadar,  kami tak bisa lepas dari pandemi ini, kami juga butuh uang untuk menghidupi keluarga, kami tidak menuntut para pemangku kepentingan namun kami mohon dalam pertemuan ini bisa memberikan solusi,” jelas Budi Salah seorang seniman.

Wakapolres Kompol Joko Watoro mengatakan, Pihaknya juga bisa merasakan apa yang terjadi saat ini,  namun demikian Polri juga terikat aturan kedinasan secara vertikal, baik tertulis, lisan maupun lainya, yang intinya memberikan perintah yang berkaitan kebijakan pemerintah dalam Covid-19.

“Khusus Blora kami monitor, masih naik trend di Blora, setiap hari kami bersama TNI dan Satpol PP terus menghimbau agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan, sebagai upaya antisipasi Covid-19,” ujar Wakapolres.

Berkaitan kegiatan masyarakat selama pandemi Covid-19 ini lanjut Wakapolres, Polri tidak pernah melarang, namun demikian apabila terjadi kerumunan, dan melanggar protokol kesehatan, tentu akan diperingatkan dan akan ditertibkan.

“Seperti halnya di Cepu kemarin, ada kegiatan, kami datangi dan kami lakukan koordinasi secara persuasive. Selama ini, ijin dalam keramaian, satuan tidak boleh mengeluarkan ijin yang di mungkin mengakibatkan kerumunan, oleh karena itu hal ini harus juga dimengerti oleh masyarakat, kami juga selalu menghimbau masyarakat pakai masker, cuci tangan,  dan bisa menjaga jarak serta menghindari kerumunan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu,  Komandan Kodim 0721/Blora Letkol Inf Ali Mahmudi menambahkan bahwa pihaknya paham betul yang dialami seniman,  karena di pandemi Covid-19 ini kita harus selalu diminta untuk selalu jaga jarak.

“Selama ini memang terasa berat namun kita harus saling menjaga dan mengamankan diri, tentu sangat berat bagi seniman namun waktu dekat ini kami akan koordinasi dengan Forkompimda, sehingga Blora tetap aman dan bisa hidup sehat di masa pandemi ini. Kami juga berharap Covid-19 ini segera berakhir dan pemerintah bisa mengumumkan kegiatan bisa berjalan normal,” ucap Dandim.

Dalam pertemuan tersebut, belum menghasilkan kesepakatan terkait ijin manggung kesenian.
Dalam waktu dekat ini Bupati Blora akan melakukan beberapa kali pertemuan lagi baik dengan para seniman, Forkompimda dan pemerintah ditingkat Kecamatan.

“Pertemuan hari ini baru 30 persen nanti akan ada lagi keluhan semua seniman saya terima dan akan kami rapatkan lagi,” ungkap Kokok sapaan akrab Djoko Nugroho.

Sekedar diketahui, sejak 01 Juli 2020 lalu seniman diperbolehkan pentas, namun pentas skala kecil. Syaratnya semua harus bersedia melaksanakan protokol kesehatan. Jika dalam pelaksanaannya dijumpai pelanggaran, seperti tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak, tentu akan diberikan teguran oleh Aparat. (ADY/Red)

Read More

Seniman Audiensi Dengan Bupati, Bahas Izin Hiburan Masa Pandemi Covid-19

BLORA - Perwakilan Seniman Kabupaten Blora melakukan audiensi dengan Bupati Blora, Forkopimda dan OPD terkait tentang perizinan hiburan di tengah pandemi  Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)  di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora pada Jumat siang (02/10/2020).

Tampak hadir Wakapolres Kompol Joko Watoro,  Kabag Ops Kompol Supriyo,  Komandan Kodim 0721/Blora Letkol Inf Ali Mahmudi, Kepala inspektorat Kunto Aji, Kepala Kesbangpol Wahyu Jatmiko, dan Kabag Hukum Setda Blora, Bondan Arsiyanti dan diikuti perwakilan seniman Blora sebanyak 40 orang.

