Kesadaran Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilu 2019 Cenderung Apatis Dan Pragmatis

bangsamandiri.com - Sebagaimana diketahui bahwa pemilihan umum (Pemilu)  tahun 2019 merupakan proses pergantian anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden yang secara sah diakui hukum, serta momentum bagi rakyat untuk secara langsung menentukan pasangan Presiden dan wakil Presiden sesuai dengan aspirasi/keinginan rakyat.

Kekeliruan pandangan umum tentang politik terhadap siswa dapat dipahami, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Di sinilah kita melihat betapa perlunya menyosialisasikan kesadaran politik bagi siswa ke dalam nilai-nilai, norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan dasar dalam kehidupan kemasyarakatan, dimana kehidupan politik merupakan salah satu seginya, dan karena tujuan yang demikian itu adalah juga merupakan tujuan dari pendidikan, baik formal maupun informal.

Tingkat kesadaran pemilih pemula yang ada di Indonesia masih dipengaruhi oleh kebiasaan, ataupun sekedar ikut-ikutan saja, hal ini sangat memprihatinkan, mengingat pemilih pemula inilah sebagai generasi penerus khususnya yang ada di daerah.

Oleh karena itu kesadaran masyarakat umumnya masih ditentukan oleh pendidikan politik yang diterima oleh masyarakat, khususnya pemilih pemula. Sarana-sarana, intensitas pendidikan politik yang diterima oleh masyarakat, menentukan kesadaran pemilih pemula untuk memberikan hak suaranya dengan benar.

Pada umumnya diterima pendapat bahwa pendidikan dalam arti luas bertujuan untuk mensosialisasikan siswa ke dalam nilai-nilai, norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan dasar dari masyarakatnya. Pendidikan sebagai suatu proses dalam berbagai kesempatan, jauh lebih luas daripada hasil lembaga persekolahan, mencakup interaksi kemasyarakatan di masyarakat itu sendiri.

Berkenaan dengan pendidikan politik bagi siswa sebagai bagian masyarakat pemilih pemula dalam Pemilu 2019 diharapkan dapat dijadikan proses pembelajaran untuk memahami kehidupan bernegara. Sebagaimana diketahui bahwa pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden merupakan proses pergantian anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden yang secara sah diakui hukum, serta momentum bagi rakyat untuk secara langsung yang sekaligus menentukan pasangan Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan aspirasi/keinginan rakyat.

Hal ini berkaitan erat dengan pembelajaran, atau pengetahuan yang diperoleh saat duduk dibangku sekolah, dimana pendidikan tentang partisipasi politik yang masih minim, sehingga pengetahuan para siswa tentang fungsi dan manfaat dari partisipasi politik masih sangat rendah.

Sedangkan budaya politik adalah keseluruhan nilai, keyakinan empirik, dan lambang ekspresif yang menentukan terciptanya situasi di tempat kegiatan politik terselenggara. Pendidikan politik sebagai proses penyampaian budaya politik bangsa, mencakup cita-cita politik maupun norma-norma operasional dari sistem organisasi politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Pendidikan politik perlu ditingkatkan sebagai kesadaran dalam berpolitik akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga siswa diharapkan ikut serta secara aktif dalam kehidupan kenegaraan dan pembangunan.

Kebudayaan Remaja/Siswa sebagai Pemilih Pemula dalam Pemilu Siswa atau remaja pada umumnya memiliki suatu sistem sosial yang seolah-olah menggambarkan bahwa mereka mempunyai “dunia sendiri”.

Nilai kebudayaan remaja antara lain adalah santai, bebas dan cenderung pada hal-hal yang informal dan mencari kesenangan, oleh karena itu semua hal yang kurang menyenangkan dihindari. Seorang remaja membutuhkan dukungan dan konsensus dari kelompok sebayanya.

Dalam hal ini setiap penyimpangan nilai dan norma kelompok akan mendapat celaan dari kelompoknya, karena hubungan antara remaja dan kelompoknya bersifat solider dan setia kawan. Pada umumnya para remaja atas kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan persamaan dalam minat, kesenangan atau faktor lain.

