BLORA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI gelar rakor pemberantasan
korupsi dengan Gubernur Jateng dan Kepala Daerah se-Jawa Tengah, Bupati Blora,
H. Arief Rohman, pada Kamis siang (11/11/2021) kemarin, mengikuti rapat
koordinasi terkait pemberantasan tindak korupsi terintegrasi oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, di
Gedung Gradhika Bakti Praja, Kantor Gubernur Jawa Tengah.
Hadir sebagai narasumber utama, Ketua KPK RI, Komjen Pol (Purn) Firli
Bahuri, bersama Gubernur Jawa Tengah, H.
Ganjar Pranowo, serta diikuti seluruh
Kepala Daerah dan Ketua DPRD se-Jawa Tengah.
Dalam rakor tersebut, Ketua KPK RI Komjen. Pol. Firli Bahuri, dan
Gubernur memberikan arahan kepada Kepala Daerah dari Kabupaten/Kota se Jawa
Tengah yang hadir secara langsung, serta jajaran Pemerintah Daerah secara
virtual tentang pentingnya pencegahan korupsi.
Mengawali arahannya, Ketua KPK menyampaikan, apresiasi atas capaian MCP
di Jawa Tengah yang sudah baik. MCP atau monitoring centre for prevention,
adalah merupakan capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi.
“Kami ingin menyampaikan dulu apresiasi kepada Jawa Tengah dan
jajarannya, Bupati dan Walikota karena hasil monitor KPK dengan MCP, 8 aspek yang kita intervensi, menunjukan
angka yang cukup menggembirakan” ucapnya.
Peran Kepala Daerah
Ketua KPK dalam arahannya menjelaskan, beberapa hal terkait tindak pidana
korupsi. Kemudian, pihaknya juga memberikan arahan, terkait peran penting
seorang Kepala Daerah.
“Saya ingin sekedar mengingatkan kembali peran Kepala Daerah, peran
penting kepala daerah ingin mewujudkan tujuan negara, karena tujuan negara
tidak akan bisa terwujud, tanpa peran bapak ibu sekalian” ucapnya.
Kemudian, tambah Komjen Firli, juga menjamin stabilitas politik dan
keamanan, menjamin keselamatan masyarakat dari segala gangguan bencana dan
pertumbuhan ekonomi, menjamin kepastian kemudahan investasi dan perizinan
berusaha, serta menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional.
Dikatakannya, untuk memberantas korupsi, kita harus hilangkan niat orang
untuk korupsi, kesempatan orang untuk korupsi, dan harus membuat mereka takut
untuk korupsi.
“Sehingga pemberantasan korupsi yang dikedepankan KPK saat ini dengan
tiga pendekatan” terangnya.
Pada kesempatan itu, Sekda Komang pimpin jajaran Kepala OPD, Camat dan
Inspektorat Daerah ikuti rakor pemberantasan korupsi dengan KPK secara virtual
Tiga Pendekatan KPK
Firli merinci yakni pendekatan pertama adalah menggunakan pendidikan dan
peran masyarakat, kedua pendekatan pencegahan, dan terakhir adalah pendekatan
penindakan.
“Seberapa kecil pendapatan akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan
seberapa besar pendapatan tidak akan cukup, untuk memenuhi gaya hidup. Kuncinya
komitmen dan integritas, agar niat korupsi ini tidak muncul. Integritas yang
rendah dapat menimbulkan niat korup,” tegas Firli Bahuri.
Adapun, Gubernur Ganjar memaparkan mengenai beberapa area yang menjadi
potensi korupsi seperti berkaitan dengan APBD, Pengadaan Barang dan Jasa,
Pelayanan Publik, hingga Kepegawaian.
Ganjar menyampaikan, berdasarkan data yang diperolehnya, pelaku tindak pidana korupsi berasal dari
berbagai macam kalangan.
“Ada data yang diberikan oleh website KPK, ini pelaku korupsi tahun 2004
sampai 2020, jumlahnya cukup banyak dan ternyata pesertanya banyak, mulai dari
swasta, di legislatif, eksekutif, Kementerian dan Kepala Daerah” terang Ganjar.