Budi perwakilan Seniman Blora mengungkapkan keluh kesahnya selama pandemic covid 19 ini berlangsung, bahkan menurutnya, selama ini sejumlah job manggung banyak yang di batalkan.

“Sebenarnya kami di dalam hati menangis, hampir semua seniman mengeluh. Kami sadar kami tak bisa lepas dari pandemic ini, kami juga butuh uang untuk menghidupi keluarga, kami tidak menuntut para pemangku kepentingan namun kami mohon dalam pertemuan ini bisa memberikan solusi,” jelas Budi yang berprofesi sebagai MC.

Mendengar keluh kesah perwakilan seniman Blora tersebut, Bupati Djoko Nugroho  mengatakan

apa yang disampaikan tadi semua bisa ditangkap. Jeritan Seniman Blora ini tentu sangat dirasakan, semoga pertemuan ini nanti ada solusi yang terbaik untuk semuanya.

“Di depan ini ada para Bapak Bapak Forkompimda ada dari Polri dan TNI, semoga di pertemuan ini nanti semua bisa menghasilkan keputusan yang terbaik.” ujar Bupati.

Wakapolres Kompol Joko Watoro mengatakan, setelah mencermati apa yang disampaikan perwakilan seniman Blora pihaknya ikut berempati. Pihaknya juga bisa merasakan apa yang terjadi saat ini,  namun demikian Polri juga terikat aturan kedinasan secara vertikal, baik tertulis,  lisan maupun lainya, yang intinya memberikan perintah yang berkaitan kebijakan pemerintah dalam Covid-19.

 “Khusus Blora kami monitor, masih naik trend di Blora, setiap hari kami bersama TNI dan Satpol PP terus menghimbau agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan, sebagai upaya antisipasi Covid-19” ujar Wakapolres.

Berkaitan kegiatan masyarakat selama pandemic covid 19 ini lanjut Wakapolres, Polri tidak pernah melarang, namun demikian apabila terjadi kerumunan, dan melanggar protokol kesehatan, tentu akan diperingatkan dan akan ditertibkan.

“Seperti halnya di Cepu kemarin, ada kegiatan, kami datangi dan kami lakukan koordinasi secara persuasive. Selama ini, ijin dalam keramaian, satuan tidak boleh mengeluarkan ijin yang di mungkin mengakibatkan kerumunan, oleh karena itu hal ini harus juga dimengerti oleh masyarakat, kami juga selalu menghimbau masyarakat pakai masker, cuci tangan,  dan bisa menjaga jarak serta menghindari kerumunan.” ujarnya .

Dalam kesempatan itu Komandan Kodim 0721/Blora Letkol Inf Ali Mahmudi menambahkan bahwa pihaknya paham betul yang dialami seniman,  karena di pandemic Covid 19 ini kita harus selalu diminta untuk selalu jaga jarak.

“Selama ini memang terasa berat namun kita harus saling menjaga dan mengamankan diri, tentu dalam berat bagi seniman namun waktu dekat ini kami akan koordinasi dengan Forkompimda, sehingga Blora tetap aman dan bisa hidup sehat di masa pandemi ini. Kami juga berharap covid 19 ini segera berakhir dan pemerintah bisa mengumumkan kegiatan bisa berjalan normal,” ucap Dandim.

Dalam pertemuan tersebut, belum didapatkan hasil audiensi secara 100 persen, namun demikian dalam waktu dekat ini Bupati akan melakukan beberapa kali pertemuan lagi baik dengan para seniman, Forkompimda dan pemerintah ditingkat Kecamatan.

“Pertemuan hari ini baru 30 persen nanti akan ada lagi keluhan semua seniman saya terima dan akan kami rapatkan lagi,” pungkas Bupati.

Sekedar diketahui sejak 1 Juli 2020 lalu seniman diperbolehkan pentas, namun pentas skala kecil. Syaratnya semua harus bersedia melaksanakan protokol kesehatan. Jika dalam pelaksanaannya dijumpai pelanggaran, seperti tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak, tentu akan memberikan teguran. (AD)

Read More