Pendidikan Demokrasi di Lingkup SekolahPendidikan Demokrasi adalah esensinya Pendidikan Kewarganegaraan (PKN). PKN itu sendiri bagian dari Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS). Kewarganegaraan sebagai wahana utama dan esensi dari pendidikan demokrasi (CICED, 1999).

Dengan kata lain bahwa pendidikan demokrasi sebagai muatannya, Pendidikan Kewarganegaraan sebagai kendaraannya, sedangkan PIPS sebagai jembatan pendidikan ilmu-ilmu sosial yang bertujuan pendidikan. Kaitannya dengan tradisi kedua “social studies as social science” atau PIPS sebagai ilmu-ilmu sosial.

Secara logika pendidikan demokrasi itu sendiri merupakan turunan dari Ilmu Politik yang berada pada rumpun ilmu-ilmu sosial.

Artinya Kewarganegaraan merupakan pendidikan politik yang bertujuan pendidikan yang ditopang oleh ilmu-ilmu sosial secara interdisipliner, walaupun terjadi tarik menarik antara PIPS perlu diajarkan secara terpadu dan secara terpisah.

Model Pendidikan Demokrasi Pendidikan demokrasi yang baik adalah bagian dari pendidikan yang baik secara umum.Berkenan dengan hal tersebut disarankan Gandal dan Finn (Saripudin, 2001) perlu dikembangkan model sekolah berbasis pendidikan demokrasi.

Sanusi (Saripudin. U, 2001) juga mengemukakan perlu dikembangkannya pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional yang memungkinkan para siswa dapat mengembangkan dan menggunakan seluruh potensinya sebagai individu dan warga negara dalam masyarakat bangsa-bangsa yang demokratis.

Karakteristik Tata Aturan Pemilu, meskipun di dalam undang-undang 07 tahun 2017 yang terdapat dalam penjelasannya tidak memberikan definisi yang tegas tentang pemilu, tetapi menurut hemat penulis definisi pilkada dapat kita definisikan, bahwa pemilu adalah singkatan dari pemilihan umum di Indonesia, pemilu dapat juga diartikan sebagai proses pergantian Presiden dan Wakil Presien yang secara sah diakui hukum, serta momentum bagi rakyat untuk secara langsung menentukan Anggota DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan aspirasi/keinginan rakyat.

Kesadaran pemilih pemula yang ada di Indonesia masih dipengaruhi oleh kebiasaan, ataupun sekedar ikut-ikutan saja, hal ini sangat memprihatinkan, mengingat pemilih pemula inilah sebagai generasi penerus khususnya. Oleh karena itu kesadaran masyarakat umumnya masih ditentukan oleh pendidikan politik yang diterima oleh masyarakat, khususnya pemilih pemula.

Sarana-sarana, intensitas pendidikan politik yang diterima oleh masyarakat, menentukan kesadaran pemilih pemula untuk memberikan hak suaranya dengan benar.Sarana pendidikan politik yang dimaksud adalah Keluarga, Sekolah, Lingkungan Sekitar, Pekerjaan, Media Massa, dan Kontak-kontak Politik Langsung.

Setiap individu dalam kelompok itu berusaha menyesuaikan pendapatnya dengan teman-temannya mungkin karena ia ingin sama dengan mereka. Jadi kelompok pergaulan itu mensosialisasikan anggota-anggota dengancara mendorong atau mendesak mereka untuk menyesuikan diri terhadap sikap-sikap atau tingkah laku yang dianut oleh kelompok itu.

Seseorang mungkin menjadi tertarik pada politik atau mulai mengikuti peristiwa politik karena teman-temannya berbuat begitu. Seorang anak lulusan SLTA memilih masuk suatu perguruan tinggi karena teman-temannya berbuat demikian, Dalam hal ini tindakan anak tersebut merubah kepentingan dan tingkah lakunya agar sesuai dengan kelompoknya sebagai Usaha agar ia tetap, diterima anggota-anggota kelompok itu.

