Wakil Ketua DPRD Blora: Jika KP3 Tidak Bekerja, Lebih Baik Bubarkan Saja

BLORA – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora  Siswanto, meminta Pemerintah untuk mencari terobosan agar pupuk bersubsidi mudah didapat oleh petani di Kabupaten Blora, untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Pemerintah harus memastikan tidak terjadinya kelangkaan pupuk dan mengupayakan pupuk mudah didapat petani dengan harga murah tanpa banyak aturan Dan jangan pakai Inthil-Inthil yang membebani petani, 

dugaan penjualan pupuk diatas HET, penjualan masih sistem paket, dan modus penjualan pupuk diluar wilayah. Senin, (01/02/2021).

Wakil ketua DPRD Blora Siswanto menegaskan  Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Blora 

harus turun ke gudang -gudang pupuk, distributor dan kios pengecer di desa-desa. Fokus pada 3  hal meliputi adakah penjualan pupuk diatas HET, penjualan masih sistem paket, dan modus  penjualan pupuk diluar wilayah.

"KP3 harus mengajukan anggaran untuk kegiatan pengawasan. Jika tidak, lebih baik bubarkan saja," tegas Siswanto.

Jika terbukti, sambung Siswanto ada pelanggaran, maka dibuat rekom. Supaya ada sanksi kepada yang melanggar. Misalnya surat teguran hingga  pencabutan ijin distributor dan kios pengecer.

"Bupati dan produsen pupuk yang punya kewenangan tersebut. Bisa atas dasar rekom KP3, tegur distributor dan kios pengecer," pungkas Siswanto Via WA-nya. (AD)