Suap Paling Banyak
Disampaikannya, yang paling banyak dilakukan adalah penyuapan, lalu di
pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan anggaran, pencucian uang/ money
laundry pungutan liar, perizinan, dan menghalangi proses hukum.
Gubernur mengatakan bahwa korupsi, dapat berdampak pada banyak bidang.
Selain itu, upaya-upaya pemberantasan korupsi, dapat dilakukan dari segi
regulasi, penerapan dan penegakan hukum secara konsisten dan adil, diklat integritas kepemimpinan semakin baik,
dan ASN Berintegritas. Kemudian, ada beberapa strategi pencegahan yang dapat
dilakukan.
“Strategi pencegahannya tentu preemptif, preventif, detektif, dan juga
ada yang represif, Alhamdulillah kalau kita bicara mendeteksinya, itu kewajiban
LHKPN terimakasih Jawa Tengah dulu pernah dikasih penghargaan karena eksekutif
dan legislatif di Provinsi bisa 100 persen” ucapnya.
Selain itu, pihaknya juga terus mendorong pengelolaan keuangan negara,
agar semakin optimal. Kemudian capaian MCP yang ada di Jawa Tengah, untuk terus
semakin ditingkatkan. Gubernur Ganjar juga memberikan beberapa arahan, terkait
rekomendasi pencegahan korupsi kepada Pemerintah Daerah.
“Kita ada rekomendasinya, meningkatkan komitmen Kepala Daerah dan Kepala
OPD, agar bekerja sesuai ketentuan yang berlaku, membuat sistem layanan
terintegrasi, mensosialisasikan budaya anti korupsi dan integritas di
lingkungan masing-masing” terang Gubernur
“Penguatan APIP, peningkatan komitmen perbaikan tata kelola Pemda lewat
program MCP, penguatan pengawasan tata kelola Dana Desa, dan sinkronisasi data
perizinan provinsi dengan kab/kota secara sistemik” lanjutnya.
Blora Laksanakan Arahan
Sementara itu, Bupati H. Arief Rohman, pun menyatakan kesiapannya, untuk
menindaklanjuti arahan Ketua KPK RI dan Gubernur Ganjar Pranowo, terkait
pencegahan korupsi khususnya di Kabupaten Blora.
“Apa yang disampaikan Ketua KPK dan Pak Gubernur akan menjadi catatan
kami, agar bisa benar-benar dilaksanakan di Kabupaten Blora. Kita ingin,
kedepan Blora bebas dari segala bentuk praktek korupsi. Korupsi itu timbul
karena keserakahan, kekuasaan, dan kesempatan. Tidak ada pelaku korupsi itu
orang miskin, yang ada koruptor itu, pasti orang yang punya kuasa dan orang
kaya, itu kata beliau tadi. Ini menjadi perhatian kami untuk disampaikan ke
jajaran,” ungkap Bupati.
Terpisah, Sekda Komang Gede Irawadi, usai mengikuti rakor secara daring
melalui zoom meeting dari Inspektorat Blora, meminta kepada jajarannya, agar
arahan arahan dari KPK untuk dapat diperhatikan dan ditindaklanjuti dengan
baik.
Inspektur Daerah Blora., Kunto Aji, berharap, agar dengan adanya rapat
koordinasi dengan Ketua KPK tersebut, dapat menambah pengetahuan bagi Perangkat
Daerah, terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi
terintegrasi.
“Saya harap rapat kali ini, dapat menambah ilmu dan wawasan kita. Saya
juga minta, kita semua untuk selalu mendukung upaya-upaya pencegahan dan
pemberantasan korupsi” pungkasnya.
Adapun rapat secara virtual tersebut diikuti oleh Sekretaris Daerah
Kabupaten Blora Komang Gede Irawadi, Inspektur Daerah, Kunto Aji, Kepala OPD
Pemkab Blora, Camat, dan jajaran Inspektorat Kabupaten Blora. (Redaksi)