Disamping memberikan informasi tentang peristiwa poitik, media massa juga menyampaikan langsung maupun tidak langsung nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakatnya, beberapa simbol tertentu disampaikan dalam suatu konteks emosional karena itu sitem media massa yang terkendali merupakan sarana yang kuat dalam bentuk keyakinan-keyakinan politik.

Kontak-kontak politik langsung dapat mengubah sikap dan orientasi berpikir setiap individu atau kelompok atau tentangh hal-hal yang bersifat politik yang membawa keuntungan bagi orang atau kelompok tersebut.

Tingkat kesadaran pemilih pemula yang ada di Indonesia dalam memilih Ba pada Pemilihan Umum Ba secara serentak, beberapa waktu lalu, ternyata masih kurang, hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian dimana dari 70 (tujuh puluh) orang responden, sebanyak 65 (enam puluh lima) orang yang menyatakan kurang, hanya 3 (tiga) orang saja yang menyatakan baik2.

Tingkat pemberian suara pemilih pemula yang ada di Distrik Pirime dalam pemilihan umum ba kabupaten Lanny Jaya, masih banyak dipengaruhi oleh intervensi dari orang tua, maupun guruyang ada disekolah mereka untuk memilih pada satu pasangan calon tertentu, juga berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa keikutsertaan pemilih pemula hanya sekedar ikut-ikutan saja.

Tingkat kesadaran pemilih pemula dalam memilih di Pemilihan Umum Ba masih belum maksimal karena disebabkan masih kurangnya pemahaman akan arti pentingnya pemberian hak suara dalam pemilukada, serta kurangnya sosialisasi secara langsung oleh pasangan calon atau tim sukses.

Untuk dapat memaksimalkan kesadaran pemilih pemula dalam berpartisipasi pada pemilihan umum, perlu adanya sosialisasi politik oleh partai pengusung pasangan calon ba.

Keluarga-keluarga (orang tua) yang mempunyai anggota keluarga pemilih pemula, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada anak mereka akan arti pentingnya memberikan hak suara mereka, tanpa intervensi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan dalam menentukan pilihan.

Perlunya pendidikan politik yang simultan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam bentuk pengintegrasian kurikulum disekolah-sekolah, maupun yang dilakukan oleh partai politik.

Literatur :

Arfani, Riza Noer (1996). Demokrasi Indonesia Kontemporer, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada Bambang (2004)."Menggagas Partisipasi Aktif Guru dalam Peta Politik Indonesia" di Bandung dalam seminar).

Budiardjo Miriam. (1982). Masalah Kenegaraan, Jakarta: PT Gramedia.Budiyanto. (2002).

Kewarganegaraan SMA Kurikulum 2004, Jakarta : Penerbit ErlanggaHadi Sutrisno(1990). Metodologi Research. Yogyakarta: Andi Offset.

Koentjaraningrat (1980).Metode Penelitian Sosial. Jakarta: PT Gramedia.Panggabean (1994).Pendidikan Politik dan Kaderisasi Bangsa. Sinar Harapan, Jakarta.Polma M. Margaret. (1987).

Sosiologi Kontemporer. Jakarta: Rajawali Prijono Onny (1987). Kebudayaan Remaja dan Sub-Kebudayaan Delinkuen. CSIS, Jakarta.Rush, Michael dan Althoff, Philip (1990). Pengantar Sosiologi Politik. Rajawali Pers, Jakarta.

Saripudin U. (2001). Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi (Disertasi). UPI: Program Pascasarjana.

Saripudin U. Dkk. (2003). Materi dan Pembelajaran PKn SD, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta.

Suharsimi A. (1993). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.

Surakhmad, Winarno (1980) Dasar-dasar Research Pengantar Ilmiah, Bandung: CV Tarsito.Umberto Sihombing. (2002). Menuju Pendidikan Bermakna melalui Pendidikan Berbasis Masyarakat. Jakarta: CV Multiguna.

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017  Tentang Pemilihan Umum dan,

PERPU Nomor 3 Tahun 2005 Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Jakarta : Penerbit Forum Indonesia Maju (Himpunan Anggota DPR-RI 1999-2004).